Suasana Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta mendadak ricuh, menyisakan cerita pilu. Sejumlah kader harus dilarikan ke rumah sakit akibat baku hantam yang tak terhindarkan, sementara kursi-kursi berhamburan terbalik. Insiden ini mencoreng wajah demokrasi internal partai berlambang Ka’bah tersebut.
Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, mengecam keras insiden kekerasan ini. Ia bahkan menuding ada agenda tersembunyi dan upaya pengambilalihan paksa di balik kekacauan yang terjadi. Pihak partai kini siap menempuh jalur hukum untuk mengusut tuntas dalang kericuhan.
Kericuhan Pecah, Mardiono Siap Tempuh Jalur Hukum
Mardiono mengungkapkan bahwa beberapa kadernya mengalami cedera serius, mulai dari bagian kepala hingga bibir, yang memerlukan perawatan medis. Kondisi ini jelas tidak dapat ditoleransi dalam sebuah forum musyawarah tertinggi partai yang seharusnya berjalan damai dan konstitusional.
"Tentu ini nanti akan kita lanjutkan dengan proses hukum," tegas Mardiono di Jakarta, Minggu (28/9/2025). Ia menekankan bahwa demokrasi tidak boleh dicederai oleh hal-hal yang tidak konstitusional, apalagi sampai menimbulkan korban luka.
Pihak partai juga telah mengantongi rekaman CCTV yang akan menjadi bukti kuat bagi kepolisian. Rekaman ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab atas insiden memalukan ini.
Dugaan Agenda Tersembunyi di Balik Kekacauan
Menurut Mardiono, tanda-tanda gangguan sudah terlihat sejak awal Muktamar dibuka. Ia menduga kuat ada kelompok tertentu yang berupaya memaksakan kehendak demi kepentingan pribadi atau golongan, jauh dari semangat musyawarah mufakat.
"Sejak awal sudah ada gelagat pihak-pihak lain yang akan memaksakan kehendak dalam proses Muktamar ini untuk kepentingan tertentu," ujarnya. Indikasi ini menunjukkan adanya skenario di balik layar yang coba menggagalkan atau membelokkan jalannya Muktamar sesuai keinginan pihak-pihak tersebut.
Dugaan adanya agenda tersembunyi ini menambah kompleksitas permasalahan internal PPP. Hal ini bukan sekadar kericuhan biasa, melainkan sebuah pertarungan kepentingan yang mengancam stabilitas dan integritas partai.
Pemilihan Ketua Umum Sah, Kericuhan Terjadi Setelahnya
Meski diwarnai drama, Pimpinan Sidang Muktamar, Amir Usmara, memastikan bahwa keputusan aklamasi pemilihan ketua umum telah sah. Muhammad Mardiono resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.
"Keributan berlangsung setelah palu aklamasi diketuk. Jadi secara formal Muktamar sudah memutuskan," jelasnya. Ini berarti hasil pemilihan tidak terpengaruh oleh kericuhan yang terjadi kemudian, sehingga legitimasi kepemimpinan Mardiono tetap terjaga.
Keputusan aklamasi ini menjadi poin penting yang membedakan antara proses demokrasi internal partai dengan insiden kekerasan yang terjadi. Meskipun demikian, kericuhan tetap menjadi catatan hitam yang harus diusut tuntas.
Strategi “Penyelamatan Forum” dan Percepatan Pemilihan
Mardiono menjelaskan, langkah mempercepat proses pemilihan diambil berdasarkan Pasal 11 AD/ART PPP. Ini adalah upaya strategis untuk menyelamatkan forum agar tidak berlarut dalam keributan yang tidak produktif dan berpotensi merusak jalannya Muktamar secara keseluruhan.
PPP berharap Muktamar ke-10 dapat kembali berjalan tertib hingga penutupan pada Senin, 29 September 2025. Rangkaian acara penting lainnya, termasuk pembentukan tim formatur dan bimbingan teknis, akan tetap dilanjutkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Pihak partai juga menegaskan akan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kekerasan ini kepada aparat penegak hukum. Fokus utama PPP saat ini adalah memastikan Muktamar dapat diselesaikan dengan baik dan menghasilkan kepemimpinan yang legitimate.
Kronologi Singkat: Dari Teriakan Hingga Kursi Melayang
Kericuhan bermula seusai pidato pembuka Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono di ruang utama ballroom Hotel Mercure Ancol, Sabtu malam, 27 September 2025. Suasana memanas ketika peserta saling sahut meneriakkan ‘lanjutkan’ dan ‘perubahan’, yang maknanya tidak jelas namun memicu ketegangan.
Meskipun sempat diredam Satgas Pengamanan di dalam ruangan, kegaduhan justru berlanjut saat peserta mulai keluar ruang utama. Saling dorong, baku hantam, hingga lemparan kursi tak terhindarkan, menciptakan pemandangan chaos yang memilukan.
Beruntung, situasi akhirnya berhasil dilerai oleh sesama kader yang mencoba menenangkan situasi. Teriakan "Kita ini saudara bapak-bapak semua!" terdengar, mencoba mengingatkan para peserta akan persaudaraan dalam partai.
Mardiono Tegaskan Upaya Pengambilalihan Ilegal
Mardiono tidak tinggal diam menghadapi insiden ini dan dugaan adanya pihak yang ingin mengambil alih paksa kepemimpinan PPP secara ilegal. Ia mengungkapkan bahwa upaya ini sudah tercium sejak beberapa waktu lalu.
"Sejak dua minggu terakhir itu sudah ada beberapa kelompok-kelompok yang ingin secara ilegal, untuk ya dengan catatan mungkin ya mengambil alih secara paksa dan itu tidak dibenarkan menurut AD-ART," ungkapnya. Ini menunjukkan bahwa kericuhan ini bukanlah insiden spontan, melainkan bagian dari skenario yang lebih besar.
Ia menegaskan bahwa PPP adalah partai kader, di mana setiap proses pemilihan dan kepemimpinan berjalan dari bawah, melalui mekanisme yang jelas. "Belum pernah ada sejarah di PPP tiba-tiba ada orang dari luar yang kemudian masuk," tegasnya, menolak intervensi pihak asing atau kelompok di luar konstitusi partai.
Mardiono menganalogikan situasi ini seperti rumah pribadi yang memiliki aturan main. "Kalau tiba-tiba tetangga atau orang lain masuk langsung masuk ke kamar ya, ya enggak bisa kan. Ya kalau masuk ya sebagai tamu lah gitu," pungkasnya, menekankan pentingnya menghormati aturan dan mekanisme internal partai.
Insiden di Muktamar PPP ini menjadi sorotan tajam akan dinamika internal partai politik di Indonesia. Pihak kepolisian kini diharapkan dapat mengusut tuntas dalang di balik kericuhan yang mencederai demokrasi internal ini, serta memastikan keadilan bagi para korban.
PPP sendiri berkomitmen untuk melanjutkan agenda Muktamar sesuai konstitusi partai, sembari menyerahkan penanganan kasus kekerasan kepada aparat penegak hukum. Drama ini menjadi ujian berat bagi soliditas dan masa depan partai berlambang Ka’bah tersebut.
