Jakarta, Indonesia kini tengah menanti sebuah gelombang unjuk rasa besar yang diprediksi akan mengguncang Ibu Kota. Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai penjuru bersiap mengepung Gedung DPR pada tanggal 17 September 2025 mendatang, membawa beragam tuntutan yang mendesak untuk segera direspons pemerintah. Aksi ini bukan sekadar protes biasa, melainkan akumulasi kekecewaan dan kemarahan yang telah lama terpendam.
Estimasi massa yang akan turun ke jalan tidak main-main, mencapai angka 5.000 pengemudi ojol yang siap menyuarakan aspirasi mereka. Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Garda Indonesia, menegaskan bahwa ada dua isu utama yang menjadi pemicu demonstrasi masif ini: tuntutan keadilan atas kematian tragis Affan Kurniawan dan revisi potongan tarif aplikasi yang dinilai mencekik.
Kematian Affan Kurniawan: Tragedi yang Memicu Amarah
Kematian Affan Kurniawan menjadi titik didih yang tak bisa lagi ditoleransi. Affan, seorang pengemudi ojol yang tengah bekerja mengantar pesanan, tewas mengenaskan setelah dilindas kendaraan taktis aparat saat aksi unjuk rasa pecah pada Kamis, 28 Agustus malam. Tragedi ini sangat ironis, mengingat Affan sama sekali bukan bagian dari massa aksi, melainkan korban tak bersalah yang sedang mencari nafkah.
Insiden memilukan ini sontak memicu gelombang demonstrasi yang lebih ganas dan meluas di berbagai wilayah Indonesia. Kematian Affan bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan simbol ketidakadilan dan rapuhnya perlindungan bagi para pekerja jalanan. Masyarakat dan sesama pengemudi ojol menuntut agar kasus ini diusut secara tuntas dan transparan, tanpa ada yang ditutup-tutupi.
"Tuntutan terbaru adalah penuntasan perkara gugurnya Affan Kurniawan hingga tuntas dan keluarga almarhum mendapatkan keadilan," tegas Igun Wicaksono dalam pesan singkatnya pada Rabu (3/9). Ini bukan hanya tentang Affan, tetapi tentang jaminan keselamatan bagi setiap pengemudi ojol yang setiap hari mempertaruhkan nyawa di jalanan.
Proses Hukum dan Tuntutan Transparansi
Respons awal dari pihak berwenang memang sudah ada. Salah satu polisi yang berada di dalam kendaraan taktis pelindas Affan, Danyon A Resimen 4 Korbrimob Polri Kompol Cosmas Kaju Gae, telah dipecat dengan tidak hormat melalui Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Ini adalah langkah awal, namun dirasa belum cukup untuk menjawab tuntutan keadilan.
Enam orang lain yang juga berada di dalam kendaraan taktis tersebut, yaitu Aipda MR, Bribka R, Briptu DS, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka JEB, disebut masih berstatus sebagai saksi. Khusus Bribka R, yang merupakan sopir kendaraan taktis, akan segera menjalani sidang etik. Namun, kasus ini tidak berhenti di ranah etik semata.
Pihak kepolisian sendiri mengakui bahwa kasus ini memiliki unsur tindak pidana. Oleh karena itu, berkas perkara telah dilimpahkan ke Bareskrim Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Garda Indonesia dan ribuan ojol lainnya berharap proses hukum ini berjalan objektif, transparan, dan berujung pada hukuman yang setimpal bagi semua pihak yang bertanggung jawab.
Potongan Aplikasi yang Mencekik: Beban Berat Para Driver
Selain isu kematian Affan, tuntutan lain yang tak kalah penting adalah mengenai potongan tarif aplikasi. Saat ini, pengemudi ojol harus menanggung potongan sebesar 15 persen dari setiap pendapatan mereka. Angka ini dinilai terlalu besar dan sangat membebani, mengingat biaya operasional dan risiko kerja yang tinggi.
Igun Wicaksono menjelaskan bahwa pihaknya menuntut agar pemerintah segera membuat kebijakan yang menurunkan potongan tarif aplikasi menjadi 10 persen. Selisih 5 persen ini, bagi para pengemudi, sangat berarti untuk meningkatkan kesejahteraan mereka di tengah biaya hidup yang terus melonjak. Tuntutan ini telah berulang kali disuarakan, namun belum ada respons konkret dari Kementerian Perhubungan.
"Sampai tuntutan utama Potongan Aplikasi 10 persen dikabulkan, maka kami akan tetap aksi tanpa henti. Menhub harus merevisi potongan biaya aplikasi dari 15 persen menjadi 10 persen," tegas Igun. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan dan tekad bulat para pengemudi ojol untuk terus berjuang sampai tuntutan mereka dipenuhi. Mereka tidak akan mundur selangkah pun.
Lima Sikap Tegas Garda Indonesia Menuntut Keadilan
Garda Indonesia, sebagai representasi suara para pengemudi ojol, telah merumuskan lima sikap tegas menyikapi kematian Affan Kurniawan dan situasi yang ada. Ini adalah poin-poin krusial yang menjadi landasan perjuangan mereka:
-
Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta Independen: Garda Indonesia mendesak agar dibentuk tim gabungan yang independen untuk mengusut tuntas tindakan represif yang menyebabkan hilangnya nyawa Affan Kurniawan. Mereka menekankan bahwa aparat negara seharusnya melindungi rakyat, bukan justru menimbulkan korban jiwa. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci.
-
Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas Polri: Mereka menuntut Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas penuh terkait kronologi peristiwa yang menyebabkan Affan Kurniawan meninggal dunia. Setiap detail harus diungkap secara jujur dan terbuka kepada publik.
-
Hukum Berat Pelaku yang Lalai atau Sengaja: Garda Indonesia menyerukan agar para pelaku yang terbukti lalai ataupun dengan sengaja melakukan pelindasan terhadap korban dapat dipertanggungjawabkan ke proses hukum secara transparan. Hal ini penting untuk memastikan tragedi serupa tidak terulang kembali di masa depan.
-
Seruan Solidaritas Nasional: Mereka menyerukan solidaritas nasional dari seluruh pengemudi ojek online dan masyarakat sipil untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat sangat dibutuhkan demi tegaknya keadilan bagi korban dan keluarganya.
-
Desakan Perlindungan dan Jaminan Keselamatan Ojol: Terakhir, Garda Indonesia mendesak pemerintah untuk memastikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi seluruh pengemudi ojek online. Para driver ini setiap hari bekerja di jalanan dan sangat rawan terjebak dalam konflik massa atau insiden tak terduga lainnya. Pemerintah harus hadir memberikan rasa aman.
Dampak Lebih Luas dan Masa Depan Pekerja Gig Ekonomi
Unjuk rasa pada 17 September 2025 ini bukan hanya tentang Affan Kurniawan atau potongan aplikasi semata. Ini adalah refleksi dari perjuangan yang lebih besar bagi para pekerja di sektor gig ekonomi, yang seringkali rentan terhadap eksploitasi dan minimnya perlindungan. Kematian Affan menjadi pengingat pahit akan risiko yang mereka hadapi setiap hari.
Aksi ini juga akan menjadi ujian bagi pemerintah dalam merespons tuntutan rakyatnya, khususnya dari kelompok pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan. Bagaimana pemerintah menyikapi tuntutan ini akan sangat menentukan stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Dengan tekad bulat dan dukungan ribuan pengemudi, unjuk rasa 17 September mendatang dipastikan akan menjadi sorotan nasional. Semua mata akan tertuju pada Gedung DPR, menanti apakah suara para pengemudi ojol akan didengar dan tuntutan keadilan serta kesejahteraan mereka akan terpenuhi. Bom waktu ini telah dihitung mundur, dan dampaknya bisa sangat besar.
