Dalam semangat Hari Sumpah Pemuda, PDI Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan komitmennya untuk merangkul suara generasi muda melalui forum inspiratif bertajuk "Yang Muda, Yang Bersuara." Acara ini bukan sekadar panggung kritik, melainkan wadah bagi anak-anak muda Indonesia untuk menyuarakan gagasan revolusioner dan solusi praktis atas berbagai tantangan bangsa. Dari masalah pendataan disabilitas yang masih carut-marut hingga potensi ekonomi tersembunyi di balik krisis sampah elektronik, semua dibahas tuntas dengan perspektif segar.
Digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, pada Selasa (28/10/2025), forum ini mempertemukan puluhan anak muda dari beragam komunitas dengan ide-ide lintas isu yang mendalam. Kehadiran mereka membuktikan bahwa generasi penerus bangsa tak hanya peduli, tetapi juga aktif mencari jalan keluar dari setiap persoalan yang ada. PDIP memberikan ruang bagi mereka untuk tidak hanya mengeluh, tetapi juga membangun.
Suara Kritis Anak Muda: Bukan Sekadar Protes, Tapi Solusi Konkret
Semangat Sumpah Pemuda yang menggaungkan persatuan dan kemajuan, kini diwujudkan dalam bentuk diskusi konstruktif yang difasilitasi oleh PDIP. Anak muda menunjukkan bahwa mereka adalah agen perubahan sejati, bukan hanya penonton pasif. Mereka datang dengan data, analisis, dan yang terpenting, solusi yang bisa diimplementasikan.
Forum ini menjadi bukti nyata bahwa politik bisa menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah. Dengan membuka diri terhadap kritik dan gagasan dari generasi muda, PDIP berupaya memastikan bahwa kebijakan yang lahir benar-benar relevan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Ini adalah langkah maju dalam membangun demokrasi partisipatif yang inklusif.
Potret Buram Data Disabilitas: Marthella Konekin Buka-bukaan
Salah satu isu paling menyorot perhatian adalah masalah pendataan penyandang disabilitas yang diungkap oleh Marthella Rivera Roidatua Sirait, pendiri Koneksi Indonesia Inklusif (Konekin). Menurutnya, pendataan disabilitas di Indonesia masih "amburadul" dan jauh dari kata ideal. Ini adalah masalah mendasar yang menghambat upaya inklusi dan pemerataan hak.
"Amburadulnya" Pendataan: Akar Masalah Inklusi
Marthella dengan tegas mempertanyakan, "Sudahkah semua penyandang disabilitas terdata di Indonesia? Belum." Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Pendataan yang tidak akurat atau tidak lengkap berarti jutaan individu penyandang disabilitas menjadi "tidak terlihat" oleh negara. Akibatnya, mereka kesulitan mengakses layanan dasar, pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan.
Kondisi ini menciptakan lingkaran setan diskriminasi dan pengabaian. Tanpa data yang valid, pemerintah kesulitan merancang kebijakan yang tepat sasaran, mengalokasikan anggaran yang memadai, dan memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi secara optimal. Ini adalah fondasi rapuh yang perlu segera diperbaiki.
Aksesibilitas Publik yang Masih Mimpi Jauh
Marthella juga menyoroti kondisi aksesibilitas publik yang masih jauh dari harapan. Ia memberikan contoh konkret jalur pemandu kuning di MRT Cipete yang rusak parah. Sebuah infrastruktur yang seharusnya mempermudah mobilitas penyandang disabilitas justru menjadi penghalang, bahkan membahayakan.
Contoh kecil ini mencerminkan masalah besar di seluruh Indonesia. Banyak fasilitas publik, mulai dari trotoar, gedung perkantoran, hingga transportasi umum, belum ramah disabilitas. Akibatnya, penyandang disabilitas seringkali terisolasi dan kesulitan berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ini bukan hanya masalah fasilitas fisik, tetapi juga mentalitas dan kesadaran kolektif.
Jurang Pendidikan dan Pekerjaan: Statistik yang Mengkhawatirkan
Data yang dipaparkan Marthella semakin memperjelas betapa gentingnya situasi ini. Sebanyak 17,2 persen penyandang disabilitas tidak pernah bersekolah, dan hanya 23,9 persen yang aktif bekerja. Angka-angka ini sangat memprihatinkan, menunjukkan adanya jurang kesenjangan yang lebar dalam akses pendidikan dan kesempatan kerja.
Lebih lanjut, kurang dari seribu perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas. Ini adalah ironi di tengah jumlah penyandang disabilitas yang mencapai jutaan jiwa. Kurangnya kesempatan kerja bukan hanya merugikan individu, tetapi juga menghilangkan potensi kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Diskriminasi dan stigma masih menjadi tembok tebal yang menghalangi mereka meraih kemandirian.
Solusi Inovatif dari Komunitas: UMKM Inklusif Marthella
Namun, Marthella tidak hanya berhenti pada kritik. Melalui Koneksi Indonesia Inklusif, ia membangun pelatihan UMKM inklusif dan katalog digital pemasaran produk karya penyandang disabilitas. Inisiatif ini adalah jawaban konkret untuk memberdayakan mereka secara ekonomi. Dengan pelatihan keterampilan dan akses pasar digital, penyandang disabilitas dapat menciptakan produk berkualitas dan memasarkannya secara luas.
"Program seperti ini layak direplikasi dan diakselerasi," tegas Marthella. Ini adalah seruan untuk pemerintah dan pihak swasta agar mendukung dan memperluas model pemberdayaan serupa. Dengan begitu, lebih banyak penyandang disabilitas bisa mandiri, berkarya, dan berkontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia. Ini adalah langkah nyata menuju inklusi ekonomi yang sesungguhnya.
Isu Krusial Lain yang Menggema: HAM dan E-Waste
Selain isu disabilitas, forum "Yang Muda, Yang Bersuara" juga mengangkat dua masalah krusial lainnya yang tak kalah penting: bayang-bayang impunitas pelanggaran HAM dan krisis sampah elektronik (e-waste). Kedua isu ini menunjukkan kepedulian anak muda terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Bayang-bayang Impunitas HAM: Ancaman Demokrasi
Anak muda menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap impunitas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang disebut dapat menggerus demokrasi. Ketika pelaku pelanggaran HAM tidak diadili, kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan keadilan akan runtuh. Ini menciptakan preseden buruk dan membuka pintu bagi pelanggaran serupa di masa depan.
Generasi muda memahami bahwa demokrasi sejati hanya bisa tegak jika keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Mereka menuntut akuntabilitas dan penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu agar tidak menjadi beban bagi generasi mendatang. Suara mereka adalah pengingat penting bahwa keadilan adalah pilar utama sebuah bangsa yang beradab.
E-Waste: Krisis Lingkungan dengan Potensi Ekonomi Tersembunyi
Isu krisis sampah elektronik (e-waste) juga menjadi sorotan. Seiring dengan perkembangan teknologi, volume e-waste terus meningkat pesat, menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia karena kandungan bahan beracun di dalamnya. Namun, anak muda melihat lebih dari sekadar masalah.
Mereka menyadari bahwa e-waste juga menyimpan potensi ekonomi yang besar jika dikelola dengan benar. Daur ulang dan pemulihan material berharga dari perangkat elektronik bekas dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam, dan mendorong ekonomi sirkular. Ini adalah contoh bagaimana krisis bisa diubah menjadi peluang inovatif.
Mengukir Masa Depan Bersama Suara Anak Muda
Forum "Yang Muda, Yang Bersuara" yang digagas PDIP di Hari Sumpah Pemuda ini adalah cerminan dari komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Anak muda telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya penerus, tetapi juga penggerak perubahan. Mereka datang dengan kritik yang membangun dan solusi yang inovatif, menunjukkan kedewasaan berpikir dan kepedulian yang tinggi.
Mendengarkan dan merespons suara-suara ini adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa. Dari inklusi disabilitas, penegakan HAM, hingga pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, semua isu ini memerlukan perhatian serius dan tindakan nyata. Dengan terus membuka ruang dialog dan kolaborasi, kita dapat bersama-sama mengukir masa depan Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera, sesuai dengan cita-cita luhur Sumpah Pemuda.
