Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, baru-baru ini menyuarakan dukungannya agar Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, diusulkan menjadi pahlawan nasional. Pernyataan ini muncul di tengah hangatnya perbincangan mengenai daftar tokoh yang diajukan untuk menerima gelar kehormatan tersebut. Cak Imin menegaskan bahwa Gus Dur memiliki peran krusial dalam menguatkan fondasi demokrasi di Indonesia.
Menurut Cak Imin, keberadaan Gus Dur adalah "gong" yang menyempurnakan reformasi dan demokrasi di tanah air. Ia mengungkapkan rasa bangga dan syukur atas usulan ini, yang dinilainya sangat pantas mengingat kontribusi besar Gus Dur. Sosok Gus Dur memang dikenal sebagai tokoh pluralis dan pejuang hak asasi manusia yang tak kenang lelah.
Mengapa Gus Dur Layak Jadi Pahlawan Nasional?
Gus Dur, dengan segala pemikiran dan tindakannya, adalah ikon demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Selama masa kepemimpinannya yang singkat namun penuh gejolak, ia berhasil meletakkan dasar-dasar penting bagi kehidupan berbangsa yang lebih inklusif dan terbuka. Ia dikenal karena keberaniannya membela kaum minoritas dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.
Kontribusinya dalam memperkuat institusi demokrasi pasca-Orde Baru sangat signifikan. Gus Dur membuka ruang dialog, memulihkan hubungan dengan berbagai kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, dan mengedepankan prinsip keadilan. Warisan pemikirannya tentang toleransi dan kemanusiaan universal masih relevan hingga kini, menjadikannya figur yang dihormati lintas batas.
Proses dan Daftar Calon Pahlawan Nasional
Wacana mengenai pahlawan nasional ini bukanlah hal baru. Sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto tentang 49 tokoh yang diusulkan sebagai penerima gelar tersebut. Daftar ini mencakup beragam nama dari berbagai latar belakang dan era sejarah Indonesia.
Beberapa nama yang mencuat dalam daftar tersebut antara lain Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah. Proses penetapan gelar pahlawan nasional sendiri melibatkan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang bertugas menyeleksi dan memberikan rekomendasi kepada Presiden.
Kontroversi di Balik Nama Soeharto
Namun, usulan nama Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional justru menuai polemik dan penolakan keras dari berbagai pihak. Koalisi masyarakat sipil secara tegas menyatakan keberatan mereka terhadap rencana ini. Penolakan tersebut bukan tanpa alasan kuat, melainkan berakar pada catatan kelam masa pemerintahannya.
Masa kepemimpinan Soeharto, yang berlangsung selama 32 tahun, diwarnai oleh dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Kasus-kasus seperti Tragedi Trisakti, Semanggi, dan penculikan aktivis menjadi bayang-bayang kelam yang sulit dilupakan. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela juga menjadi sorotan utama.
Bagi banyak kalangan, terutama korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto akan menjadi luka baru. Hal ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap keadilan dan upaya rekonsiliasi sejarah. Mereka berpendapat bahwa seorang pahlawan haruslah figur yang bersih dari catatan pelanggaran HAM dan korupsi.
Di sisi lain, pendukung Soeharto kerap menyoroti keberhasilannya dalam pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas negara. Mereka berargumen bahwa kontribusinya dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak bisa diabaikan. Namun, narasi ini seringkali berbenturan dengan tuntutan keadilan atas pelanggaran HAM yang terjadi.
Sikap Hati-hati Cak Imin: Antara Politik dan Sejarah
Menariknya, ketika ditanya mengenai polemik usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional, Cak Imin memilih untuk tidak berkomentar banyak. Sebagai seorang menteri, ia menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan dan Gelar. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian politis dalam menghadapi isu yang sangat sensitif dan berpotensi memecah belah.
Posisi Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB sekaligus menteri dalam kabinet Prabowo Subianto menempatkannya dalam dilema. Mendukung atau menolak secara terbuka bisa memiliki implikasi politik yang signifikan. Oleh karena itu, menyerahkan kepada mekanisme yang ada adalah pilihan yang paling aman dan bijaksana untuk menghindari kontroversi lebih lanjut.
Mencari Makna Pahlawan di Tengah Perdebatan
Perdebatan mengenai siapa yang layak menjadi pahlawan nasional ini mencerminkan kompleksitas sejarah Indonesia. Ini bukan hanya tentang pemberian gelar, melainkan juga tentang bagaimana sebuah bangsa memilih untuk mengingat dan menghargai masa lalunya. Pahlawan nasional adalah cerminan nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi oleh suatu negara.
Apakah pahlawan haruslah sosok yang sempurna tanpa cela? Atau apakah kontribusi besar dalam satu aspek bisa menutupi kekurangan di aspek lain? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi inti dari polemik yang tak kunjung usai. Keputusan akhir mengenai gelar pahlawan nasional akan menjadi penanda penting bagi arah historiografi dan identitas kebangsaan Indonesia di masa depan.
Perdebatan ini juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk kembali merenungkan arti kepahlawanan sejati. Apakah pahlawan adalah mereka yang membangun secara fisik, atau mereka yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan? Semoga keputusan yang diambil nantinya dapat diterima oleh semua pihak, demi persatuan dan keutuhan bangsa.
