Pada masa kepemimpinan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, dunia dikejutkan dengan sebuah pengumuman ambisius yang berpotensi mengubah lanskap konflik Israel-Palestina. Trump, saat itu, menyatakan bahwa Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) akan segera dikerahkan ke kota Gaza, Palestina. Pernyataan ini, yang disampaikan pada Kamis (6/11) waktu setempat, bukan sekadar retorika, melainkan bagian integral dari sebuah rencana perdamaian yang ia juluki sebagai "Deal of the Century" atau Kesepakatan Abad Ini.
Rencana ini tidak hanya mencakup pengerahan pasukan, tetapi juga sebuah kerangka kerja politik yang komprehensif. Amerika Serikat dilaporkan akan membagikan rancangan resolusi terkait rencana perdamaian Trump kepada sepuluh anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Langkah ini diambil pada Rabu (5/11), sehari sebelum pengumuman pengerahan ISF, menunjukkan betapa seriusnya Washington dalam mendorong inisiatif ini di panggung global.
Resolusi tersebut, jika disahkan, akan memberikan mandat dua tahun bagi sebuah badan pemerintahan transisi Gaza dan ISF di wilayah Palestina. Ini adalah sebuah proposal yang berani, mengingat kompleksitas politik dan keamanan di Gaza yang telah lama dikuasai oleh kelompok Hamas dan berada di bawah blokade ketat. Pertanyaan besar pun muncul: apakah rencana ini akan membawa perdamaian atau justru memperkeruh situasi?
Misi ISF: Pasukan Stabilitas Internasional di Gaza
Gagasan tentang Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) di Gaza bukanlah hal baru dalam wacana perdamaian, namun proposal Trump memberinya bobot dan urgensi yang berbeda. ISF envisioned akan bertindak sebagai kekuatan penjaga perdamaian, memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah yang telah lama dilanda konflik dan ketidakstabilan. Peran mereka diharapkan sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemerintahan transisi.
Kehadiran ISF bertujuan untuk mengisi kekosongan keamanan yang ada, sekaligus meredakan ketegangan antara berbagai faksi dan kelompok bersenjata. Mereka akan bertanggung jawab untuk memantau gencatan senjata, mencegah eskalasi kekerasan, dan melindungi warga sipil. Ini adalah tugas yang monumental, mengingat sejarah panjang bentrokan dan ketidakpercayaan di Gaza.
Namun, pertanyaan mengenai komposisi ISF, negara-negara mana yang akan berkontribusi, dan di bawah payung siapa mereka akan beroperasi, tetap menjadi misteri besar. Apakah mereka akan menjadi pasukan PBB, atau koalisi multinasional yang dipimpin AS? Detail-detail ini sangat penting untuk menentukan legitimasi dan efektivitas mereka di lapangan. Tanpa dukungan luas dan mandat yang jelas, misi semacam ini bisa dengan mudah terperosok dalam kompleksitas politik lokal.
‘Deal of the Century’: Blueprint Perdamaian Kontroversial Trump
"Deal of the Century" adalah inisiatif perdamaian yang digagas oleh pemerintahan Trump, yang secara resmi diluncurkan pada Januari 2020, meskipun perencanaannya sudah berjalan jauh sebelumnya. Rencana ini digadang-gadang sebagai solusi komprehensif untuk konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun. Namun, sejak awal, rencana ini telah memicu kontroversi dan penolakan keras dari pihak Palestina.
Salah satu poin paling krusial dalam rencana ini adalah proposal mengenai perbatasan, status Yerusalem, permukiman Israel, dan hak pengungsi Palestina. Secara garis besar, rencana Trump cenderung sangat pro-Israel, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi, dan mengizinkan Israel untuk mencaplok sebagian besar permukiman di Tepi Barat. Ini adalah pil pahit bagi Palestina yang menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka di masa depan.
Bagi Palestina, rencana ini dianggap sebagai "penjualan" hak-hak mereka dan tidak memenuhi aspirasi dasar untuk negara merdeka dengan kedaulatan penuh. Mereka menolak keras rencana tersebut, bahkan sebelum detailnya diumumkan sepenuhnya. Penolakan ini menjadi hambatan utama bagi implementasi "Deal of the Century," menunjukkan jurang pemisah yang dalam antara visi perdamaian AS dan harapan rakyat Palestina.
Drama di Dewan Keamanan PBB: Resolusi yang Menggantung
Langkah Amerika Serikat untuk membagikan rancangan resolusi di Dewan Keamanan PBB adalah manuver diplomatik yang strategis, namun penuh risiko. Dewan Keamanan adalah badan paling kuat di PBB, dengan kemampuan untuk mengesahkan resolusi yang mengikat secara hukum bagi negara-negara anggota. Mendapatkan dukungan di sana adalah kunci untuk memberikan legitimasi internasional pada rencana Trump.
Resolusi perdamaian dapat disahkan jika mendapat setidaknya sembilan suara setuju dari total lima belas anggota Dewan Keamanan. Namun, ada satu syarat krusial yang seringkali menjadi batu sandungan: tidak boleh ada veto dari salah satu dari lima anggota tetap (P5). Kelima negara ini adalah Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis, yang masing-masing memiliki hak veto untuk memblokir resolusi apa pun.
Mengingat sifat kontroversial dari "Deal of the Century," prospek resolusi ini untuk lolos tanpa veto sangatlah tipis. Rusia dan China, misalnya, seringkali memiliki pandangan yang berbeda dengan AS mengenai isu-isu Timur Tengah dan mungkin tidak ingin mendukung rencana yang dianggap tidak adil oleh salah satu pihak. Bahkan sekutu AS seperti Inggris dan Prancis mungkin memiliki keberatan terhadap beberapa aspek rencana yang dianggap melanggar hukum internasional atau konsensus yang sudah ada.
Pemerintahan Transisi Gaza: Harapan atau Ilusi?
Mandat dua tahun bagi badan pemerintahan transisi Gaza adalah salah satu elemen kunci dari rencana perdamaian Trump. Gagasan di baliknya adalah untuk menciptakan sebuah entitas pemerintahan yang netral dan sementara, yang dapat mengambil alih kendali di Gaza dari Hamas dan mempersiapkan wilayah tersebut untuk masa depan yang lebih stabil dan sejahtera. Ini adalah upaya untuk membangun kembali institusi dan infrastruktur yang diperlukan untuk tata kelola yang efektif.
Pemerintahan transisi ini diharapkan akan fokus pada pembangunan kembali Gaza, meningkatkan kondisi kehidupan, dan memfasilitasi proses perdamaian yang lebih luas. Namun, tantangan yang dihadapinya sangat besar. Siapa yang akan menjadi bagian dari pemerintahan transisi ini? Bagaimana mereka akan mendapatkan legitimasi di mata rakyat Gaza yang telah lama hidup di bawah kekuasaan Hamas? Dan bagaimana mereka akan beroperasi di tengah blokade yang masih berlangsung?
Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan betapa kompleksnya implementasi gagasan ini. Tanpa dukungan kuat dari faksi-faksi Palestina, khususnya Fatah dan Hamas, serta dukungan finansial dan politik dari komunitas internasional, pemerintahan transisi ini berisiko menjadi ilusi belaka. Membangun kepercayaan di wilayah yang terpecah belah membutuhkan lebih dari sekadar mandat dua tahun; ia membutuhkan komitmen jangka panjang dan konsensus yang sulit dicapai.
Reaksi Beragam: Dari Penolakan Keras hingga Dukungan Terbatas
Pengumuman rencana perdamaian Trump dan proposal pengerahan ISF memicu gelombang reaksi yang beragam dari seluruh dunia. Pihak Palestina, yang merasa diabaikan dalam proses perumusan rencana, secara bulat menolak "Deal of the Century." Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebutnya sebagai "konspirasi" dan bersumpah untuk menolaknya. Penolakan ini diperkuat oleh demonstrasi massa di Tepi Barat dan Gaza, yang menunjukkan kemarahan dan frustrasi rakyat Palestina.
Di sisi lain, Israel menyambut baik rencana tersebut, dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memuji Trump sebagai "teman sejati Israel." Rencana ini sejalan dengan banyak tuntutan Israel, terutama mengenai permukiman dan Yerusalem. Namun, bahkan di Israel, ada beberapa pihak yang skeptis terhadap kelayakan rencana tersebut, mengingat penolakan Palestina yang keras.
Komunitas internasional juga terpecah. Beberapa negara Arab, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, menunjukkan dukungan terbatas, mungkin karena keinginan untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan AS dan Israel. Namun, negara-negara lain, termasuk banyak negara Eropa dan PBB, menyatakan keprihatinan bahwa rencana tersebut tidak memenuhi parameter solusi dua negara yang telah lama menjadi dasar upaya perdamaian. Mereka menekankan pentingnya negosiasi langsung antara kedua belah pihak dan perlunya kesepakatan yang adil bagi Palestina.
Masa Depan Gaza dan Warisan Rencana Trump
Pada akhirnya, "Deal of the Century" yang ambisius dari Donald Trump tidak pernah sepenuhnya terwujud. Penolakan keras dari Palestina, skeptisisme internasional, dan perubahan dinamika politik di AS sendiri, termasuk kekalahan Trump dalam pemilihan presiden berikutnya, membuat rencana ini terhenti di tengah jalan. ISF tidak pernah dikerahkan ke Gaza, dan pemerintahan transisi tidak pernah terbentuk.
Namun, warisan dari rencana ini tetap ada. Ia menyoroti tantangan abadi dalam mencari solusi untuk konflik Israel-Palestina, terutama ketika salah satu pihak merasa hak-haknya diabaikan. Rencana ini juga menunjukkan betapa sulitnya memaksakan perdamaian dari luar tanpa dukungan dan konsensus dari pihak-pihak yang terlibat langsung. Gaza, dengan segala kompleksitas politik dan kemanusiaannya, tetap menjadi titik api yang membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Meskipun rencana Trump tidak berhasil, upaya untuk membawa stabilitas dan perdamaian ke Gaza tetap menjadi prioritas global. Konflik ini terus memakan korban dan menghambat pembangunan di wilayah tersebut. Masa depan Gaza, dan seluruh wilayah Palestina, akan sangat bergantung pada kemampuan para pemimpin untuk menemukan jalan menuju dialog yang tulus, saling menghormati, dan kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Ini adalah pelajaran berharga dari "Deal of the Century" yang gagal, sebuah pengingat bahwa perdamaian sejati hanya bisa dibangun di atas fondasi keadilan dan kesepakatan bersama.
