Udara Jakarta yang kerap diselimuti kabut polusi memang bukan rahasia lagi. Namun, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq baru-baru ini mengungkap fakta mengejutkan yang mungkin belum banyak diketahui publik, bahwa biang kerok utamanya ternyata ada pada bahan bakar minyak (BBM) yang kita gunakan sehari-hari. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa (2/9), dan menjadi sorotan utama pada Sabtu, 06 September 2025.
Menurut Hanif, sektor transportasi menjadi penyumbang polusi terbesar di ibu kota, dengan kontribusi mencapai 32 hingga 41 persen. Angka yang fantastis ini sebagian besar dipicu oleh penggunaan BBM dengan kandungan sulfur yang sangat tinggi, jauh di atas standar internasional yang direkomendasikan untuk kualitas udara yang sehat.
BBM Sulfur Tinggi: Biang Kerok Utama yang Bikin Sesak
Menteri Hanif Faisol Nurofiq secara gamblang menjelaskan bahwa hampir 90 persen BBM yang beredar di Indonesia memiliki kandungan sulfur di atas 1.500 ppm. Angka ini sangat kontras jika dibandingkan dengan standar Euro V yang hanya membolehkan maksimal 50 ppm sulfur. Kesenjangan yang begitu lebar ini tentu saja berdampak serius pada kualitas udara yang kita hirup setiap hari.
Kandungan sulfur yang tinggi dalam BBM akan menghasilkan emisi gas buang yang mengandung partikel berbahaya, seperti sulfur dioksida (SO2) dan partikulat halus (PM2.5). Partikel-partikel inilah yang menjadi penyebab utama kabut asap, iritasi pernapasan, dan berbagai masalah kesehatan serius bagi warga Jakarta.
Standar Emisi Indonesia yang Tertinggal
Saat ini, Indonesia masih menerapkan standar emisi Euro 3 untuk sepeda motor dan Euro 4 untuk mobil bensin serta diesel. Meskipun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 telah menetapkan penerapan Euro 4 untuk mobil, dengan rekomendasi BBM bensin dan diesel memiliki maksimal kandungan sulfur 50 ppm, kenyataannya masih jauh panggang dari api.
Banyak jenis BBM yang beredar di pasaran, termasuk yang disubsidi pemerintah seperti Pertalite dan Pertamax, belum memenuhi standar tersebut. Kandungan sulfur pada Pertalite dan Pertamax masih mencapai 500 ppm, lima kali lipat lebih tinggi dari batas yang direkomendasikan untuk Euro 4. Ini menunjukkan adanya diskoneksi antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan.
Upaya Pemerintah dan Tantangan di Depan
Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Tahun lalu, sempat ada wacana untuk mempercepat penerapan standar emisi Euro 5 guna mengatasi buruknya kualitas udara, khususnya di Jakarta. Berdasarkan peta jalan batas emisi yang disusun oleh Kementerian Perindustrian, Indonesia ditargetkan beralih ke Euro 5 pada tahun 2027, atau bahkan langsung melompat ke Euro 6.
Namun, Hanif menyoroti tantangan besar dalam mencapai target ini. Pilihan BBM di Indonesia yang memenuhi standar rendah emisi sangat terbatas. Ia mencontohkan Pertamina Dex, Pertamax Turbo, dan Pertamina Green 95 sebagai beberapa di antaranya. Sayangnya, jumlah pengguna BBM jenis ini masih sangat minim, mungkin karena harga yang lebih tinggi atau ketersediaan yang belum merata.
Subsidi Energi: Pedang Bermata Dua
Salah satu poin krusial yang diangkat oleh Menteri Hanif adalah isu subsidi energi. Menurutnya, subsidi yang besar untuk BBM justru kontraproduktif terhadap pengembangan energi terbarukan. Dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur dan teknologi energi bersih, malah terpakai untuk mempertahankan penggunaan BBM yang tidak ramah lingkungan.
"Kenapa renewable energy itu enggak jalan-jalan? Karena banyaknya subsidi kita berikan untuk BBM yang kemudian tidak ramah lingkungan," tegasnya. Ini menjadi dilema besar bagi pemerintah, di mana upaya untuk menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat justru menghambat transisi menuju lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Solusi Jangka Panjang untuk Udara Jakarta
Untuk mengatasi masalah polusi udara Jakarta dari sektor transportasi, Hanif menjelaskan bahwa ada dua pendekatan utama yang harus dilakukan secara simultan. Pertama, meningkatkan kualitas BBM yang beredar di pasaran agar sesuai dengan standar emisi yang lebih ketat. Kedua, mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi kendaraan ramah lingkungan.
Peningkatan kualitas BBM berarti harus ada komitmen dari produsen dan pemerintah untuk menyediakan BBM dengan kandungan sulfur yang jauh lebih rendah. Sementara itu, pengembangan kendaraan ramah lingkungan mencakup insentif untuk kendaraan listrik atau hibrida, serta peningkatan infrastruktur pendukungnya.
Selain Transportasi, Siapa Lagi Penyumbang Polusi?
Meskipun sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar, Menteri Hanif juga tidak melupakan kontributor polusi lainnya di Jakarta. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menyumbang sekitar 14 persen, sektor konstruksi 13 persen, industri 11 persen, dan jalan raya (non-kendaraan) 1-6 persen. Ini menunjukkan bahwa masalah polusi udara Jakarta adalah isu kompleks yang memerlukan penanganan multi-sektoral.
Pernyataan Menteri LH ini menjadi pengingat penting bagi kita semua akan urgensi untuk bertindak. Kualitas udara yang buruk bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah kesehatan publik dan keberlanjutan ekonomi. Dengan memahami akar masalahnya, diharapkan kita bisa bersama-sama mencari solusi terbaik demi udara Jakarta yang lebih bersih dan sehat di masa depan.
