Kabar mengejutkan datang dari Senayan, panggung politik Indonesia yang tak pernah sepi drama. Lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang sebelumnya dinonaktifkan oleh partai masing-masing, kini berada di persimpangan jalan. Nasib karier politik mereka akan segera diputuskan dalam sebuah sidang etik yang dipastikan akan menyita perhatian publik.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, telah mengonfirmasi bahwa sidang etik bagi para wakil rakyat nonaktif ini dijadwalkan pada 29 Oktober 2025. Tanggal tersebut menjadi penentu krusial bagi lima figur yang sempat menggemparkan jagat politik nasional dengan pernyataan kontroversial mereka. Seluruh mata kini tertuju pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Keputusan ini datang setelah serangkaian peristiwa dramatis yang melibatkan mereka, memicu gelombang demonstrasi besar-besaran beberapa waktu lalu. Publik menanti transparansi dan keadilan, berharap lembaga legislatif dapat menjaga integritas dan marwahnya di hadapan rakyat.
Sidang Etik yang Dinanti: Nasib 5 Anggota DPR di Tangan MKD
Sidang etik yang akan digelar oleh MKD ini bukan sekadar formalitas biasa. Ini adalah momen penentu apakah kelima anggota DPR tersebut akan kembali aktif menjalankan tugasnya, atau justru menghadapi sanksi yang lebih berat, termasuk kemungkinan pemecatan permanen dari kursi parlemen. Implikasinya sangat besar bagi masa depan politik mereka.
Dasco menjelaskan bahwa seluruh agenda sidang sepenuhnya diserahkan kepada MKD, sebagai lembaga yang berwenang menegakkan kode etik anggota Dewan. Persiapan telah dilakukan secara matang, memastikan bahwa proses yang berlangsung akan adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini.
"Agendanya diserahkan sepenuhnya kepada MKD, yang rencananya akan dimulai pada tanggal 29 Oktober 2025," kata Dasco kepada awak media pada Rabu (22/10/2025). Pernyataan ini menegaskan keseriusan DPR dalam menangani persoalan etika yang menyangkut kehormatan lembaga.
Pemicu Kontroversi: Pernyataan yang Berujung Demo Besar
Penonaktifan kelima anggota Dewan ini tentu bukan tanpa alasan yang kuat. Mereka dinonaktifkan oleh partainya masing-masing menyusul serangkaian pernyataan kontroversial yang dinilai melampaui batas etika dan tanggung jawab seorang wakil rakyat. Pernyataan-pernyataan tersebut dianggap memicu kemarahan publik.
Gelombang demonstrasi besar-besaran yang dimaksud terjadi antara 25-31 Agustus 2025, mengguncang ibu kota dan menjadi perhatian nasional. Massa turun ke jalan menuntut pertanggungjawaban atas ucapan para wakil rakyat yang dinilai tidak etis, provokatif, atau bahkan meresahkan masyarakat. Kejadian ini menjadi titik balik penonaktifan mereka.
Insiden ini kembali menyoroti betapa sensitifnya posisi seorang anggota parlemen di mata publik. Setiap ucapan yang dilontarkan memiliki potensi dampak luas, terutama di era informasi yang serba cepat dan mudah menyebar seperti sekarang. Akuntabilitas publik menjadi taruhan utama dalam kasus ini.
Mekanisme Sidang Etik: Transparansi di Masa Reses
Ada satu aspek menarik yang patut digarisbawahi dari proses ini: sidang etik akan dilaksanakan di masa reses DPR. Pimpinan DPR telah memberikan izin khusus kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk tetap mengadakan sidang terbuka, sebuah langkah yang menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Menurut Dasco, permohonan untuk mengadakan sidang di masa reses telah diajukan oleh MKD sejak minggu lalu. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus ini dianggap mendesak dan memerlukan penanganan segera, tanpa harus menunggu masa sidang DPR berikutnya.
"Pimpinan DPR sudah menerima surat dari Mahkamah Kehormatan Dewan permohonan mengadakan sidang di masa reses," ujarnya. Ini memastikan bahwa semua prosedur telah dipenuhi sebelum sidang penting ini digelar, menjamin legitimasi proses yang akan berjalan.
Profil Anggota DPR yang Dinonaktifkan: Dari Artis hingga Politisi Senior
Siapa saja kelima anggota DPR yang kini nasibnya di ujung tanduk? Mereka adalah figur-figur yang cukup dikenal publik, baik dari kalangan politisi senior yang berpengalaman maupun selebriti yang banting setir ke dunia politik, membawa popularitas besar.
Dari Partai NasDem, ada nama Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Keduanya dinonaktifkan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029. Sahroni dikenal sebagai politisi muda yang vokal dan memiliki basis massa kuat, sementara Nafa Urbach adalah mantan aktris yang kini aktif di parlemen.
Kemudian, dari Partai Amanat Nasional (PAN), Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN juga menonaktifkan Eko Hendro Purnomo, atau lebih dikenal dengan nama Eko Patrio, serta Uya Kuya. Keduanya merupakan figur publik yang sangat populer di dunia hiburan sebelum terjun ke politik, membawa basis penggemar yang loyal.
Eko Patrio dikenal sebagai komedian, presenter, dan produser, sementara Uya Kuya adalah presenter dan ilusionis yang kerap membuat sensasi. Penonaktifan mereka oleh PAN tentu menjadi pukulan telak bagi partai berlambang matahari terbit tersebut, mengingat popularitas kedua kadernya.
Terakhir, dari Partai Golkar, ada nama Adies Kadir. Adies merupakan politisi senior yang telah lama berkecimpung di dunia parlemen, dikenal dengan rekam jejaknya yang panjang. Penonaktifannya oleh DPP Partai Golkar menunjukkan bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran etika, bahkan bagi kader berpengalaman sekalipun.
Dampak dan Harapan Publik: Menjaga Marwah Parlemen
Kasus penonaktifan dan sidang etik ini memiliki implikasi yang sangat besar, tidak hanya bagi kelima individu tersebut, tetapi juga bagi citra DPR secara keseluruhan. Publik menaruh harapan besar agar MKD dapat mengambil keputusan yang adil, tegas, dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan.
Keputusan yang akan diambil pada 29 Oktober nanti akan menjadi tolok ukur komitmen DPR dalam menjaga marwah dan integritas lembaga legislatif. Ini adalah kesempatan emas bagi DPR untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka serius dalam menegakkan kode etik dan tidak akan mentolerir perilaku yang merugikan kepercayaan publik.
Bagaimana kelanjutan nasib para wakil rakyat ini? Akankah mereka berhasil mempertahankan kursinya atau harus rela melepaskan jabatan yang telah dipercayakan rakyat? Semua mata tertuju pada sidang etik yang akan segera digelar, menanti babak baru dalam drama politik Senayan.
