Wacana pengusulan nama Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional kembali memicu gelombang perdebatan sengit di ruang publik. Nama yang selalu kontroversial ini tiba-tiba muncul di antara empat puluh daftar usulan tahun ini, langsung menyedot perhatian dan membelah opini masyarakat. Ini bukan sekadar isu biasa, melainkan pertaruhan besar atas narasi sejarah bangsa.
Kembalinya Nama Soeharto dalam Pusaran Sejarah
Semuanya bermula pada Selasa, 21 Oktober 2025, ketika Menteri Sosial Saifullah Yusuf secara resmi menyerahkan berkas usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Sejak momen itu, nama Soeharto kembali menggema, bukan lagi sebagai sosok di masa lalu, melainkan sebagai pusat polemik yang menguji ingatan kolektif bangsa. Pertanyaan besar pun muncul: apakah Indonesia siap menempatkan sosok ini di jajaran pahlawan?
Suara Penolakan: Alarm Bahaya dari Aktivis Reformasi
Salah satu suara paling lantang datang dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Baginya, usulan ini bukan hanya sekadar wacana, melainkan sebuah ancaman serius terhadap nilai-nilai reformasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Ia bahkan dengan tegas menyatakan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bisa diartikan sebagai "akhir dari reformasi" itu sendiri.
Pernyataan ini tentu bukan tanpa dasar. Bagi banyak pihak, terutama para aktivis dan korban pelanggaran HAM di era Orde Baru, Soeharto adalah simbol dari kekuasaan otoriter, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas. Mengangkatnya sebagai pahlawan dikhawatirkan akan mengaburkan atau bahkan menghapus luka-luka sejarah tersebut.
Pembelaan dari Golkar: Bapak Pembangunan yang Terlupakan?
Namun, di sisi lain spektrum, ada pula dukungan kuat yang tak kalah bergemuruh. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, adalah salah satu pembela utama yang meyakini Soeharto layak menyandang gelar Pahlawan Nasional. Menurutnya, sejarah telah membuktikan jasa-jasa besar Soeharto bagi pembangunan bangsa.
"Pak Harto juga begitu, sampai saat ini orang masih terngiang-ngiang Pak Harto sebagai bapak pembangunan," kata Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Ia menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mencapai berbagai prestasi signifikan yang patut diakui.
Sarmuji menyoroti keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan di era Soeharto, sebuah pencapaian yang membanggakan kala itu. Selain itu, ia juga mengingatkan tentang transformasi teknologi, khususnya di bidang dirgantara, yang membuat masyarakat Indonesia merasa bangga dengan kemampuan bangsanya. "Kita waktu itu bangga sekali dengan kemampuan dirgantara kita, itu semua karena jasa-jasa Pak Harto," tambahnya, merujuk pada era kejayaan industri strategis.
Dilema Bangsa: Mengingat Jasa atau Mengingat Luka?
Perdebatan mengenai Soeharto sebagai Pahlawan Nasional memang selalu memunculkan dilema besar bagi bangsa Indonesia. Di satu sisi, tidak dapat dimungkiri bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yang oleh para pendukungnya dianggap sebagai fondasi pembangunan modern. Banyak infrastruktur penting dan program pembangunan yang masih kita rasakan manfaatnya hingga kini adalah warisan dari era Orde Baru.
Namun, di sisi lain, bayang-bayang kelam pelanggaran HAM, pembungkaman kritik, dan praktik KKN yang merajalela juga tak bisa dihapus begitu saja dari catatan sejarah. Generasi yang tumbuh di era reformasi dan pasca-reformasi seringkali lebih akrab dengan narasi tentang sisi gelap rezim tersebut, yang menuntut keadilan bagi para korban dan penegakan prinsip-prinsip demokrasi. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan dua narasi yang kontradiktif ini dalam satu gelar kehormatan?
Syarat Pahlawan Nasional: Sebuah Tinjauan Kritis
Undang-Undang dan peraturan terkait Pahlawan Nasional memiliki kriteria yang cukup ketat. Umumnya, seorang Pahlawan Nasional haruslah sosok yang telah berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan atau kemajuan bangsa, tanpa cela yang berarti, serta memiliki dampak positif yang luas bagi masyarakat. Kriteria ini seringkali menjadi landasan utama bagi para penolak usulan Soeharto.
Mereka berpendapat bahwa catatan kelam pelanggaran HAM dan praktik korupsi di masa Orde Baru adalah "cela" yang terlalu besar untuk diabaikan. Jika gelar pahlawan diberikan, dikhawatirkan akan menciptakan preseden buruk dan mengaburkan standar moral serta etika kepemimpinan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh bangsa. Di sisi lain, para pendukung berargumen bahwa jasa-jasa Soeharto dalam membangun fondasi negara modern dan menjaga keutuhan NKRI jauh lebih besar dan fundamental.
Masa Depan Wacana Ini: Akankah Soeharto Jadi Pahlawan?
Usulan ini bukan hanya sekadar pemberian gelar, melainkan sebuah cermin yang merefleksikan bagaimana bangsa Indonesia memandang dan menafsirkan sejarahnya sendiri. Keputusan akhir atas usulan ini akan memiliki implikasi jangka panjang, baik terhadap pendidikan sejarah, rekonsiliasi nasional, maupun arah reformasi di masa depan. Akankah negara mengakui jasa pembangunan semata, ataukah akan tetap menimbang beratnya luka-luka masa lalu?
Perdebatan ini diperkirakan akan terus memanas dalam beberapa waktu ke depan. Publik menanti dengan cemas, apakah pemerintah akan memilih untuk merangkul narasi tunggal tentang pembangunan, ataukah akan berani menghadapi kompleksitas sejarah dengan segala sisi terang dan gelapnya. Yang jelas, nama Soeharto sekali lagi berhasil mengguncang ingatan kolektif bangsa, memaksa kita untuk kembali merenungkan arti sejati dari sebuah kepahlawanan.
