Jakarta, CNN Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akhirnya buka suara menanggapi keresahan masyarakat terkait maraknya fotografer di ruang publik. Isu penjualan foto tanpa izin yang berpotensi melanggar privasi kini menjadi perhatian serius pemerintah. Banyak warga merasa cemas, khawatir wajah atau aktivitas mereka terekam dan disalahgunakan tanpa persetujuan.
Komdigi menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Langkah konkret sedang disiapkan untuk menengahi persoalan ini, memastikan hak privasi warga tetap terlindungi di tengah geliat industri fotografi dan konten digital. Ini adalah respons atas desakan publik yang menginginkan kejelasan dan perlindungan hukum.
Mengapa Privasi di Ruang Publik Jadi Sorotan?
Fenomena fotografer yang aktif di ruang publik memang bukan hal baru. Namun, belakangan ini, kekhawatiran masyarakat meningkat seiring dengan kemudahan penyebaran dan komersialisasi foto melalui berbagai platform digital. Banyak yang bertanya-tanya, apakah foto mereka bisa dijual bebas tanpa izin?
Keresahan ini muncul karena minimnya pemahaman mengenai batasan etika dan hukum dalam fotografi jalanan atau candid. Masyarakat merasa rentan, apalagi jika foto mereka kemudian muncul di iklan, media sosial, atau bahkan dijual di aplikasi stok foto tanpa sepengetahuan dan persetujuan. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak privasi individu.
Komdigi Turun Tangan: Siap Undang Fotografer dan Asosiasi
Untuk mencari solusi komprehensif, Ditjen Pengawasan Digital Komdigi akan segera mengundang berbagai pihak terkait. Perwakilan fotografer, asosiasi seperti Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (AOFI), serta Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang relevan akan diajak berdiskusi. Tujuannya adalah memperkuat pemahaman bersama mengenai kewajiban hukum dan etika fotografi.
Dirjen Pengawasan Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan bahwa diskusi ini akan fokus pada konteks perlindungan data pribadi. Ini adalah langkah proaktif Komdigi untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan aman bagi semua pihak, baik fotografer maupun masyarakat umum. Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan panduan yang jelas.
Memahami UU PDP: Kapan Foto Jadi Data Pribadi?
Alexander Sabar menekankan pentingnya bagi setiap fotografer untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Aturan ini berlaku terutama jika kegiatan pemotretan dilakukan di luar konteks pribadi atau rumah tangga, yang berarti melibatkan publik dan potensi komersialisasi. UU PDP menjadi payung hukum utama dalam melindungi hak individu.
Menurut Komdigi, foto seseorang, khususnya yang menampilkan wajah atau ciri khas individu, termasuk dalam kategori data pribadi. Mengapa demikian? Karena foto tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara spesifik. Oleh karena itu, setiap kegiatan pemotretan dan publikasi foto wajib memperhatikan aspek etika dan hukum perlindungan data pribadi.
Hak Cipta dan Persetujuan: Batasan yang Wajib Dipatuhi
Selain UU PDP, fotografer juga harus mematuhi ketentuan hak cipta yang melarang pengkomersialan hasil foto tanpa persetujuan dari subjek yang difoto. Ini bukan hanya soal etika, melainkan juga hukum yang memiliki konsekuensi serius jika dilanggar. Hak cipta melindungi individu dari eksploitasi citra diri mereka.
Sesuai UU PDP, setiap bentuk pemrosesan data pribadi—mulai dari pengambilan, penyimpanan, hingga penyebarluasan—harus memiliki dasar hukum yang jelas. Salah satu dasar hukum yang paling penting adalah persetujuan eksplisit dari subjek data. Tanpa persetujuan ini, kegiatan pemrosesan data pribadi bisa dianggap ilegal.
Hakmu Sebagai Objek Foto: Bisa Gugat Jika Merasa Dirugikan!
Masyarakat tidak perlu khawatir jika merasa data pribadinya dilanggar. Komdigi mengingatkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk melakukan gugatan terhadap pihak yang diduga melanggar atau menyalahgunakan data pribadi mereka. Hak ini diatur secara jelas dalam UU ITE dan UU PDP, memberikan kekuatan hukum kepada korban.
Ini adalah kabar baik bagi mereka yang selama ini merasa tidak berdaya. Dengan adanya payung hukum yang kuat, masyarakat kini memiliki landasan untuk menuntut keadilan dan perlindungan atas privasi mereka. Jangan ragu untuk melapor jika kamu merasa dirugikan.
Membangun Ekosistem Digital yang Aman dan Beretika
Lebih lanjut, Ditjen Pengawasan Digital Komdigi terus mendorong literasi digital di kalangan masyarakat. Literasi ini menekankan pentingnya etika penggunaan teknologi dan perlindungan data pribadi, termasuk di sektor kreatif seperti fotografi dan kecerdasan buatan generatif. Edukasi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat.
Upaya ini adalah bagian dari komitmen Komdigi untuk membangun ekosistem digital yang aman, beretika, dan berkeadilan bagi semua. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam berinteraksi di ruang digital, sementara para pelaku kreatif dapat berinovasi tanpa melanggar hak orang lain. Ini adalah tanggung jawab bersama.
Langkah Konkret Komdigi untuk Lindungi Data Pribadi
Selain edukasi dan diskusi, Ditjen Pengawasan Digital Komdigi juga melakukan pengawasan aktif dan responsif. Ini termasuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran UU PDP. Komdigi tidak hanya membuat aturan, tetapi juga memastikan aturan tersebut ditegakkan.
Dengan adanya pengawasan ketat dan respons cepat terhadap laporan, diharapkan pelanggaran data pribadi dapat diminimalisir. Masyarakat didorong untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan praktik yang mencurigakan atau melanggar hak privasi. Komdigi siap menjadi garda terdepan dalam melindungi data pribadi warga.
Masa Depan Fotografi dan Privasi di Era Digital
Perkembangan teknologi fotografi dan platform digital memang membawa banyak kemudahan dan peluang. Namun, di sisi lain, juga memunculkan tantangan baru terkait privasi dan etika. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi dan berkreasi harus selalu sejalan dengan penghormatan terhadap hak-hak individu.
Diskusi dan regulasi yang sedang disiapkan Komdigi diharapkan dapat menciptakan keseimbangan yang harmonis. Fotografer tetap bisa berkarya, namun dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang batasan dan tanggung jawab mereka. Sementara itu, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari potensi penyalahgunaan data pribadi. Ini adalah langkah penting menuju era digital yang lebih bertanggung jawab.
