Belakangan ini, isu kandungan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin Pertamina menjadi perbincangan hangat. Kekhawatiran muncul dari operator SPBU swasta, yang bahkan sampai menolak membeli BBM dasar dari Pertamina karena campuran etanol ini. Namun, benarkah kekhawatiran tersebut beralasan?
Etanol dalam BBM: Benarkah Berbahaya untuk Mesin?
Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Tri Yuswidjajanto, punya pandangan tegas. Menurutnya, kekhawatiran operator SPBU swasta terhadap etanol dalam BBM dasar Pertamina sama sekali tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa penggunaan etanol dalam BBM bukanlah hal baru di kancah internasional.
Di berbagai negara, campuran etanol dalam bensin justru lebih tinggi dari yang diterapkan Pertamina, yakni sekitar 3,5 persen. Sebagai contoh, Amerika Serikat sudah lama menjual bensin dengan campuran etanol hingga 10 persen tanpa masalah berarti pada mesin kendaraan. Bahkan, Brasil menjadi contoh ekstrem dengan kadar etanol mencapai 85 persen, dan Australia juga sudah mengadopsi teknologi serupa.
Prof. Tri juga meyakini bahwa kandungan etanol sebesar 3,5 persen tidak akan memengaruhi mesin maupun performa kendaraan. Penurunan energi yang terjadi hanya sekitar 1 persen, angka yang sangat kecil dan tidak akan terasa oleh pengendara. Ini berarti, konsumsi bahan bakar tidak akan lebih boros, dan tarikan kendaraan tetap nyaman seperti biasa.
"Secara internasional, penurunan daya baru terasa jika sudah mencapai 2 persen," jelas Prof. Tri. "Jadi, kalau cuma 1 persen, tidak akan berpengaruh ke konsumsi bahan bakar maupun tarikan kendaraan."
Bukan Sekadar Isu Teknis, Ada Apa di Balik Penolakan SPBU Swasta?
Melihat fakta-fakta ini, Prof. Tri Yuswidjajanto menilai penolakan SPBU swasta terhadap BBM dasar Pertamina terasa berlebihan. Ia bahkan menduga ada motif lain di balik kekhawatiran yang disuarakan tersebut.
"Saya melihat ini lebih ke isu yang digunakan untuk menekan pemerintah agar mengeluarkan lagi kuota impor mereka," imbuhnya. Dugaan ini mengindikasikan bahwa masalah etanol mungkin hanya menjadi alat tawar-menawar dalam kepentingan bisnis.
Fakta ini diperkuat oleh pernyataan Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar. Ia sebelumnya mengungkapkan bahwa SPBU swasta memang batal membeli BBM dasar dari Pertamina, dan alasannya adalah karena adanya kandungan etanol tersebut.
Etanol: Solusi Ramah Lingkungan atau Ancaman Tersembunyi?
Senada dengan Prof. Tri, dosen program studi Rekayasa Minyak dan Gas Institut Teknologi Sumatera (Itera), Muhammad Rifqi Dwi Septian, juga menganggap kekhawatiran penggunaan etanol terhadap kerusakan mesin kendaraan sebagai hal yang berlebihan. Menurutnya, jika produksi dan sistem penyimpanannya sesuai standar, risiko kerusakan sangat kecil.
"Apalagi kendaraan modern sekarang sudah kompatibel dengan bahan bakar campuran etanol," kata Rifqi. Ini menunjukkan bahwa teknologi otomotif saat ini sudah jauh lebih maju dan mampu beradaptasi.
Lebih dari itu, Rifqi justru menyoroti dampak positif penggunaan etanol dalam BBM dasar. Etanol memiliki kandungan oksigen yang tinggi, yang berarti pembakaran di dalam mesin akan lebih sempurna.
"Itu membuat kadar karbon monoksida dan hidrokarbon tidak terbakar bisa berkurang. Artinya, lebih ramah lingkungan," ujar Rifqi. Jadi, penggunaan etanol tidak hanya aman, tetapi juga berkontribusi pada kualitas udara yang lebih baik.
Klaim Pemerintah vs. Realita Produsen Otomotif
Meski demikian, ada sedikit perbedaan pandangan antara pemerintah dan produsen otomotif terkait batas toleransi etanol. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, pada (6/10) lalu menyatakan bahwa mobil-mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan kandungan etanol dalam BBM hingga 20 persen.
Namun, ia menambahkan bahwa Indonesia masih menganut campuran etanol hingga sebesar 5 persen. Alasan utamanya adalah pertimbangan ketersediaan bahan baku etanol di dalam negeri, seperti jagung dan tebu. Selain itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga tidak ingin mengimpor bahan baku etanol, sehingga persentase campuran belum mencapai 20 persen.
Klaim pemerintah ini sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh produsen otomotif. Beberapa produsen pernah menyebutkan bahwa sebagian model mobil mereka memang telah disesuaikan agar bisa memakai bensin etanol, namun dengan toleransi campuran maksimal yang bervariasi.
Misalnya, Toyota hanya sampai 5 persen, sementara Suzuki, Daihatsu, Mitsubishi, bahkan Mercedes-Benz, memberikan toleransi campuran hingga 10 persen. Perbedaan angka ini menjadi catatan penting bagi konsumen yang ingin memahami lebih jauh tentang kompatibilitas kendaraan mereka.
Dari berbagai pandangan ahli dan fakta yang ada, terlihat bahwa kekhawatiran terhadap etanol dalam BBM mungkin tidak sebesar yang dibayangkan. Justru, penggunaan etanol bisa menjadi langkah maju menuju bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Namun, perbedaan klaim antara pemerintah dan produsen otomotif tetap menjadi PR yang perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat.
