Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan mengukir sejarah baru di panggung diplomasi internasional. Ia akan berpidato di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 23 September 2025. Momen ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan penantian panjang yang sarat makna bagi Indonesia.
Pidato Bersejarah Setelah Satu Dekade Absen
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, secara terbuka menyatakan antusiasmenya menyambut pidato Presiden Prabowo di forum PBB tersebut. Menurut Puan, kehadiran Prabowo akan menjadi catatan penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Pasalnya, sudah hampir satu dekade lamanya, tepatnya 10 tahun, tidak ada Presiden Indonesia yang hadir dan berpidato di Sidang Umum PBB.
"Ini merupakan pidato Presiden Republik Indonesia yang ditunggu-tunggu setelah hampir 10 tahun tidak ada Presiden Indonesia yang hadir di sidang PBB," ujar Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/9/2025). Ia menambahkan harapannya agar pidato Prabowo mampu membawa "suasana segar yang membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia."
Isu Palestina dan Misi Penting Indonesia
Sebagai politikus senior dari PDIP, Puan Maharani memprediksi bahwa salah satu tema besar yang akan diangkat Prabowo adalah isu kemerdekaan Palestina. Isu ini memang belakangan menjadi sorotan utama dan disuarakan oleh banyak pemimpin negara di berbagai forum internasional.
"Tentu saja akan banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, mungkin salah satunya yaitu terkait dengan isu Palestina," kata Puan, meski ia mengakui belum mengetahui secara pasti detail yang akan disampaikan. Kehadiran Prabowo diharapkan dapat menegaskan kembali posisi Indonesia yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Selain isu Palestina, pidato Prabowo juga diprediksi akan menyentuh berbagai isu global krusial lainnya. Mulai dari perubahan iklim, stabilitas regional, kerja sama ekonomi, hingga penguatan multilateralisme di tengah tantangan dunia yang semakin kompleks. Ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan globalnya.
Mengulang Jejak Diplomasi Sang Ayah, Prof. Sumitro
Kehadiran Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB kali ini memiliki dimensi sejarah yang lebih dalam. Momen ini secara simbolis mengulang jejak perjuangan diplomasi sang ayah, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang juga seorang tokoh diplomat ulung.
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menyoroti hal ini sebagai kelanjutan tradisi keluarga pejuang diplomasi. "Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof. Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme," ujar Dino, menekankan harapan besar yang diemban Prabowo.
Prof. Sumitro pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB pada periode krusial 1948-1949. Masa itu adalah periode yang sangat menentukan perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan posisinya di mata dunia. Kiprah diplomasi Sumitro yang paling monumental adalah memorandum yang dikirim dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menteri Luar Negeri AS Robert A. Lovett.
Memorandum tersebut, yang kemudian dimuat di The New York Times pada 21 Desember 1948, mengecam keras agresi militer Belanda. Ia menyebut agresi itu sebagai ancaman terhadap upaya membangun ketertiban dunia, pelanggaran berat terhadap Perjanjian Renville, dan mencederai legitimasi PBB. Sumitro tidak berhenti di situ. Ia melakukan berbagai upaya diplomatik intensif, termasuk membangun dukungan kuat dari negara-negara Asia.
Pada pertemuan di India, Januari 1949, Sumitro berhasil menggalang solidaritas negara-negara Asia untuk menekan Belanda agar menghentikan agresinya dan menuntut pembebasan para pimpinan Republik yang ditawan. Puncaknya, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949. Setahun kemudian, tepat pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat resmi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia Kembali Hadir di Panggung Dunia
Senada dengan Puan dan Dino, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hamdan Hamedan, juga menekankan makna strategis pidato Presiden di Sidang PBB nanti. Presiden Prabowo dijadwalkan berbicara di urutan ketiga, sebuah posisi yang sangat strategis setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat.
"Pada saat ruangan penuh, atensi dunia tertuju, dan pesan yang disampaikan dapat membentuk nada serta arah diskusi utama dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB," ujar Hamdan di Jakarta, Jumat (19/9/2025). Urutan bicara yang awal ini memberikan keuntungan besar untuk menarik perhatian dan memengaruhi arah pembicaraan global.
Setelah absen selama satu dekade, kehadiran Presiden Indonesia di panggung utama dunia ini menjadi momentum penting. Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB akan memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa besar yang aktif di garis depan diplomasi internasional. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan kerja sama global.
Pesan Kuat untuk Multilateralisme dan Perdamaian Global
"Ini merupakan penampilan langsung Presiden Indonesia di forum UNGA setelah lebih dari satu dekade," pungkas Hamdan. Ia menambahkan bahwa momen ini "menjadi momentum penting yang menegaskan peran Indonesia di garis depan diplomasi internasional serta komitmen terhadap penguatan multilateralisme."
Pidato Prabowo diharapkan tidak hanya membanggakan rakyat Indonesia, tetapi juga memberikan pesan kuat kepada dunia. Pesan tentang pentingnya kerja sama, penyelesaian konflik secara damai, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Indonesia, dengan sejarah panjang perjuangan diplomasi dan posisinya sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, siap kembali menyuarakan kepentingannya dan berkontribusi aktif dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan damai.
