Gelombang kontroversi kembali menerpa Amerika Serikat, kali ini datang dari pernyataan mengejutkan Presiden Donald Trump. Ia secara terang-terangan mengecam liputan media AS yang dianggapnya terlalu negatif, bahkan menyebut praktik tersebut sebagai tindakan "ilegal". Pernyataan ini sontak memicu perdebatan sengit mengenai batas-batas kebebasan berbicara dan peran media dalam demokrasi.
Insiden ini mencuat di tengah panasnya isu penangguhan acara televisi komedian Jimmy Kimmel oleh stasiun ABC. Peristiwa tersebut seolah menjadi pemicu bagi Trump untuk melontarkan kritik pedasnya, menambah daftar panjang perseteruannya dengan media arus utama. Situasi ini menciptakan ketegangan baru di lanskap politik dan media Amerika.
Klaim "Ilegal" yang Menggemparkan dari Trump
Presiden Trump tidak ragu melontarkan tudingan serius terhadap media AS. Ia menyatakan bahwa liputan yang cenderung negatif dan kritis terhadap pemerintahannya seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang melanggar hukum. "Mereka akan mengambil berita yang bagus dan mereka akan membuatnya buruk. Begini, saya pikir itu benar-benar ilegal, secara pribadi," kata Trump pada Sabtu, 20 September 2025.
Klaim ini bukan sekadar retorika biasa; ini adalah pernyataan yang menantang fondasi kebebasan pers yang dijamin oleh Konstitusi AS. Trump bersikeras bahwa liputan tentang dirinya dan pemerintahannya "97 persen buruk," sebuah angka yang ia gunakan untuk membenarkan tuduhannya. Angka ini, tentu saja, memicu pertanyaan tentang objektivitas dan standar pelaporan media.
Pernyataan Trump ini tentu saja menimbulkan kegaduhan. Bagaimana mungkin sebuah liputan berita, sekalipun negatif, bisa disebut "ilegal" di negara yang menjunjung tinggi Amandemen Pertama? Ini bukan kali pertama Trump menyuarakan ketidakpuasannya terhadap media, namun penggunaan kata "ilegal" kali ini membawa implikasi yang jauh lebih serius.
Panasnya Panggung Media AS: Kasus Jimmy Kimmel
Pernyataan kontroversial Trump ini tak bisa dilepaskan dari insiden yang menimpa Jimmy Kimmel, salah satu komedian dan pembawa acara talk show populer di AS. Acara Kimmel mendadak ditangguhkan tanpa batas waktu oleh ABC, hanya beberapa jam setelah Ketua Federal Communications Commission (FCC), Brendan Carr, melontarkan kritik keras.
Carr mengkritik pernyataan Kimmel terkait pembunuhan aktivis konservatif Charlie Kirk. Ia bahkan mengancam para penyiar yang menayangkan acara Kimmel dengan kemungkinan sanksi, sebuah langkah yang jarang terjadi dan menimbulkan kekhawatiran serius tentang sensor. Penangguhan ini segera memicu perdebatan luas tentang batas-batas humor politik dan campur tangan pemerintah.
Banyak pihak melihat penangguhan acara Kimmel sebagai preseden berbahaya. Apakah ini berarti pemerintah bisa dengan mudah menekan media atau individu yang menyuarakan pandangan kritis atau humor yang dianggap tidak pantas? Kasus ini menjadi simbol ketegangan antara kebebasan berekspresi dan tekanan politik.
Peran Brendan Carr dan Pembelaan Trump
Brendan Carr, Ketua FCC, menjadi sosok sentral dalam insiden Jimmy Kimmel. Kritiknya terhadap Kimmel dan ancaman sanksi yang ia lontarkan adalah pemicu langsung penangguhan acara tersebut. Tindakannya ini menuai pro dan kontra, dengan banyak pihak yang menudingnya melampaui batas wewenang.
Namun, di tengah gelombang kritik, Carr mendapat pembelaan penuh dari Donald Trump. Trump menyebut Carr sebagai "seorang patriot Amerika yang luar biasa dan berani," sebuah pujian yang menggarisbawahi dukungan pemerintah terhadap tindakan FCC. Pembelaan ini semakin memperkuat dugaan adanya intervensi politik dalam urusan media.
Dukungan Trump terhadap Carr menunjukkan bahwa ada keselarasan pandangan antara Gedung Putih dan regulator media terkait isu-isu sensitif. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: seberapa jauh pemerintah bisa ikut campur dalam konten media, terutama jika konten tersebut dianggap "negatif" atau "tidak pantas" oleh pihak berwenang?
Kebebasan Pers di Ujung Tanduk? Respon Para Politisi
Klaim "ilegal" dari Trump dan insiden Kimmel memicu kekhawatiran serius di kalangan politisi dan aktivis kebebasan pers. Banyak yang melihat ini sebagai serangan langsung terhadap Amandemen Pertama Konstitusi AS, yang menjamin kebebasan berbicara dan pers. Pertanyaan besar yang muncul adalah: apakah kebebasan pers di Amerika Serikat benar-benar sedang diuji?
Senator Texas Ted Cruz, sekutu dekat Trump, turut angkat bicara mengenai situasi ini. Meskipun ia dikenal sebagai konservatif, Cruz menyuarakan keprihatinannya terhadap ancaman denda atau pencabutan izin konten oleh Carr. Ia bahkan menggunakan analogi yang cukup dramatis untuk menggambarkan situasi tersebut.
Analogi "Goodfellas" dari Ted Cruz
Ted Cruz tidak tanggung-tanggung dalam menggambarkan kekhawatirannya. Ia membandingkan ancaman yang dilontarkan oleh Brendan Carr dengan adegan dalam film gangster klasik Martin Scorsese, "Goodfellas." "Saya harus bilang itu seperti film ‘Goodfellas’. Itu persis seperti seorang mafia yang datang ke bar dan berkata, ‘Bar yang bagus di sini. Sayang sekali kalau sampai terjadi apa-apa’," ungkap Cruz.
Analogi ini sangat kuat dan menggambarkan betapa seriusnya situasi ini di mata sebagian politisi. Ini bukan lagi sekadar kritik biasa, melainkan ancaman terselubung yang bisa membungkam suara-suara kritis. Perbandingan dengan mafia menunjukkan kekhawatiran akan penggunaan kekuasaan untuk menekan kebebasan berekspresi.
Pernyataan Cruz ini menjadi bukti bahwa isu ini melampaui batas-batas partai politik. Meskipun ia adalah sekutu Trump, Cruz menyadari potensi bahaya dari campur tangan pemerintah yang berlebihan terhadap media. Ini adalah peringatan keras bagi semua pihak yang peduli terhadap masa depan demokrasi dan kebebasan sipil.
Dampak dan Spekulasi Masa Depan
Klaim Trump yang menyebut liputan media "ilegal" dan penangguhan acara Jimmy Kimmel memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar perdebatan politik. Ini bisa menciptakan iklim ketakutan di kalangan jurnalis dan produser konten, mendorong mereka untuk melakukan sensor diri demi menghindari sanksi atau tekanan pemerintah.
Jika pemerintah semakin sering menggunakan kekuasaannya untuk menekan media, maka publik akan kesulitan mendapatkan informasi yang beragam dan kritis. Ini akan mengikis kepercayaan publik terhadap media dan pada akhirnya merusak fondasi demokrasi yang sehat. Siapa yang akan mengawasi kekuasaan jika media tidak lagi bebas bersuara?
Ke depan, kita mungkin akan melihat lebih banyak kasus serupa, di mana batas-batas kebebasan pers dan campur tangan pemerintah semakin kabur. Perdebatan ini akan terus berlanjut, dan nasib kebebasan pers di Amerika Serikat akan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat sipil, politisi, dan lembaga hukum merespons tantangan ini. Apakah ini awal dari era baru di mana pemerintah memiliki kendali lebih besar atas narasi media, atau justru akan memicu perlawanan yang lebih kuat demi mempertahankan kebebasan?
