Donald Trump kembali menjadi sorotan tajam. Mantan Presiden Amerika Serikat ini secara terang-terangan mendesak Departemen Kehakiman (DOJ) untuk segera mengambil tindakan hukum terhadap lawan-lawan politiknya. Langkah kontroversial ini langsung menuai kritik pedas, disebut-sebut semakin mengikis independensi lembaga hukum federal yang seharusnya bebas dari intervensi politik.
Desakan Kontroversial dari Gedung Putih
Melalui unggahan di media sosialnya pada Sabtu (21/9), Trump tidak ragu menyuarakan kekecewaannya. Ia secara spesifik menyinggung "Pam"—yang diyakini merujuk pada Jaksa Agung Pam Bondi—karena lambatnya penanganan kasus. Trump geram karena belum ada tindakan hukum konkret terhadap dua tokoh Partai Demokrat: Senator California Adam Schiff dan Jaksa Agung New York Letitia James.
Schiff dan James sebelumnya dituduh oleh Direktur Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, memalsukan dokumen aplikasi hipotek. Namun, tuduhan ini masih sebatas klaim, tanpa bukti kuat yang memadai untuk mendukungnya. Trump bahkan menulis, "Kita tidak bisa menunda lebih lama, reputasi dan kredibilitas kita sedang hancur." Sebuah pernyataan yang menunjukkan betapa seriusnya ia menginginkan tindakan segera.
Desakan publik ini bukan kali pertama dilakukan Trump, namun intensitasnya kali ini menimbulkan kekhawatiran yang lebih besar. Banyak pengamat menilai bahwa tekanan semacam ini bisa menjadi preseden buruk bagi sistem peradilan di Amerika Serikat. Ini bukan hanya tentang kasus individu, tetapi tentang integritas lembaga hukum secara keseluruhan.
Jaksa Dipecat, Loyalis Naik Tahta
Ironisnya, sehari sebelum desakan publik itu, Trump sudah mengambil langkah drastis. Ia memecat Erik Siebert, jaksa federal yang bertanggung jawab atas penyelidikan terhadap Letitia James. Menurut laporan New York Times, Siebert dipecat setelah menyatakan tidak ada cukup bukti untuk menjerat James dengan dugaan penipuan hipotek.
Trump berdalih, "Saya memecatnya, padahal ada kasus besar, dan banyak pengacara serta pakar hukum yang mendukungnya." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa ia merasa keputusannya didukung, meski jaksa yang bersangkutan tidak menemukan bukti yang cukup kuat untuk melanjutkan kasus tersebut. Keputusan ini memicu pertanyaan besar tentang motivasi di balik pemecatan tersebut.
Sebagai pengganti Siebert, Trump menunjuk Lindsey Halligan, seorang ajudan Gedung Putih yang dikenal sangat loyal. Halligan sebelumnya terlibat dalam peninjauan konten Smithsonian Institution terkait dugaan narasi partisan, menunjukkan rekam jejaknya dalam isu-isu sensitif. Trump memuji Halligan sebagai sosok yang "kuat, pintar, dan setia," sebuah kriteria yang tampaknya menjadi prioritas utama dalam penunjukan ini.
Penunjukan Halligan, yang memiliki rekam jejak kesetiaan yang kuat kepada Trump, semakin memperkuat dugaan adanya upaya untuk mempolitisasi Departemen Kehakiman. Langkah ini dianggap sebagai indikasi jelas bahwa Trump ingin menempatkan orang-orang yang akan mengikuti arahannya, terlepas dari temuan hukum yang objektif. Ini adalah manuver yang berisiko tinggi bagi independensi lembaga penegak hukum.
Rivalitas Sengit: Siapa Adam Schiff dan Letitia James?
Adam Schiff dan Letitia James memang bukan nama asing dalam daftar panjang lawan politik Donald Trump. Schiff, misalnya, adalah sosok sentral yang memimpin tim pemakzulan Trump di DPR pada tahun 2019, terkait dugaan tekanan terhadap Ukraina. Perannya yang vokal dalam proses impeachment tersebut membuatnya menjadi target utama kemarahan Trump.
Sementara itu, Letitia James dikenal karena menggugat Trump dalam kasus penipuan sipil. Ia menuduh Trump secara sengaja menggelembungkan nilai kekayaannya untuk mendapatkan pinjaman dan asuransi dengan syarat yang lebih menguntungkan. Kasus ini menjadi salah satu pertarungan hukum paling sengit yang melibatkan mantan presiden tersebut.
Dalam kasus tersebut, hakim sempat memerintahkan Trump untuk membayar denda fantastis sebesar US$464 juta, atau setara Rp7,19 triliun. Meskipun demikian, pengadilan banding kemudian menghapus sanksi finansial tersebut, memberikan sedikit kelonggaran bagi Trump. Namun, pertarungan hukum antara James dan Trump masih terus berlanjut di berbagai tingkatan.
Trump sendiri sering meluapkan kemarahannya terhadap mereka. Dalam unggahan terbarunya, ia menulis, "Mereka memakzulkan saya dua kali, dan mendakwa saya (5 kali!), tanpa alasan. Keadilan harus ditegakan sekarang!!!" Sebuah seruan yang penuh emosi dan tuntutan, menunjukkan betapa pribadi pertarungan ini baginya.
Deretan Masalah Hukum Trump Sendiri
Di sisi lain, Donald Trump sendiri tidak luput dari jeratan hukum. Ia baru saja dijatuhi 34 vonis bersalah dalam kasus pembayaran uang tutup mulut kepada bintang porno, menjadikannya mantan presiden pertama yang divonis pidana. Vonis ini merupakan pukulan telak bagi reputasi dan ambisi politiknya.
Selain itu, awal bulan ini, pengadilan banding juga menguatkan putusan ganti rugi sebesar US$83,3 juta terkait kasus pencemaran nama baik terhadap penulis E. Jean Carroll. Trump dinyatakan pernah melakukan pelecehan seksual terhadap Carroll, menambah daftar panjang masalah hukum yang dihadapinya. Kasus ini menyoroti perilaku pribadinya yang seringkali kontroversial.
Berbagai kasus hukum lain, mulai dari dugaan penanganan dokumen rahasia hingga upaya membatalkan hasil Pemilu 2020, masih terus membayangi perjalanan politiknya. Rentetan masalah hukum ini menciptakan citra yang kompleks bagi Trump, di mana ia adalah sosok yang selalu berada di tengah pusaran kontroversi dan pertarungan di pengadilan.
Independensi Hukum di Ujung Tanduk?
Tindakan Trump yang secara terbuka menekan DOJ untuk menindak lawan politiknya memicu kekhawatiran serius. Banyak pihak menilai hal ini dapat merusak prinsip independensi peradilan yang menjadi pilar demokrasi. Jika lembaga hukum dapat diintervensi oleh kepentingan politik, maka keadilan akan menjadi barang langka.
Pencopotan jaksa yang tidak menemukan bukti, lalu digantikan oleh loyalis, semakin memperkuat dugaan adanya politisasi hukum. Ini mengirimkan pesan berbahaya bahwa kesetiaan politik lebih diutamakan daripada objektivitas dan integritas profesional. Sebuah kondisi yang sangat mengancam sistem hukum yang adil.
Situasi ini menyoroti pertarungan sengit antara kekuasaan eksekutif dan integritas sistem hukum. Masa depan keadilan di Amerika Serikat, tampaknya, sedang diuji di bawah tekanan politik yang intens. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah lembaga hukum federal mampu mempertahankan independensinya di tengah badai politik ini?
