Industri otomotif nasional tengah menghadapi tantangan serius. Penjualan mobil yang lesu membuat target 900 ribu unit sulit tercapai, memicu perdebatan sengit mengenai efektivitas kebijakan insentif pemerintah. Sorotan utama kini tertuju pada perbedaan perlakuan antara mobil listrik berbasis baterai (BEV) dan mobil hibrida (HEV), yang dinilai sangat timpang dan berpotensi menghambat pertumbuhan pasar secara keseluruhan.
H2: Insentif BEV: Si ‘Anak Emas’ yang Dimanja Habis-habisan
Seorang pengamat otomotif, Riyanto, peneliti senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), secara terang-terangan menyebut kebijakan insentif saat ini "menganakemaskan" mobil listrik. Bagaimana tidak, deretan fasilitas yang diberikan kepada BEV memang sangat menggiurkan dan jauh melampaui jenis elektrifikasi lainnya.
Mobil listrik lokal, misalnya, menikmati insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 0 persen. Ditambah lagi, ada Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen, yang membuat PPN yang harus dibayar konsumen hanya 1 persen saja. Ini jelas memangkas harga jual secara signifikan.
Tak berhenti di situ, mobil listrik juga dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bandingkan dengan mobil konvensional atau bahkan hibrida yang masih harus menanggung beban pajak-pajak ini. Keistimewaan ini tentu menjadi daya tarik besar bagi calon pembeli BEV.
Bahkan, untuk mobil listrik impor utuh (CBU), pemerintah sempat memberikan insentif pembebasan bea masuk sebesar 50 persen, sehingga hanya dikenakan pajak 12 persen dari seharusnya 77 persen. Meski insentif impor ini akan berakhir tahun ini, fasilitas yang sudah ada untuk BEV lokal tetap menjadi magnet kuat.
H2: Nasib Hybrid: Hanya Kebagian ‘Rebutan Sisa’ Insentif?
Di sisi lain, mobil hibrida seolah dianaktirikan. Saat ini, insentif yang mereka dapatkan hanyalah diskon PPnBM sebesar 3 persen, yang ironisnya akan berakhir pada akhir tahun ini. Angka 3 persen ini tentu terasa sangat kecil jika dibandingkan dengan PPnBM 0 persen yang dinikmati BEV.
Selain itu, mobil hibrida masih terbebani berbagai pajak lain seperti PPN, PKB, BBNKB, dan opsen. Beban pajak yang masih tinggi ini membuat harga jual mobil hibrida tetap bersaing ketat dengan mobil konvensional, dan jauh dari ‘kemewahan’ harga mobil listrik yang sudah dipangkas habis-habisan oleh insentif.
Riyanto menegaskan bahwa kebijakan ini belum adil. Ia berpendapat bahwa insentif seharusnya diberikan dengan basis reduksi emisi dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih proporsional. Jika tujuannya adalah mengurangi emisi dan mendorong industri lokal, maka hibrida juga punya peran penting yang tak bisa diabaikan.
H2: Mengapa Hybrid Perlu Perhatian Lebih? Ini Alasannya!
Dorongan terhadap insentif mobil hibrida kini dinilai semakin relevan. Ada beberapa alasan kuat mengapa pemerintah perlu mempertimbangkan ulang perlakuan terhadap HEV:
H3: Produsen Lokal Semakin Banyak Berinvestasi di Hybrid
Saat ini, semakin banyak produsen otomotif yang memproduksi model hibrida di dalam negeri, dan bukan hanya merek Jepang saja. Honda misalnya, sudah merakit HR-V e:HEV di pabriknya di Karawang. Wuling Indonesia pun tak ketinggalan dengan memproduksi Almaz Hybrid di Bekasi.
Yang paling baru dan mencengangkan, Toyota memproduksi Veloz HEV di Pabrik Karawang dengan TKDN lebih dari 80 persen. Ini menambah panjang daftar mobil hibrida Toyota yang diproduksi lokal, setelah sebelumnya ada Kijang Innova Zenix HEV (2022) dan Yaris Cross HEV (2023). Investasi besar-besaran ini menunjukkan komitmen produsen terhadap teknologi hibrida di Indonesia.
H3: Kesiapan Infrastruktur dan Penerimaan Masyarakat
Salah satu kendala utama adopsi mobil listrik adalah ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat di daerah-daerah terpencil masih ragu untuk beralih ke BEV karena khawatir kesulitan mengisi daya.
Di sinilah keunggulan hibrida. Dengan kombinasi mesin bensin dan motor listrik, mobil hibrida menawarkan solusi transisi yang lebih mudah dan praktis bagi masyarakat. Mereka bisa merasakan efisiensi dan performa motor listrik tanpa perlu khawatir kehabisan baterai di tengah jalan, karena ada mesin bensin sebagai cadangan. Ini membuat hibrida lebih mudah diterima oleh segmen pasar yang lebih luas.
H3: Prospek Pasar Hybrid yang Menjanjikan
Riyanto memprediksi bahwa penjualan mobil hibrida pada tahun 2026 akan berkembang pesat. Salah satu faktor pendorongnya adalah berakhirnya insentif bebas bea masuk untuk mobil listrik CBU pada tahun ini. Ini akan membuat harga BEV CBU menjadi kurang kompetitif.
"Yang jelas tahun depan HEV akan lebih baik dari tahun ini," kata Riyanto. Ia memperkirakan pangsa pasar HEV bisa mencapai 5 persen. Bahkan, beberapa pemain yang tadinya hanya menjual BEV diprediksi akan mulai menawarkan model hibrida, sehingga variasi model di pasar akan semakin banyak, dari segmen kecil hingga besar.
H2: Kemenperin Siap Beri ‘Angin Segar’ untuk Otomotif Nasional
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyadari pentingnya sektor otomotif bagi ekonomi nasional. Ia menyebut sektor ini memiliki efek berlipat (multiplier effect) yang tinggi terhadap sektor lain. Oleh karena itu, Kemenperin siap mengusulkan insentif dan stimulus baru untuk otomotif pada tahun depan.
"Kemenperin sekarang dalam proses merumuskan usulan yang akan diajukan pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian," ujar Agus. Ia menambahkan bahwa pihaknya sedang menggodok kebijakan insentif dan stimulus untuk sektor otomotif yang akan diajukan untuk kebijakan fiskal 2026. Ini menjadi harapan baru bagi industri, termasuk segmen hibrida.
H2: Menuju Keseimbangan: Kunci Masa Depan Otomotif Indonesia
Perdebatan mengenai insentif ini bukan sekadar soal jenis kendaraan, melainkan tentang strategi jangka panjang untuk mendorong industri otomotif yang berkelanjutan dan berdaya saing. Jika pemerintah benar-benar ingin mencapai target penjualan dan mengurangi emisi, pendekatan yang lebih seimbang dan adil terhadap semua jenis elektrifikasi, termasuk hibrida, menjadi krusial.
Dengan mempertimbangkan investasi lokal, kesiapan infrastruktur, dan penerimaan pasar, memberikan insentif yang lebih proporsional untuk mobil hibrida bisa menjadi kunci untuk menghidupkan kembali gairah penjualan mobil nasional. Ini bukan hanya tentang ‘anak emas’ atau ‘anak tiri’, tetapi tentang menciptakan ekosistem yang sehat dan inklusif bagi semua pemain di industri otomotif Indonesia.
