Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, kembali mencuri perhatian publik dengan pernyataan jenakanya. Kali ini, sasarannya adalah kisruh dualisme kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sedang memanas. Candaan ini bukan sekadar gurauan biasa, melainkan sebuah sinyal politik yang bisa jadi menyimpan makna lebih dalam.
Candaan Cak Imin yang Mengundang Tawa, Tapi Penuh Makna
Momen tersebut terjadi saat Cak Imin menyampaikan pidato dalam Munas VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, pada Minggu (28/9/2025) malam. Di hadapan para menteri, pejabat tinggi, dan petinggi partai lain, Cak Imin dengan santai melontarkan kelakar yang langsung disambut tawa hadirin.
"Yang terhormat para menteri Kabinet Menteri Putih yang hadir, Pak Menteri Hukum dan HAM, serta seluruh pejabat, Dirjen, Dirjen yang hadir yang saya muliakan," ujar Cak Imin mengawali pidatonya. Kemudian, dengan nada ringan namun menusuk, ia melanjutkan, "Urusan PPP, PKB enggak ikut-ikut."
Pernyataan ini sontak memecah tawa hadirin, termasuk mungkin Menteri Hukum dan HAM yang disebutnya. Cak Imin kemudian menegaskan bahwa tidak ada penyusupan orang PKB dalam konflik internal PPP. "Tidak ada istilah penyusupan di situ," katanya, seolah menepis dugaan atau rumor yang mungkin beredar.
Candaan ini, meskipun terdengar ringan, sebenarnya sangat strategis. Dengan menyebut Menkumham secara langsung, Cak Imin secara tidak langsung mengingatkan bahwa kementerian tersebut adalah penentu akhir legitimasi kepengurusan partai. Sikap "tidak ikut-ikut" PKB juga bisa diartikan sebagai upaya menjaga jarak dari konflik yang berpotensi merugikan, sekaligus menempatkan PKB sebagai pihak netral yang mengamati.
Kisruh Dualisme PPP: Mardiono vs. Agus Suparmanto
Dualisme kepemimpinan memang bukan hal baru bagi PPP, namun kali ini situasinya kembali memanas dengan klaim dua pihak sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030. Di satu sisi ada Mardiono, yang selama ini dikenal sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum. Di sisi lain, muncul nama Agus Suparmanto yang mengklaim diri sebagai Ketua Umum terpilih.
Pada hari yang sama dengan pidato Cak Imin, Agus Suparmanto mengadakan tasyakuran Muktamar X di Discovery Hotel, Ancol, Jakarta Utara. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP 2020-2025, Arwani Thomafi, yang menunjukkan adanya dukungan signifikan di balik klaim Agus.
"Alhamdulillah tadi pagi saya terpilih sebagai ketua umum," kata Agus di Ancol, menegaskan legitimasinya berdasarkan muktamar yang ia selenggarakan. Klaim ini tentu saja berhadapan langsung dengan kepengurusan yang dipimpin oleh Mardiono, menciptakan ketidakpastian besar di tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut.
Sejarah Panjang Konflik Internal PPP dan Implikasinya
PPP memang memiliki sejarah panjang dalam menghadapi konflik internal dan dualisme kepemimpinan. Beberapa kali partai ini terpecah belah, yang kerap berujung pada gugatan hukum dan campur tangan Kementerian Hukum dan HAM. Setiap kali terjadi perpecahan, konsolidasi partai menjadi terhambat, fokus terpecah, dan energi habis untuk menyelesaikan masalah internal alih-alih berjuang di kancah politik nasional.
Dualisme ini sangat merugikan bagi partai. Selain menguras sumber daya, juga membingungkan konstituen dan melemahkan posisi tawar partai dalam koalisi politik. Citra partai di mata publik pun bisa menurun drastis, menyebabkan kehilangan kepercayaan dari para pemilih.
Peran Kementerian Hukum dan HAM menjadi sangat krusial dalam situasi seperti ini. Kemenkumham adalah lembaga yang berwenang untuk mengesahkan kepengurusan partai politik. Keputusan mereka akan menjadi penentu siapa yang sah memimpin PPP, dan siapa yang harus menerima kenyataan pahit.
Apa Dampak Dualisme Ini bagi Konstelasi Politik Nasional?
Konflik internal PPP ini tidak hanya berdampak pada partai itu sendiri, tetapi juga pada konstelasi politik nasional secara keseluruhan. Sebagai salah satu partai Islam tertua di Indonesia, PPP memiliki basis massa yang signifikan, meskipun perolehan suaranya cenderung fluktuatif.
Jika dualisme ini berlarut-larut, PPP akan kesulitan untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029. Konsolidasi internal yang tidak tuntas akan menghambat proses rekrutmen calon legislatif, penyusunan strategi kampanye, dan penggalangan dana. Hal ini bisa berujung pada penurunan perolehan suara yang lebih drastis, bahkan terancam tidak lolos ambang batas parlemen.
Bagi partai-partai lain, termasuk PKB dan PKS, situasi ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan. Peluang untuk menarik simpatisan atau kader PPP yang kecewa, namun juga tantangan jika PPP merupakan bagian dari koalisi yang sedang dibangun. Pernyataan Cak Imin yang "tidak ikut-ikut" bisa jadi merupakan strategi untuk menjaga jarak, sambil mengamati perkembangan dan mencari celah politik.
Menanti Babak Baru: Siapa yang Akan Disahkan Kemenkumham?
Dengan adanya dua klaim kepemimpinan, bola panas kini berada di tangan Kementerian Hukum dan HAM. Mereka harus meninjau AD/ART partai, proses muktamar yang dilakukan oleh kedua belah pihak, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk menentukan siapa yang memiliki legitimasi hukum. Proses ini seringkali memakan waktu dan bisa berujung pada gugatan di pengadilan tata usaha negara jika salah satu pihak tidak puas.
Keputusan Kemenkumham akan menjadi babak baru bagi PPP. Apakah akan ada rekonsiliasi atau perpecahan yang lebih dalam? Siapa pun yang disahkan, tantangan terbesar adalah menyatukan kembali faksi-faksi yang terpecah dan mengembalikan kepercayaan publik. Tanpa persatuan internal, PPP akan terus berjuang untuk kembali ke masa kejayaannya.
Candaan Cak Imin mungkin hanya sebatas gurauan, namun di balik itu tersimpan realitas politik yang kompleks dan penuh intrik. Drama dualisme PPP ini adalah pengingat betapa rapuhnya persatuan dalam politik, dan bagaimana sebuah partai besar bisa terancam oleh konflik internal yang tak kunjung usai. Publik dan para politisi lainnya kini menanti dengan cemas, bagaimana nasib partai berlambang Ka’bah ini akan ditentukan di meja hijau dan panggung politik.
