Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani baru-baru ini membuat pernyataan tegas di forum internasional. Ia menyerukan pentingnya kolaborasi antarnegara middle power untuk memperkuat pembangunan perdamaian global, terutama dalam menghadapi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Palestina dan Sudan. Pesan ini menggema kuat di tengah ketegangan geopolitik dunia yang kian memanas.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat menghadiri 11th MIKTA Speakers’ Consultation di Seoul, Korea Selatan, pada Rabu (12/11/2025). Forum penting ini mempertemukan parlemen dari negara-negara anggota MIKTA, yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, untuk membahas isu-isu krusial.
Peringatan Puan: Dunia di Ambang Krisis Geopolitik
Dalam pidatonya, Puan menyoroti kondisi global yang mengkhawatirkan. Ia mengungkapkan bahwa persaingan antarnegara adidaya semakin meningkat, penggunaan kekuatan menjadi hal yang normal, dan ruang untuk menahan diri kian rapuh. Ini adalah realitas pahit yang harus dihadapi bersama oleh komunitas internasional.
Menurut Puan, situasi dunia saat ini menuntut negara-negara menengah seperti anggota MIKTA untuk memperkuat kerja sama. Membangun kepercayaan dan memprioritaskan dialog bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mendesak demi stabilitas global.
MIKTA Sebagai Kekuatan Penyeimbang di Tengah Badai Global
"Izinkan saya memulai dengan menyadari betapa beratnya momen ini," ujar Puan. Ia melanjutkan, "Insting pertama kita haruslah de-eskalasi dan dialog yang kredibel, bukan upaya terakhir yang diambil terlambat." Pernyataan ini menekankan pentingnya tindakan proaktif sebelum konflik membesar dan tidak terkendali.
Forum MIKTA menjadi platform strategis bagi parlemen negara-negara middle power ini. Mereka diharapkan mengambil peran lebih aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, memanfaatkan posisi mereka sebagai jembatan antara kekuatan besar.
Sorotan Tajam pada Krisis Kemanusiaan: Palestina dan Sudan Membara
Puan secara khusus menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina, Ukraina, Sudan, dan Yaman. Ia menegaskan bahwa konsekuensi dari konflik-konflik ini bukanlah "berita yang jauh dari topik utama," melainkan isu mendesak yang menuntut langkah nyata dan segera dari seluruh dunia.
Situasi di Palestina, khususnya Gaza, sangat memprihatinkan. Data otoritas kesehatan setempat menunjukkan setidaknya 241 warga Palestina tewas dan 614 lainnya luka-luka akibat serangan Israel sejak 11 Oktober. Ini menambah total korban jiwa akibat serangan Israel sejak Oktober 2023 mencapai 69.169 orang, angka yang terus meningkat dan memilukan.
Selain itu, Puan juga menyinggung kondisi di Semenanjung Korea yang masih berpotensi mengalami eskalasi konflik. Ia menilai MIKTA memiliki tanggung jawab moral untuk memperkuat manajemen krisis di kawasan tersebut, mengingat posisinya sebagai negara-negara berpengaruh di Asia.
Parlemen Bukan Sekadar Penonton: Mendorong Aksi Nyata
Puan menegaskan bahwa parlemen tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan perdamaian. Peran mereka jauh lebih strategis, yaitu menerjemahkan komitmen global menjadi kebijakan nyata di tingkat nasional dan regional.
"Peran kita adalah memastikan mandat dan sumber daya selaras dengan kenyataan di lapangan, bukan pola yang dipaksakan dari jauh," ujarnya. Ini berarti kebijakan harus responsif terhadap kebutuhan lokal dan bukan sekadar cetak biru global yang tidak relevan.
Inklusi dan Legitimasi: Suara Komunitas Lokal Harus Didengar
Dalam upaya peacebuilding, Puan menekankan pentingnya inklusi komunitas lokal, perempuan, dan pemuda. Partisipasi mereka dalam perancangan dan evaluasi program perdamaian sangat krusial untuk keberhasilan jangka panjang.
Keterlibatan aktif dari berbagai lapisan masyarakat ini dapat memperkuat legitimasi upaya perdamaian. Selain itu, ini juga berpotensi mengurangi risiko krisis yang berulang di masa depan, menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pendanaan Jangka Panjang dan Hormat pada Hukum Internasional
Puan juga menyoroti aspek pendanaan perdamaian. Ia menilai bahwa pendanaan harus disusun secara jangka panjang dan berkelanjutan, agar mampu menciptakan ketahanan institusional yang kokoh dan tidak mudah goyah.
"Upaya-upaya ini harus berlabuh pada keutamaan sistem multilateral dan penghormatan terhadap hukum internasional," tegasnya. Ini menegaskan bahwa setiap langkah harus berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan tata kelola global yang baik.
PBB, menurut Puan, tetap menjadi pusat arsitektur pembangunan perdamaian global. Oleh karena itu, parlemen dunia harus memperkuat kontribusi terhadap sistem PBB melalui legislasi dan kebijakan yang berkelanjutan.
Bantuan Kemanusiaan Bukan Alat Politik: Kedaulatan Harus Dijunjung
Sebuah poin penting lainnya adalah peringatan Puan agar bantuan kemanusiaan tidak dijadikan alat politik atau militer. Bantuan harus disalurkan berdasarkan penilaian independen dan persetujuan negara terdampak.
Prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara penerima bantuan harus selalu dijunjung tinggi. Ini memastikan bahwa bantuan benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan tanpa agenda tersembunyi yang dapat memperkeruh situasi.
Seruan Kolektif untuk Perdamaian Berkeadilan
Menutup pidatonya, Puan mengajak seluruh parlemen anggota MIKTA untuk bertindak secara kolektif. Tujuannya adalah mewujudkan perdamaian dunia yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi semua.
"Sebagai lembaga legislatif, kita harus mengubah komitmen ini menjadi tindakan, melalui pengawasan yang lebih kuat, akuntabilitas yang jelas, dan pendanaan yang dapat diprediksi," pungkas Puan. Ini adalah panggilan untuk aksi nyata, bukan hanya retorika kosong.
Dengan demikian, diplomasi dapat diterjemahkan menjadi perlindungan dan pemulihan yang konkret di lapangan. Ini akan memberikan harapan baru bagi jutaan jiwa yang terdampak konflik di berbagai belahan dunia.
