Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Yasonna H Laoly, secara tegas meminta pemerintah untuk mengkaji ulang usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Permintaan ini muncul di tengah gelombang pro dan kontra yang sangat tinggi di masyarakat, menandakan bahwa isu ini jauh dari kata selesai dan berpotensi menimbulkan perpecahan.
Yasonna menyoroti bahwa kontroversi yang melingkupi usulan ini sangat besar, sehingga memerlukan kehati-hatian ekstra dari pemerintah. Baginya, sebuah keputusan sepenting ini tidak bisa diambil secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak yang mungkin timbul di kemudian hari.
Kontroversi yang Tak Kunjung Padam
Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto memang bukan hal baru. Setiap kali isu ini mencuat, perdebatan sengit selalu mengikuti, membelah opini publik menjadi dua kubu besar yang sulit dipertemukan. Satu sisi mengakui jasa-jasa Soeharto dalam pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan upaya pemerataan pembangunan yang signifikan selama 32 tahun kepemimpinannya di era Orde Baru. Mereka berpendapat kontribusinya terhadap fondasi negara modern Indonesia tidak bisa diabaikan.
Namun, di sisi lain, banyak pihak menyoroti catatan kelam rezim Orde Baru, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, seperti peristiwa 1965, penembakan misterius (petrus), hingga kasus Timor Timur. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masif di bawah kepemimpinannya juga menjadi sorotan tajam. Memori kolektif bangsa terhadap peristiwa-peristiwa sensitif di masa lalu menjadi alasan utama mengapa usulan ini selalu memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, khususnya para korban, aktivis HAM, dan generasi muda yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
PDIP Bersuara: Mengapa Gelar Pahlawan Soeharto Perlu Dikaji Ulang?
Yasonna H Laoly, yang juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, tidak menampik adanya pro dan kontra yang sangat besar terkait usulan ini. Ia menekankan pentingnya pengkajian yang mendalam dan komprehensif sebelum keputusan final diambil. Baginya, pemberian gelar pahlawan nasional bukanlah sekadar formalitas, melainkan sebuah pengakuan yang harus benar-benar merepresentasikan nilai-nilai luhur bangsa tanpa menimbulkan luka baru.
"Sekarang terjadi pro kontra yang sangat besar ya. Jadi, reaksi-reaksi, kalau boleh ya kita berharap sebaiknya pemberian gelar pahlawan nasional betul-betul dikaji dengan baik lah," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran PDIP terhadap potensi gejolak sosial yang mungkin timbul jika pemerintah tidak cermat.
Semangat Reformasi dan Keputusan MPR Jadi Kunci
Salah satu poin krusial yang disoroti Yasonna adalah keharusan untuk melandasi setiap keputusan dengan semangat reformasi dan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang lalu. Semangat reformasi, yang lahir pada tahun 1998 setelah tumbangnya rezim Orde Baru, secara fundamental menuntut penegakan demokrasi, supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan KKN. Ini adalah pilar-pilar yang menjadi antitesis dari beberapa praktik otoriter dan penyalahgunaan kekuasaan di era Orde Baru.
Keputusan MPR pasca-reformasi juga telah menggarisbawahi pentingnya penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan penegakan keadilan sebagai bagian integral dari proses transisi menuju demokrasi yang lebih baik. Oleh karena itu, menurut Yasonna, usulan gelar pahlawan bagi Soeharto harus selaras dengan prinsip-prinsip ini, bukan justru mengabaikannya. "Keputusan MPR yang lalu dan semangat reformasi yang lalu. Ini gerakannya saya lihat kontroversinya sangat tinggi," tambahnya, menegaskan bahwa konteks sejarah dan politik saat ini tidak bisa diabaikan dalam pengambilan keputusan sepenting ini. Mengabaikan semangat reformasi berarti mengkhianati perjuangan rakyat untuk keadilan dan demokrasi.
Pemerintah Diharap Berhati-hati: Hindari Polemik Baru
Menyikapi tingginya kontroversi, Yasonna menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang lebih detail dan sempurna terkait usulan ini kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk meredam potensi polemik di masa depan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses yang berjalan.
"Sebaiknya diberi penjelasan yang lebih sempurna karena ini tidak mudah. Jadi kalau pemberian gelar pahlawan nasional itu saya harap, kita berharap agar hati-hati lah," kata Yasonna. Peringatan ini bukan tanpa alasan, mengingat sensitivitas isu ini yang dapat memicu perpecahan dan luka lama di tengah masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari trauma masa lalu.
Dilema Sejarah: Antara Jasa dan Kontroversi
Polemik mengenai gelar pahlawan untuk Soeharto merefleksikan dilema besar dalam menafsirkan sejarah bangsa. Bagaimana menyeimbangkan antara jasa-jasa pembangunan yang diakui banyak pihak, seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, dan stabilisasi ekonomi, dengan catatan kelam pelanggaran HAM dan KKN yang tak bisa dinafikan? Ini adalah pertanyaan kompleks yang membutuhkan kebijaksanaan, objektivitas, dan kehati-hatian dari para pemangku kebijakan. Mengabaikan salah satu sisi berarti memberikan gambaran sejarah yang tidak utuh dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
Pemberian gelar pahlawan nasional adalah bentuk penghormatan tertinggi negara kepada individu yang dianggap berjasa luar biasa bagi kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Prosesnya haruslah melalui kajian yang objektif, transparan, dan melibatkan berbagai perspektif dari sejarawan, akademisi, aktivis, hingga masyarakat luas. Tujuannya bukan hanya untuk menghormati satu tokoh, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan, keadilan, dan kemanusiaan tetap terjaga, serta tidak menimbulkan luka baru di hati rakyat yang masih merasakan dampak dari masa lalu.
Masa Depan Keputusan: Menanti Kebijaksanaan Pemerintah
Dengan adanya desakan dari PDIP melalui Yasonna Laoly, bola panas kini berada di tangan pemerintah. Publik menanti bagaimana pemerintah akan menyikapi usulan ini, apakah akan melanjutkan prosesnya dengan penjelasan yang komprehensif dan transparan, atau memilih untuk menunda demi menghindari kontroversi yang lebih besar dan menjaga stabilitas sosial. Keputusan yang diambil nantinya akan menjadi cerminan bagaimana negara menghargai sejarahnya, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap semangat reformasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah.
Harapannya, apapun keputusan yang diambil, dapat diterima oleh semua pihak dan tidak justru memperlebar jurang perbedaan di antara anak bangsa. Pengkajian ulang yang cermat dan mendalam, seperti yang disarankan Yasonna, menjadi langkah bijak untuk mencapai konsensus, menjaga persatuan nasional, dan memastikan bahwa penghargaan tertinggi negara diberikan dengan integritas dan keadilan di tengah kompleksitas sejarah yang masih membayangi. Ini adalah ujian bagi pemerintah untuk menunjukkan kemampuannya dalam menavigasi isu-isu sensitif yang berkaitan dengan identitas dan memori kolektif bangsa.
