Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, baru-baru ini mengguncang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan pidato daringnya yang penuh amarah. Ia tak segan mengutuk keras Israel dan Hamas, menuding keduanya sebagai penyebab genosida yang terus berlangsung di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 lalu. Pidato ini menjadi sorotan utama di tengah ketegangan geopolitik yang memanas.
Dalam kesempatan tersebut, Abbas dengan tegas menyatakan bahwa tindakan Israel bukan sekadar "agresi" biasa yang telah berlangsung selama hampir dua tahun terakhir. Ia menyebutnya sebagai kejahatan yang lebih besar, sebuah pelanggaran serius terhadap kemanusiaan yang harus dipertanggungjawabkan.
Kecaman Keras untuk Dua Pihak
Abbas tidak hanya menyoroti satu pihak, melainkan dua pihak yang dianggapnya bertanggung jawab atas penderitaan di Gaza. Kecaman terhadap Israel dan Hamas ini menunjukkan kompleksitas konflik yang terjadi, di mana tidak ada satu pun pihak yang luput dari kritik tajam. Pidatonya menjadi cerminan keputusasaan atas situasi yang tak kunjung membaik.
Pidato ini disampaikan secara virtual, sebuah ironi mengingat pentingnya isu yang dibahas. Namun, keterbatasan fisik tidak mengurangi bobot pesan yang disampaikan Abbas, yang bertekad untuk menyuarakan penderitaan rakyatnya di hadapan forum internasional tertinggi.
Kejahatan Perang yang Terdokumentasi
"Ini sebuah kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdokumentasi dan termonitor," ucap Abbas pada Kamis (25/9). Ia melanjutkan, "Ini akan terekam dalam buku-buku sejarah serta dalam kesadaran internasional sebagai salah satu bab paling kelam dari tragedi kemanusiaan abad ke-20 dan ke-21." Pernyataan ini menegaskan bahwa Palestina memiliki bukti kuat atas tuduhan yang dilontarkan.
Penggunaan frasa "kejahatan perang" dan "kejahatan terhadap kemanusiaan" bukanlah hal sepele. Istilah-istilah ini memiliki implikasi hukum internasional yang sangat serius, menunjukkan bahwa Palestina berupaya membawa kasus ini ke ranah hukum global. Abbas ingin memastikan bahwa sejarah tidak akan melupakan kekejaman yang terjadi.
Penolakan Tegas Terhadap Aksi Hamas
Tak hanya Israel, Abbas juga menggunakan kesempatan berharga ini untuk mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu ke negara Zionis. Serangan tersebut memang menjadi pemicu agresi brutal Israel ke Jalur Gaza yang berlangsung hingga kini, menewaskan lebih dari 65 ribu orang dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah.
"Kami menolak apa yang Hamas lakukan pada 7 Oktober, aksi yang menargetkan warga sipil Israel dan menyandera mereka," tegas Abbas. Ia menambahkan, "Ini bukan tindakan yang merepresentasikan bangsa Palestina atau merepresentasikan perjuangan kebebasan dan kebebasan." Pernyataan ini penting untuk membedakan perjuangan rakyat Palestina dengan tindakan kelompok bersenjata.
Pernyataan ini juga menunjukkan upaya Abbas untuk menjaga legitimasi perjuangan Palestina di mata dunia. Dengan mengutuk tindakan Hamas yang menargetkan warga sipil, ia mencoba memisahkan citra perlawanan Palestina dari label terorisme, sebuah narasi yang sering digunakan untuk mendiskreditkan perjuangan mereka.
Dukungan Internasional untuk Palestina Menguat
Di tengah pidatonya yang penuh kecaman, Abbas juga menyampaikan rasa terima kasih kepada sejumlah negara yang telah menunjukkan solidaritas. Prancis, Kanada, Australia, Portugal, dan Inggris, kompak resmi mengakui Palestina sebagai negara selama rangkaian Sidang Majelis Umum PBB pekan ini. Ini adalah sebuah kemenangan diplomatik yang patut dicatat.
Abbas mendorong agar semakin banyak negara yang belum mau mengakui Palestina segera mengikuti langkah Inggris dan kawan-kawan. Ia berharap langkah ini akan membuka jalan bagi negaranya untuk bisa menjadi anggota penuh PBB, sebuah status yang akan memberikan Palestina suara dan posisi yang lebih kuat di panggung global.
Pengakuan negara oleh anggota PBB lainnya adalah langkah krusial menuju kedaulatan penuh. Ini tidak hanya memberikan legitimasi politik, tetapi juga membuka pintu bagi hubungan diplomatik yang lebih luas, bantuan internasional, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam berbagai perjanjian dan organisasi internasional.
Drama Visa dan Pidato Virtual
Pidato Abbas disampaikan melalui video konferensi karena ia tidak bisa hadir langsung di Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Kehadiran virtual ini bukan tanpa alasan, melainkan karena drama politik yang cukup pelik.
Pemerintahan Presiden Donald Trump, melalui Kementerian Luar Negeri, pada bulan lalu memang menolak dan mencabut sekitar 80 visa pejabat Palestina. Daftar tersebut termasuk Presiden Abbas sendiri, yang seharusnya memimpin delegasi Palestina dalam pertemuan penting tersebut.
AS mencabut visa-visa delegasi Palestina karena menganggap mereka telah "merusak upaya perdamaian." Ironisnya, isu Palestina justru menjadi topik utama dalam pertemuan tersebut, membuat ketidakhadiran fisik delegasi Palestina menjadi sorotan dan menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen AS terhadap dialog.
Suara Palestina yang Tak Terbendung
Meskipun dihalangi untuk hadir secara langsung, Abbas akhirnya tetap menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum PBB melalui telekonferensi video. Hal ini diputuskan setelah PBB melakukan pemungutan suara pada Jumat (19/9), menunjukkan bahwa komunitas internasional masih ingin mendengar suara Palestina.
Sebanyak 142 negara setuju Abbas hadir via video, sebuah dukungan mayoritas yang sangat kuat. Sementara itu, hanya lima negara yang menolak dan enam lainnya memilih abstain, menunjukkan bahwa upaya AS untuk membungkam suara Palestina tidak sepenuhnya berhasil.
Melansir laman resmi PBB, lima negara yang menolak kehadiran virtual Abbas adalah Israel, Nauru, Palau, Paraguay, dan Amerika Serikat. Sedangkan negara yang abstain, yakni Albania, Fiji, Hungaria, Macedonia Utara, Panama, dan Papua Nugini. Hasil voting ini secara jelas menggambarkan posisi politik negara-negara tersebut terhadap isu Palestina dan hak mereka untuk bersuara.
Masa Depan Pengakuan Negara Palestina
Pidato Abbas di PBB, terlepas dari formatnya yang virtual, berhasil menarik perhatian dunia pada penderitaan rakyat Palestina dan tuntutan mereka akan keadilan. Kecaman keras terhadap Israel dan Hamas, serta dorongan untuk pengakuan negara, menunjukkan tekad Palestina untuk terus berjuang di jalur diplomatik.
Dengan semakin banyaknya negara yang mengakui Palestina, harapan untuk menjadi anggota penuh PBB semakin terbuka lebar. Ini akan menjadi langkah signifikan menuju solusi dua negara yang damai dan adil, meskipun jalan menuju sana masih panjang dan penuh tantangan. Dunia kini menanti langkah selanjutnya dari komunitas internasional dan para pihak yang berkonflik.
