Presiden Kolombia, Gustavo Petro, baru-baru ini membuat geger Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pidatonya pada Selasa lalu, Petro secara blak-blakan menuduh Amerika Serikat (AS) dan aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sebagai pembunuh demokrasi. Ia bahkan menyebut kedua kekuatan tersebut sebagai penyebar tirani di tingkat global.
Pernyataan kontroversial ini disampaikan Petro saat sesi debat umum, di mana ia juga menyerukan aksi nyata untuk memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan Palestina. Menurutnya, sudah saatnya dunia bertindak tegas menghadapi ketidakadilan yang terjadi.
Presiden Kolombia Mengguncang PBB dengan Tuduhan Serius
Petro tak main-main dengan tuduhannya. Ia menegaskan bahwa perlu ada pasukan penjaga perdamaian di Jalur Gaza, namun dengan satu syarat penting: pasukan tersebut tidak boleh berasal dari negara-negara yang menolak genosida Israel, terutama AS dan sekutunya. Ini adalah pukulan telak bagi kredibilitas AS di mata dunia.
"Mereka tak hanya akan mengebom Gaza, tidak hanya mengebom Karibia, seperti yang sudah mereka lakukan, tapi juga seluruh umat manusia yang menyerukan kebebasan," ujar Petro dengan nada geram. "Karena dari Washington dan NATO mereka membunuh demokrasi dan menghidupkan kembali tirani dan totalitarianisme di tingkat global."
AS dan NATO Dituding Pembunuh Demokrasi Global
Petro melanjutkan kritiknya dengan menyatakan bahwa AS tak lagi mengajarkan demokrasi. Sebaliknya, ia menuduh AS membunuh para migran karena keserakahan, dan secara gamblang menyebut bahwa "Amerika Serikat mengajarkan tirani." Pernyataan ini sontak menarik perhatian banyak delegasi yang hadir.
Tuduhan ini bukan sekadar retorika kosong. Petro tampaknya ingin menyoroti dampak kebijakan luar negeri AS dan NATO yang, menurutnya, justru merusak nilai-nilai demokrasi yang mereka klaim perjuangkan. Ini adalah pandangan yang jarang sekali diungkapkan secara terbuka oleh seorang kepala negara di forum PBB.
Seruan Mendesak untuk Palestina: Pasukan Perdamaian Tanpa AS-NATO
Menanggapi situasi di Gaza, Petro mengundang negara-negara di Asia dan Amerika Latin yang mengecam tindakan Israel untuk menjadi bagian dari pasukan penjaga perdamaian. Ia percaya bahwa negara-negara ini memiliki perspektif yang lebih netral dan tidak terbebani oleh kepentingan geopolitik yang kompleks.
Petro menjelaskan bahwa pasukan perdamaian yang dibutuhkan harus terdiri dari personel yang terlatih dan berasal dari negara-negara yang kuat secara moral dan politik. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa misi perdamaian benar-benar berpihak pada kemanusiaan, bukan pada kekuatan tertentu.
PBB Harus Bertindak: Hentikan Genosida dan Tegakkan Hukum Internasional
Lebih lanjut, Presiden Kolombia ini mendesak PBB untuk segera menghentikan apa yang ia sebut sebagai genosida di Gaza. Menurutnya, umat manusia tidak boleh membiarkan genosida terjadi lagi, dan dunia tidak boleh membiarkan para pelaku genosida seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta sekutunya di Amerika Serikat dan Eropa bebas dari hukuman.
"Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menegakkan pengadilan internasional, hukum internasional, yang merupakan fondasi peradaban dan kebijaksanaan umat manusia," tegas Petro. Ia menekankan bahwa PBB harus menegakkan hukuman keadilan demi menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang terkondensasi dalam sejarah.
Mengapa Petro Begitu Berani? Menguak Akar Tuduhan
Pernyataan keras Petro ini tidak muncul begitu saja. Ada latar belakang kuat dari perkembangan hukum internasional terkait konflik Israel-Palestina yang mungkin menjadi dasar keberaniannya. Pada tahun 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) telah meminta Israel menghentikan pendudukan di Palestina.
ICJ menganggap pendudukan Israel di Palestina ilegal dan meminta pasukan Zionis segera angkat kaki dari wilayah yang diduduki karena keberadaan mereka melanggar hukum internasional. Tak cuma itu, ICJ juga meminta pemerintahan Israel menghentikan seluruh aktivitas permukiman baru.
Dampak Agresi Israel di Gaza: Latar Belakang Seruan Petro
Kemudian pada November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) merilis surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Menteri Pertahanan saat itu, Yoav Gallant. Keduanya dianggap melakukan kejahatan kemanusiaan serta kejahatan perang sejak 8 Oktober 2023 hingga setidaknya 20 Mei 2024. Ini menunjukkan bahwa komunitas internasional mulai mengambil tindakan hukum serius.
Israel melancarkan agresi ke Palestina pada Oktober 2023, dan sejak saat itu, gempuran terhadap warga dan objek sipil tak henti-hentinya terjadi. Imbas agresi brutal tersebut, lebih dari 65.000 warga di Palestina tewas, ratusan ribu rumah dan fasilitas sipil hancur, hingga jutaan orang terpaksa menjadi pengungsi. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Petro untuk menyuarakan protes kerasnya di panggung dunia.
