Suasana politik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendadak memanas menjelang Muktamar X yang dijadwalkan pada 27-29 September 2025 di Jakarta. Sebanyak 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP dari seluruh Indonesia secara serentak mendeklarasikan dukungan penuh mereka kepada Muhamad Mardiono, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum, untuk maju sebagai calon ketua umum definitif. Deklarasi ini bukan sekadar pernyataan biasa, melainkan sebuah manuver politik yang kuat, mengisyaratkan jalan mulus bagi Mardiono menuju kursi pimpinan tertinggi partai berlambang Ka’bah tersebut.
Deklarasi dukungan masif ini berlangsung di Hotel Sheraton Jakarta pada Kamis (18/9/2025) malam, disaksikan langsung oleh Mardiono. Imam Fauzan Amir Uskara, Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan, bertindak sebagai juru bicara mewakili 33 DPW yang hadir. Pernyataan sikap tersebut menegaskan komitmen mereka untuk mengusung dan mendukung Mardiono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP untuk masa bakti 2025-2030.
Sinyal Kuat dari Seluruh Wilayah
Dukungan dari 33 DPW ini bukan angka sembarangan. Ini mencerminkan konsolidasi kekuatan yang hampir menyeluruh di tingkat provinsi, memberikan sinyal kuat bahwa mayoritas akar rumput partai menginginkan kesinambungan kepemimpinan. Soliditas ini tentu menjadi modal berharga bagi Mardiono dalam menghadapi Muktamar, yang kerap menjadi ajang pertarungan sengit di partai politik.
Imam Fauzan juga menegaskan bahwa seluruh perwakilan DPW siap menjaga dan mengawal pelaksanaan Muktamar X agar berjalan dengan baik, kondusif, dan penuh silaturahim. Mereka menyerukan kepada seluruh pengurus DPP, DPW, DPC, PAC, Ranting, Kader, dan simpatisan PPP untuk menyukseskan Muktamar dengan santun, khidmat, dan sukacita. Pesan ini secara implisit menekankan pentingnya menghindari provokasi, kebencian, dan saling menjatuhkan, demi menjaga marwah PPP sebagai partai warisan ulama.
Tolak Mentah-mentah Calon dari Luar Partai
Salah satu poin paling menarik dan tegas dari deklarasi ini adalah penolakan terhadap calon ketua umum yang bukan berasal dari kader PPP. Imam Fauzan dengan lugas menyatakan bahwa DPW, DPC, dan seluruh kader PPP se-Indonesia menolak keras figur non-kader untuk memimpin partai. Alasan di balik sikap ini sangat fundamental.
Menurut Imam, sejak didirikan pada tahun 1973, PPP tidak pernah dipimpin oleh Ketua Umum yang berasal dari luar partai. Tradisi ini menjadi semacam konstitusi tak tertulis yang sangat dijunjung tinggi. Penolakan ini bisa diartikan sebagai upaya membentengi partai dari intervensi eksternal atau upaya pihak luar untuk mengambil alih kendali, sekaligus menegaskan identitas dan independensi PPP sebagai partai Islam yang memiliki sejarah panjang.
Tantangan Berat Mardiono: Kembalikan PPP ke Parlemen
Menanggapi gelombang dukungan ini, Muhamad Mardiono menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Ia mengakui bahwa amanah yang diberikan kepadanya sangat berat, terutama mengingat kondisi PPP saat ini yang tidak lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu sebelumnya. Ini adalah pukulan telak bagi partai dan menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi kepemimpinan mendatang.
Mardiono dengan tegas menyatakan tekadnya untuk berjuang mengembalikan PPP ke parlemen pada Pemilu 2029. "Tujuan utama untuk perjuangan ke depan adalah bagaimana PPP nanti di Pemilu 2029 itu bisa kembali di parlemen untuk memenuhi parliamentary threshold," ujarnya. Ini bukan sekadar janji, melainkan sebuah misi krusial yang akan menentukan masa depan partai.
Ia menyadari bahwa perjuangan menuju tujuan tersebut tidak akan mudah. Dibutuhkan kebersamaan dan kerja keras dari seluruh lapisan kader PPP di Indonesia. Mardiono menekankan pentingnya bergandengan tangan dan berjuang secara kolektif. "Insya Allah saya akan terus mengabdikan diri saya," ikhtiarnya, menunjukkan komitmen penuh terhadap misi berat ini.
Keterbukaan PPP dengan ‘Aturan Main’
Terkait penolakan terhadap calon dari luar partai, Mardiono memberikan respons yang lebih nuansa. Ia menegaskan bahwa PPP sesungguhnya adalah partai yang terbuka. Namun, keterbukaan itu tetap memiliki ‘aturan main’ yang harus diikuti oleh semua pihak. Ini adalah penegasan bahwa meskipun terbuka, ada batasan dan mekanisme internal yang tidak bisa diabaikan.
"Tentu akan ada aturan mainnya, tentu aturan main itu sebagai landasan, sebagai konstitusinya, yaitu patut untuk selalu harus dipatuhi," jelas Mardiono. Ia menambahkan bahwa PPP tidak menutup diri, tetapi semua proses harus sesuai dengan konstitusi partai yang baku. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pintu mungkin tidak tertutup rapat, tetapi setiap langkah harus sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh partai.
Deklarasi dukungan 33 DPW ini menjadi babak baru dalam dinamika internal PPP. Dengan dukungan yang begitu solid dan penolakan tegas terhadap calon ‘outsider’, jalan Mardiono menuju Ketua Umum definitif tampak semakin terang. Namun, tantangan sesungguhnya ada di depan mata: mengembalikan kejayaan PPP di panggung politik nasional dan memastikan partai warisan ulama ini kembali memiliki suara di parlemen pada 2029. Ini adalah misi yang membutuhkan bukan hanya dukungan, tetapi juga kerja keras, persatuan, dan strategi yang matang dari seluruh elemen partai.
