Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 seharusnya menjadi panggung gemilang bagi industri otomotif roda dua. Penjualan motor baru di Tanah Air mencetak rekor fantastis, menunjukkan geliat ekonomi yang menjanjikan. Namun, di balik euforia itu, ada cerita miris dari salah satu sektor pendukung vital: bisnis helm. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari produsen helm lokal, JPX Industries, yang mengungkap fakta pahit di balik penjualan helm yang lesu.
Ekonomi Goyah, Dompet Pembeli Kian Tipis
Menurut PT Jaya Plastik Mandiri (JPX Industries), produsen helm merek JPX, JP, dan JPR, bisnis mereka saat ini sedang menghadapi tantangan berat. Penjualan helm anjlok signifikan, bukan karena kurangnya minat, melainkan karena daya beli masyarakat yang kian melemah. Kondisi ekonomi yang goyah ini berdampak langsung pada keputusan konsumen dalam membeli kebutuhan sekunder seperti helm.
Salomon Manalu, Brand Manager JP Industries, mengungkapkan bahwa segmen helm yang paling terpukul adalah kategori harga menengah, yakni antara Rp400 ribu hingga Rp1 juta. Konsumen yang sebelumnya mampu membeli helm di rentang harga ini kini terpaksa beralih ke pilihan yang jauh lebih murah. Ini menjadi indikator jelas bahwa prioritas pengeluaran masyarakat telah bergeser drastis.
Bukan Lagi Soal Keselamatan, Tapi Takut Tilang Polisi
Fakta yang lebih memprihatinkan adalah pergeseran motivasi pembelian helm. Salomon Manalu menjelaskan bahwa saat ini, banyak konsumen membeli helm bukan lagi didorong oleh kesadaran akan keselamatan berkendara. Alasan utama mereka membeli helm baru hanyalah untuk memenuhi syarat berkendara agar tidak kena tilang polisi di jalan.
"Kami ngobrol ke toko-toko, pemakaian helm itu hanya sebatas supaya enggak ditilang. Jadi mereka pilih range harganya yang ke bawah," kata Salomon saat ditemui di IMOS 2025. Pernyataan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi upaya peningkatan kesadaran keselamatan berlalu lintas di Indonesia. Keselamatan diri seolah menjadi nomor dua, digantikan oleh rasa takut akan sanksi.
Segmen Menengah Terpukul, Harga Bawah Jadi Pilihan Utama
Dampak dari pergeseran daya beli ini sangat terasa pada segmen helm menengah. Konsumen yang dulunya loyal pada produk dengan kualitas dan fitur lebih baik, kini harus putar otak. Mereka cenderung mencari helm dengan harga di bawah Rp400 ribu, asalkan helm tersebut memenuhi standar minimal untuk menghindari razia polisi.
"Kita di middle sih, tapi justru yang terasa itu di middle. Kami baca-baca di laporan keuangan memang kelas middle yang hilang dan itu berdampak banget," tambah Salomon. Fenomena ini menunjukkan adanya "gap" yang menganga di pasar, di mana segmen menengah yang seharusnya menjadi tulang punggung penjualan justru kehilangan daya tariknya.
Angka Penjualan JPX Industries Anjlok Drastis
Penurunan daya beli ini bukan sekadar asumsi, melainkan tercermin jelas dalam data penjualan JPX Industries. Tahun lalu, perusahaan yang memiliki pabrik di Tangerang ini berhasil menjual sekitar 240 ribu unit helm dari semua mereknya. Angka yang cukup impresif untuk pasar helm lokal.
Namun, kondisi tahun ini sangat berbeda. Dari Januari hingga Agustus 2025, penjualan perusahaan masih berada di bawah 150 ribu unit. Ini adalah penurunan yang sangat signifikan dalam waktu kurang dari setahun. "Tahun ini masih under, optimisnya mentok 180 ribuan. Jauh turunnya," ungkap Salomon dengan nada prihatin.
Helm Mahal Tetap Aman, Merek Besar Ikut Turun Harga
Menariknya, tren penurunan ini tidak berlaku untuk semua segmen. Salomon Manalu menuturkan bahwa penjualan helm model harga atas, yang dibanderol jutaan rupiah, justru masih aman. Konsumen di segmen ini tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh gejolak ekonomi, menunjukkan bahwa mereka memiliki daya beli yang lebih stabil.
Fenomena ini mendorong produsen helm besar lainnya untuk ikut menyesuaikan strategi. "Kalau kita lihat di beberapa prinsipal juga, teman-teman yang main di merek besar, mereka sekarang berbondong-bondong mengeluarkan helm yang harganya Rp400 ribu ke bawah. Karena memang daya belinya terganggu," jelas Salomon. Ini menandakan bahwa pergeseran pasar ke helm murah adalah tren yang lebih luas, bukan hanya dialami JPX Industries.
Paradoks Pasar: Motor Laris Manis, Helm Malah Loyo
Kondisi bisnis helm yang seret ini sangat kontras dengan performa penjualan motor baru di Indonesia. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menargetkan penjualan 6,4 hingga 6,7 juta unit motor pada tahun ini, sebuah rekor baru pascapandemi COVID-19. Bahkan, hingga Agustus 2025, penjualan motor sudah mencapai 4,26 juta unit, memenuhi 66,5 persen dari target 6,4 juta unit.
Ironisnya, peningkatan penjualan motor yang pesat ini tidak serta-merta diiringi dengan peningkatan pembelian helm berkualitas. Ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah para pembeli motor baru ini menggunakan helm lama mereka, ataukah mereka membeli helm baru yang jauh lebih murah dan mungkin kurang aman? Jawabannya, menurut JPX Industries, cenderung ke opsi kedua.
Ancaman Tersembunyi di Balik Helm Murah
Pergeseran preferensi konsumen ke helm yang lebih murah, semata-mata untuk menghindari tilang, membawa konsekuensi serius. Helm murah seringkali tidak memenuhi standar keamanan yang ketat, baik dari segi material, konstruksi, maupun kemampuan meredam benturan. Ini berarti, risiko cedera kepala fatal akan meningkat drastis jika terjadi kecelakaan.
Masyarakat mungkin merasa "aman" dari tilang, namun sebenarnya mereka menempatkan diri dalam bahaya yang lebih besar di jalan raya. Edukasi tentang pentingnya helm berkualitas untuk keselamatan sejati, bukan hanya sebagai aksesori penolak tilang, menjadi sangat krusial di tengah kondisi ekonomi yang menantang ini.
Apa yang Bisa Dilakukan Industri dan Pemerintah?
Situasi ini menuntut refleksi mendalam dari seluruh pemangku kepentingan. Bagi produsen helm, inovasi produk yang tetap mengedepankan keamanan namun dengan harga yang lebih terjangkau mungkin menjadi kunci. Mencari material alternatif yang efisien namun tetap kuat bisa menjadi solusi jangka panjang.
Sementara itu, pemerintah dan pihak kepolisian juga memiliki peran penting. Kampanye keselamatan berkendara harus lebih digencarkan, tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada edukasi mendalam tentang fungsi vital helm. Memberikan insentif atau program subsidi untuk helm berstandar SNI mungkin bisa dipertimbangkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perlengkapan keselamatan yang layak.
Kisah bisnis helm yang merana di tengah booming motor baru ini adalah cerminan kompleksitas ekonomi dan perilaku konsumen di Indonesia. Semoga kondisi ini bisa menjadi momentum bagi semua pihak untuk kembali menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama di jalan raya.
