Pemerintah Indonesia terus tancap gas dalam upaya mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik (EV) di Tanah Air. Salah satu langkah strategis yang sedang digodok adalah wacana insentif baru untuk mobil listrik, yang rencananya akan mulai berlaku pada tahun 2026 mendatang. Kabar ini tentu saja menarik perhatian banyak pihak, termasuk salah satu raksasa otomotif global, Toyota.
Namun, jangan salah sangka! Di balik kesiapan Toyota untuk mengikuti regulasi tersebut, tersimpan sebuah "pesan penting" yang ditujukan langsung kepada pemerintah. Pesan ini bukan sekadar permintaan, melainkan sebuah penekanan krusial demi keberlanjutan dan kesuksesan industri EV nasional.
Toyota Siap Patuh, Asal…
Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Nandi Julyanto, dengan tegas menyatakan komitmen perusahaannya. Sebagai pelaku industri, Toyota akan selalu patuh terhadap setiap aturan main yang ditetapkan oleh pemerintah. "Kalau itu regulasi, tentu kami harus mengikuti," ujar Nandi saat ditemui di Jakarta pada Senin (26/1).
Pernyataan ini menunjukkan sikap kooperatif Toyota dalam mendukung visi pemerintah untuk transisi menuju mobilitas yang lebih hijau. Namun, ada satu poin yang digarisbawahi Nandi dengan sangat jelas: penyusunan regulasi harus mempertimbangkan banyak aspek, terutama kesiapan industri dalam negeri.
Kesiapan Industri Hulu-Hilir: Fondasi yang Tak Boleh Goyah
Toyota menekankan pentingnya pemerintah memperhatikan kesiapan industri dari sisi hulu dan hilir. Apa maksudnya? Sektor hulu mencakup ketersediaan bahan baku dan komponen dasar, sementara hilir meliputi proses manufaktur, perakitan, hingga distribusi dan layanan purna jual. Keduanya harus siap secara bersamaan.
Nandi menjelaskan, kebijakan insentif mobil listrik yang mensyaratkan penggunaan bahan baku lokal, termasuk baterai, tidak bisa dilakukan secara instan. Ini harus dibarengi dengan kesiapan industri nasional yang terstruktur dan terencana matang.
"Kalau itu misalnya sampai ke tingkat purchase part atau material, ya kami akan jalankan bertahap, kesiapan industri lokal seperti apa. Itu yang menjadi penting," ujarnya. Ini adalah sinyal bahwa proses lokalisasi komponen harus realistis dan tidak terburu-buru.
Tantangan Besar di Balik Industri Baterai Lokal
Salah satu elemen paling vital dalam ekosistem kendaraan listrik adalah baterai. Indonesia memiliki potensi besar dengan cadangan nikel yang melimpah, yang merupakan bahan baku utama baterai EV. Namun, Nandi mengingatkan bahwa membangun industri baterai tidak semudah membalik telapak tangan.
"Tapi kesiapan dari masing-masing industri itu benar-benar dilihat," ucap Nandi. Pengembangan industri baterai membutuhkan banyak persiapan dari berbagai aspek. Bukan cuma soal ketersediaan regulasi dan Sumber Daya Alam (SDA), tetapi juga investasi masif, sumber daya manusia (SDM) yang terampil, hingga penguasaan teknologi mutakhir.
Bayangkan saja, untuk memproduksi baterai berkualitas tinggi, dibutuhkan keahlian teknik yang presisi, riset dan pengembangan berkelanjutan, serta rantai pasok yang terintegrasi. Ini adalah pekerjaan rumah besar yang memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak.
Bukan Sekadar Baja Biasa: Kualitas Baja Otomotif yang Luar Biasa
Selain baterai, Toyota juga menyoroti pentingnya kesiapan industri pendukung lainnya dalam penyusunan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta kebijakan insentif kendaraan listrik. Salah satu contoh yang diberikan adalah industri baja otomotif.
"Untuk otomotif, volumenya (baja) tidak terlalu besar tetapi kualitas yang diperlukan sangat luar biasa," kata Nandi. Baja untuk otomotif bukanlah baja biasa. Ia harus memiliki kekuatan tinggi namun ringan, tahan korosi, dan mampu dibentuk dengan presisi tinggi untuk menjamin keamanan dan performa kendaraan.
Memastikan pasokan baja dengan standar kualitas "luar biasa" ini dari dalam negeri adalah tantangan tersendiri. Ini memerlukan investasi pada teknologi peleburan dan pengolahan baja yang canggih, serta pengembangan SDM yang ahli di bidang metalurgi.
Pemerintah Bergerak Cepat: Insentif Komprehensif untuk Otomotif
Di sisi lain, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mendukung sektor otomotif. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya telah mengajukan usulan insentif dan stimulus bagi sektor ini kepada Menteri Keuangan. Ini adalah langkah proaktif untuk menjaga momentum pertumbuhan industri.
Menurut Agus, insentif untuk sektor otomotif merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi tenaga kerja pada industri padat modal tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memperkuat sektor manufaktur otomotif yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi signifikan kepada perekonomian nasional.
Skema Insentif Baru: Lebih Detail dan Terukur, Bukan Sekadar ‘Bantuan’
Agus Gumiwang menjelaskan bahwa usulan insentif kali ini dirancang lebih komprehensif dan terukur, berbeda dengan skema insentif pada masa pandemi COVID-19. "Kami sudah kirim dan tentu seperti yang selalu kami sampaikan bahwa program yang kami usulkan atas nama perlindungan tenaga kerja, dan juga kekuatan atau penguatan manufaktur bidang otomotif yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi kepada perekonomian," kata Agus awal bulan ini.
Penjelasan dia, insentif yang diusulkan kali ini telah disusun secara lebih detail dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting. Misalnya, segmentasi kendaraan, teknologi yang digunakan, hingga Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kendaraan ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen global Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Ini menunjukkan visi jangka panjang pemerintah dalam mendorong transisi menuju mobilitas yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Peran Gaikindo dan Debat Baterai: LFP vs. Nikel
Penyusunan usulan insentif ini bukanlah hasil keputusan sepihak. Menteri Perindustrian menambahkan bahwa prosesnya melalui diskusi yang panjang dan sudah melibatkan pelaku industri, dalam hal ini Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Keterlibatan asosiasi industri ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan relevan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Menariknya, skema insentif juga akan mempertimbangkan perbedaan jenis baterai. Kendaraan listrik dengan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) berpeluang memperoleh insentif lebih kecil dari yang menggunakan baterai berbahan nikel. Ini adalah strategi pemerintah untuk mendorong hilirisasi nikel di Indonesia, memanfaatkan kekayaan SDA yang kita miliki.
Debat LFP vs. Nikel memang menjadi sorotan global. Baterai nikel dikenal memiliki kepadatan energi lebih tinggi, cocok untuk jarak tempuh jauh, sementara LFP lebih murah dan aman, cocok untuk kendaraan perkotaan. Kebijakan insentif ini menunjukkan preferensi pemerintah Indonesia terhadap baterai berbasis nikel, sejalan dengan ambisi menjadi pemain utama di rantai pasok baterai global.
Menanti Kepastian: Taruhan Besar di Era EV
Meskipun usulan telah diajukan dan diskusi terus bergulir, hingga saat ini belum ada kelanjutan pasti terkait insentif fiskal 2026 dari para pemangku kepentingan. Ketidakpastian ini tentu menjadi tantangan bagi industri yang membutuhkan kejelasan regulasi untuk merencanakan investasi dan strategi jangka panjang.
Kesiapan industri lokal, mulai dari penyediaan bahan baku, pengembangan teknologi, hingga peningkatan kualitas SDM, menjadi kunci utama dalam menyambut era kendaraan listrik. Tanpa fondasi yang kuat, target ambisius pemerintah untuk menjadi pusat produksi EV global mungkin akan menghadapi hambatan serius.
Sinergi Pemerintah dan Industri: Kunci Sukses Indonesia di Panggung EV Global
Pernyataan Toyota ini bukan sekadar keluhan, melainkan sebuah ajakan untuk berkolaborasi. Ini menyoroti dilema klasik dalam pengembangan industri: bagaimana menyeimbangkan antara menarik investasi asing dengan membangun kemandirian industri lokal yang kuat. Insentif adalah alat pendorong, tetapi kesiapan infrastruktur dan ekosistem adalah fondasi utamanya.
Indonesia memiliki peluang emas untuk menjadi pemain kunci dalam rantai pasok EV global, berkat cadangan nikel yang melimpah. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan lebih dari sekadar kebijakan populis. Dibutuhkan ekosistem yang mendukung inovasi, riset, pengembangan SDM, serta rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan.
Para pelaku industri, termasuk Toyota, siap untuk beradaptasi dan berinvestasi besar. Namun, mereka juga membutuhkan kepastian regulasi yang realistis, transparan, dan dukungan pemerintah yang konsisten. Ini adalah sebuah kolaborasi besar yang akan menentukan masa depan mobilitas hijau dan posisi Indonesia di peta industri otomotif global.
Jika pemerintah mampu merancang regulasi yang tidak hanya menarik investasi tetapi juga secara bertahap membangun kapabilitas lokal yang kokoh, maka Indonesia bisa menjadi pemimpin di era kendaraan listrik. Namun, jika terlalu terburu-buru tanpa persiapan matang, dampaknya bisa kurang optimal dan bahkan berisiko.
Singkatnya, Toyota siap mendukung visi pemerintah dalam mendorong adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Namun, pesan kuncinya jelas: regulasi insentif harus sejalan dengan kesiapan industri dalam negeri, baik dari sisi hulu maupun hilir. Ini bukan hanya tentang memenuhi target TKDN, tetapi juga tentang membangun ekosistem yang berkelanjutan, kuat, dan berdaya saing global. Sinergi antara pemerintah dan industri akan menjadi penentu utama keberhasilan Indonesia di era kendaraan listrik.
