Jakarta – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) baru-baru ini menyuarakan kekhawatiran mendalam terkait maraknya truk impor asal China yang membanjiri pasar Tanah Air. Fenomena ini dinilai telah menciptakan polemik serius dan memberikan tekanan besar pada industri otomotif lokal, khususnya di segmen kendaraan komersial.
Ketua I Gaikindo, Jongkie D Sugiarto, menegaskan bahwa persoalan ini bukan isapan jempol belaka. Pihaknya telah secara resmi menyampaikan keluhan ini kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan berharap ada solusi konkret yang segera ditemukan untuk mengatasi situasi genting ini. Para anggota Gaikindo dari segmen kendaraan komersial jelas merasa sangat tertekan dengan kondisi pasar saat ini.
Modus Masuknya Truk Impor China yang Bikin Gaikindo Resah
Jongkie menjelaskan bahwa truk-truk impor dari Negeri Tirai Bambu ini masuk ke Indonesia melalui berbagai skema yang kerap kali berada di area abu-abu, antara legal dan ilegal. Kondisi ini membuat pengawasan menjadi sulit dan membuka celah bagi praktik persaingan yang tidak sehat yang merugikan produsen lokal.
Salah satu jalur yang paling sering digunakan adalah melalui fasilitas master list. Dalam skema ini, perusahaan yang berinvestasi di Indonesia diizinkan untuk mengimpor peralatan, termasuk truk, untuk mendukung operasional mereka. Namun, Gaikindo menduga ada penyalahgunaan fasilitas ini yang berujung pada peredaran truk impor di luar peruntukannya.
Selain itu, ada pula truk impor yang masuk dengan status penggunaan terbatas, misalnya hanya untuk operasional di area pertambangan atau perkebunan. Truk-truk ini tidak diwajibkan memenuhi standar laik jalan maupun homologasi karena klaimnya tidak akan digunakan di jalan umum. Ini jelas menjadi masalah besar ketika truk-truk tersebut kemudian beroperasi di jalan raya tanpa pengawasan yang memadai.
Ancaman Nyata Bagi Industri Lokal: Fuso dan Hino Angkat Bicara
Kekhawatiran Gaikindo ini bukan tanpa alasan, sebab beberapa pabrikan kendaraan niaga besar di Indonesia telah merasakan langsung dampaknya. Mereka mengeluhkan maraknya truk impor asal China yang masuk tanpa regulasi jelas, menciptakan kondisi persaingan yang sangat tidak adil. Ini adalah pukulan telak bagi mereka yang telah berinvestasi besar di Indonesia.
Krama Yudha Tiga Berlian Motor (KTM) atau yang lebih dikenal dengan Fuso, misalnya, secara terang-terangan menyebut masuknya truk China yang tidak sesuai regulasi sebagai pukulan telak. Mereka merasa sangat dirugikan, mengingat investasi besar yang telah ditanamkan di dalam negeri untuk membangun fasilitas produksi dan menciptakan lapangan kerja. Fuso pun mendesak pemerintah untuk segera menindak tegas praktik ini demi keadilan.
Senada dengan Fuso, pabrikan Hino juga merasakan masalah yang sama. Direktur Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI), Harianto Sariyan, mengungkapkan bahwa kondisi ini telah menggerus produksi mereka di Indonesia secara signifikan. Ini adalah pukulan berat bagi perusahaan yang telah berkomitmen penuh pada industri otomotif nasional dan memiliki kapasitas produksi yang besar.
Kapasitas Produksi Anjlok, Ribuan Pekerja Terancam?
Harianto Sariyan menjelaskan lebih lanjut mengenai dampak konkret yang dialami Hino. Pabrik mereka di Purwakarta, Jawa Barat, memiliki kapasitas produksi tahunan mencapai 75 ribu unit. Namun, saat ini kapasitas terpakai hanya berkisar antara 35 persen hingga 45 persen, jauh di bawah potensi maksimal yang bisa dicapai.
Yang lebih mengkhawatirkan, Harianto memproyeksikan tahun 2025 bisa menjadi "tahun paling suram" bagi Hino, dengan kapasitas terpakai yang diperkirakan hanya tersisa sekitar 25 persen. Penurunan drastis ini tak lain disebabkan oleh serbuan truk China yang masuk ke pasar Indonesia dalam jumlah besar pada tahun sebelumnya, mengancam stabilitas produksi.
Tak bisa dipungkiri, Hino telah berinvestasi sangat besar di Indonesia, tidak hanya dalam bentuk fasilitas produksi, tetapi juga dengan mempekerjakan ribuan orang dalam ekosistem bisnis mereka. Kondisi ini jelas mengancam keberlangsungan investasi dan, yang lebih penting, nasib ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada industri ini. Ini bukan hanya masalah bisnis, tetapi juga masalah sosial ekonomi.
Gaikindo Desak Pemerintah Bertindak Tegas demi Persaingan Sehat
Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan ini, Gaikindo pun mendorong pemerintah untuk segera menertibkan aturan yang ada. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan iklim persaingan yang lebih adil dan sehat bagi seluruh pelaku industri otomotif di Indonesia, baik lokal maupun asing yang berinvestasi di sini.
Jongkie D Sugiarto menyatakan bahwa salah satu opsi yang bisa ditempuh pemerintah adalah mewajibkan seluruh kendaraan, termasuk truk dan alat transportasi lainnya, untuk memenuhi standar laik jalan di Indonesia. Ini akan menjadi langkah krusial untuk memastikan semua kendaraan yang beroperasi di jalan raya memenuhi persyaratan keselamatan dan lingkungan yang berlaku.
"Bisa juga nanti ditertibkan dari perindustrian dengan bikin keputusan semua mobil, truk atau apapun, harus laik jalan di sini. Beres kan," ujar Jongkie, menunjukkan urgensi dan kesederhanaan solusi yang diusulkan. Langkah ini diharapkan dapat menyaring truk-truk impor yang tidak memenuhi standar dan menciptakan level playing field yang setara bagi semua.
Masa Depan Industri Otomotif Komersial di Ujung Tanduk
Polemik truk impor China ini bukan sekadar masalah bisnis semata, melainkan juga menyangkut masa depan industri otomotif komersial Indonesia. Sektor ini memiliki peran vital dalam mendukung berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari logistik, konstruksi, hingga pertambangan, menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Pemerintah, melalui Kemenperin, kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menyeimbangkan kepentingan investasi asing dengan perlindungan industri dalam negeri. Kebijakan yang tegas dan transparan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk impor, tetapi juga rumah bagi industri yang kuat dan berdaya saing.
Melindungi industri lokal berarti melindungi investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan transfer teknologi yang berkelanjutan. Tanpa regulasi yang jelas dan penegakan yang kuat, bukan tidak mungkin industri otomotif komersial Indonesia akan semakin terpuruk di tengah gempuran produk impor yang tidak terkendali. Gaikindo dan para pabrikan lokal menanti langkah konkret dari pemerintah untuk menyelamatkan industri ini sebelum terlambat.
