Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ancol, Jakarta, yang seharusnya menjadi ajang konsolidasi dan musyawarah mufakat, justru diwarnai drama dan ketegangan. Salah satu tokoh sentral yang angkat bicara adalah Ketua DPP PPP periode 2020-2025, Thobahul Aftoni. Ia secara blak-blakan mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Ketua Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) Muktamar.
Thobahul Aftoni menyoroti alasan percepatan penyelenggaraan Muktamar yang diungkap oleh Ketua SC dan OC. Menurutnya, penjelasan tersebut justru melukai perasaan lebih dari dua per tiga peserta Muktamar yang telah berhidmat mengikuti seluruh proses permusyawaratan hingga tuntas. Mereka adalah kader-kader yang datang dari berbagai daerah, mengorbankan waktu, tenaga, dan materi demi kelangsungan partai.
Kecewa Berat dengan Sikap SC dan OC
Sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan Muktamar, Ketua SC dan OC seharusnya memastikan seluruh prosesi sidang berjalan tertib dan sesuai aturan. Thobahul menegaskan bahwa tanggung jawab mereka adalah menjaga kondusivitas dari awal sidang paripurna hingga akhir. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, memicu kegaduhan yang tidak perlu.
Ketua SC dan OC dinilai telah lari dari tanggung jawabnya dengan meninggalkan arena sidang di tengah panasnya perdebatan. Sikap ini dipertanyakan oleh Thobahul Aftoni, mengingat posisi strategis mereka dalam memastikan kelancaran dan legalitas Muktamar. Kehadiran dan kepemimpinan mereka sangat krusial untuk menjaga marwah partai.
Lari dari Tanggung Jawab di Tengah Sidang Panas
Thobahul Aftoni secara spesifik menyebutkan bahwa Ketua SC dan OC seharusnya memenuhi permintaan mayoritas peserta Muktamar. Permintaan tersebut adalah agar Sidang Paripurna I dipimpin oleh Ketua SC, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun, hal itu tidak terjadi, bahkan cenderung diabaikan.
Lebih lanjut, Thobahul juga menyayangkan mengapa Ketua SC dan OC tidak memberikan teguran keras kepada Amir Uskara. Amir Uskara disebut tetap memaksakan diri untuk memimpin Sidang Paripurna I, meskipun mayoritas peserta menghendaki pimpinan sidang yang lain. Sikap inilah yang menurut Thobahul menjadi sumber utama terjadinya kegaduhan dan kekisruhan di arena Muktamar.
Amir Uskara Jadi Sorotan Utama
Peran Amir Uskara dalam insiden ini menjadi sorotan tajam dari Thobahul Aftoni. Pemaksaan kehendak untuk memimpin sidang paripurna pertama, di tengah permintaan mayoritas peserta agar SC yang memimpin, menciptakan suasana yang tidak kondusif. Hal ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran prosedur dan ketidakpatuhan terhadap aspirasi peserta.
Kegaduhan yang ditimbulkan oleh sikap Amir Uskara ini tentu saja merugikan citra partai dan proses demokrasi internal. Seharusnya, setiap pemimpin dan peserta Muktamar menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat dan menghormati keputusan bersama. Insiden ini menjadi catatan penting bagi evaluasi tata kelola organisasi PPP ke depan.
Peserta Muktamar Merasa Diabaikan dan Dianggap Ilegal
Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) ini mengungkapkan rasa tidak dihargainya mayoritas Muktamirin. Para peserta ini sudah jauh-jauh datang dari daerah masing-masing, berkorban waktu dan materi demi partai. Mereka adalah peserta aktif yang sudah legal dan terverifikasi sesuai prosedur.
Namun, di tengah kisruh yang terjadi, mereka justru dianggap ilegal oleh pihak-pihak tertentu. Pertanyaan Thobahul, "kenapa dianggap ilegal?" menjadi tamparan keras bagi Ketua SC dan OC. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan dan pengabaian terhadap hak-hak peserta yang sah, yang berpotensi menimbulkan perpecahan lebih dalam di tubuh partai.
Dampak Jangka Panjang bagi Soliditas PPP
Kisruh di Muktamar X ini bukan hanya sekadar drama internal, melainkan memiliki dampak serius terhadap soliditas dan citra PPP di mata publik. Konflik kepemimpinan dan pengabaian terhadap aspirasi mayoritas dapat mengikis kepercayaan kader dan simpatisan. Di tengah dinamika politik nasional yang semakin kompetitif, persatuan internal adalah kunci utama keberlangsungan partai.
Jika masalah ini tidak segera diselesaikan dengan bijak dan transparan, bukan tidak mungkin akan terjadi fragmentasi di tubuh PPP. Hal ini tentu akan melemahkan posisi partai dalam menghadapi agenda-agenda politik penting di masa depan, termasuk Pemilu dan Pilkada. Soliditas adalah fondasi yang tak bisa ditawar.
Harapan untuk Masa Depan PPP
Thobahul Aftoni dan banyak kader lainnya tentu berharap agar PPP dapat segera berbenah dan kembali ke khittah perjuangannya. Penting bagi seluruh elemen partai, terutama para pemimpin, untuk mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Adanya mekanisme yang jelas dan kepatuhan terhadap aturan main adalah mutlak.
Muktamar seharusnya menjadi momentum untuk menyatukan visi dan misi, bukan malah memecah belah. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen terhadap demokrasi internal, PPP diharapkan dapat mengatasi badai ini dan kembali menjadi kekuatan politik yang disegani. Rekonsiliasi dan dialog terbuka menjadi jalan terbaik untuk mencari solusi.
Kritik pedas dari Ketua DPP Thobahul Aftoni ini menjadi cerminan adanya masalah serius dalam tata kelola Muktamar X PPP. Sikap Ketua SC dan OC yang dianggap lari dari tanggung jawab, serta peran Amir Uskara yang memicu kegaduhan, telah melukai banyak pihak. Penting bagi PPP untuk segera melakukan introspeksi mendalam dan memastikan bahwa setiap proses permusyawaratan berjalan adil, transparan, dan menghargai seluruh kadernya demi masa depan partai yang lebih baik.
