Industri otomotif Indonesia kini tengah berada di persimpangan jalan, menanti kepastian terkait kelanjutan insentif fiskal pada tahun 2026. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengaku belum menerima informasi terbaru, namun mereka menegaskan bahwa sektor ini akan terus berjalan, walau tanpa kepastian dukungan pemerintah.
Ketua I Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto, dengan nada realistis menyatakan bahwa pihaknya belum mendengar kabar apa pun mengenai insentif otomotif akan kembali diberikan atau tidak. "Belum dengar apa-apa (soal kelanjutan insentif). Tidak tahu-tahu saya, pokoknya kami jalan, jangan ngarepin ini itu," ujar Jongkie di Jakarta, akhir pekan lalu.
Dilema Pemerintah dan Kontribusi Otomotif
Meski ada kesan "pasrah", Gaikindo punya keyakinan kuat bahwa pemerintah tidak akan membiarkan penjualan otomotif surut begitu saja. Sektor ini dianggap sebagai salah satu penyumbang terbesar bagi penerimaan negara, sebuah fakta yang sulit diabaikan oleh pembuat kebijakan.
Jongkie menegaskan, "Kami selalu bilang, pemerintah pasti memikirkan. Siapa yang mau penjualan otomotif turun? Pemerintah juga tidak mau, pemerintah perlu duit." Ia menambahkan, dari setiap harga mobil yang terjual, sekitar 40 persennya langsung masuk ke kantong pemerintah dalam bentuk berbagai pajak dan bea.
Kontribusi 40 persen ini bukan angka main-main. Angka tersebut mencakup Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hingga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan. Ini adalah aliran dana yang signifikan untuk APBN.
Oleh karena itu, jika penjualan otomotif anjlok, dampaknya akan terasa langsung pada penerimaan negara. Penurunan ini bisa mempengaruhi alokasi anggaran untuk berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga layanan publik.
Industri Otomotif: Bukan Sekadar Jual Beli Mobil
Lebih dari sekadar angka penjualan dan penerimaan pajak, industri otomotif adalah sektor padat modal dan padat karya. Ribuan, bahkan jutaan, tenaga kerja menggantungkan hidupnya pada rantai pasok industri ini, mulai dari pabrik perakitan, manufaktur komponen, hingga dealer dan bengkel.
Jongkie mengakui bahwa keputusan terkait pemberian insentif tidak bisa hanya dilihat dari kepentingan industri otomotif semata. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai sektor dan kondisi ekonomi secara menyeluruh, termasuk inflasi, suku bunga, dan stabilitas makroekonomi.
"Tapi memang, banyak aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kami ini (industri otomotif) sepotong doang. Jadi pemerintah yang lebih tahu, kami pasrahkan. Sementara kami jalan saja dulu," jelasnya, menunjukkan pemahaman akan kompleksitas kebijakan fiskal.
Usulan Insentif Komprehensif dari Kementerian Perindustrian
Di tengah ketidakpastian ini, ada secercah harapan yang datang dari Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan pihaknya telah mengajukan usulan insentif dan stimulus bagi sektor otomotif kepada Menteri Keuangan.
Agus Gumiwang menekankan bahwa usulan insentif ini bukan sekadar untuk mendongkrak penjualan. Tujuan utamanya adalah melindungi tenaga kerja pada industri padat modal ini dan memperkuat manufaktur bidang otomotif yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi signifikan kepada perekonomian nasional.
"Kami sudah kirim dan tentu seperti yang selalu kami sampaikan bahwa program yang kami usulkan atas nama perlindungan tenaga kerja, dan juga kekuatan atau penguatan manufaktur bidang otomotif yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi kepada perekonomian," kata Agus awal bulan ini.
Skema Insentif yang Lebih Terukur dan Berkelanjutan
Menariknya, usulan insentif kali ini dirancang lebih komprehensif dan terukur dibandingkan skema insentif pada masa pandemi Covid-19. Ini menunjukkan bahwa pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya dan ingin menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Penjelasan Agus Gumiwang menyebutkan bahwa insentif yang diusulkan telah disusun secara lebih detail dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting. Ini termasuk segmentasi kendaraan, teknologi yang digunakan, hingga Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Misalnya, insentif bisa saja berbeda untuk kendaraan Low Cost Green Car (LCGC), SUV, atau bahkan kendaraan listrik. Skema ini memungkinkan pemerintah untuk mengarahkan pasar dan industri sesuai dengan prioritas nasional, seperti peningkatan penggunaan komponen lokal dan adopsi teknologi ramah lingkungan.
Fokus pada Kendaraan Ramah Lingkungan dan TKDN
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kendaraan ramah lingkungan, seperti mobil listrik dan hibrida. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai target net zero emission. Insentif yang mendorong pembelian kendaraan listrik bisa menjadi game changer bagi ekosistem EV di Tanah Air.
Selain itu, fokus pada TKDN sangat krusial untuk memperkuat industri otomotif dalam negeri. Dengan mendorong penggunaan komponen lokal, insentif ini tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Agus menambahkan bahwa penyusunan usulan insentif ini melalui proses yang panjang dan sudah melibatkan pelaku industri, dalam hal ini Gaikindo. Ini menunjukkan adanya dialog dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk merumuskan kebijakan yang paling efektif.
Apa Artinya Bagi Konsumen dan Industri?
Jika insentif ini disetujui, dampaknya bisa sangat besar. Bagi konsumen, harga mobil berpotensi menjadi lebih terjangkau, terutama untuk segmen tertentu atau kendaraan dengan teknologi tertentu. Ini tentu akan merangsang daya beli masyarakat dan menggerakkan pasar.
Bagi industri, kelanjutan insentif akan memberikan kepastian investasi dan mendorong inovasi. Produsen akan lebih berani berinvestasi dalam pengembangan produk baru, teknologi ramah lingkungan, dan peningkatan kapasitas produksi.
Namun, jika insentif tidak dilanjutkan, industri otomotif harus siap menghadapi tantangan yang lebih berat. Penjualan bisa melambat, investasi tertunda, dan persaingan harga akan semakin ketat. Konsumen mungkin akan menunda pembelian, menunggu kondisi pasar yang lebih stabil.
Menanti Keputusan Krusial
Saat ini, bola panas insentif otomotif 2026 ada di tangan Kementerian Keuangan. Keputusan yang akan diambil akan sangat menentukan arah industri otomotif Indonesia di masa depan. Akankah pemerintah memberikan dukungan fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan, ataukah industri harus berjuang sendiri?
Gaikindo dan seluruh pelaku industri otomotif kini hanya bisa menanti dengan harap-harap cemas. Mereka telah menyatakan kesiapan untuk "jalan saja dulu", namun dukungan pemerintah tentu akan menjadi angin segar yang sangat dibutuhkan untuk menjaga denyut nadi salah satu sektor ekonomi terpenting di Indonesia.
