Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, baru-baru ini melontarkan pernyataan keras yang mengguncang panggung politik global. Ia menanggapi dengan sangat sinis langkah beberapa negara Barat yang mulai mengakui kedaulatan Palestina, menegaskan bahwa Israel tidak akan pernah membiarkan negara Palestina terbentuk. Pernyataan ini sontak menjadi sorotan utama di tengah ketegangan yang terus memanas di Timur Tengah.
Netanyahu secara gamblang menyatakan bahwa pembentukan negara Palestina "tidak akan pernah terjadi." Sebuah penegasan yang jelas dan tanpa kompromi, menunjukkan sikap Israel yang tidak bergeming di hadapan tekanan internasional. Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Israel akan terus mempertahankan kebijakannya, terlepas dari desakan global.
Netanyahu Berang: ‘Palestina Takkan Pernah Ada!’
Dalam pidatonya, Netanyahu juga menegaskan komitmen Israel untuk terus mengembangkan permukiman di Tepi Barat yang diduduki. Kebijakan ini, yang secara luas dikritik oleh komunitas internasional, dianggap sebagai penghalang utama bagi pembentukan negara Palestina di masa depan. Perluasan permukiman ini menjadi salah satu isu paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina.
Sikap keras Netanyahu ini bukan tanpa alasan. Ia melihat pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Barat sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan keamanan Israel. Baginya, setiap langkah menuju kedaulatan Palestina adalah sebuah "hadiah" bagi kelompok-kelompok yang dianggapnya teroris, khususnya Hamas.
Ancaman Perluasan Permukiman dan Kunjungan ke AS
Netanyahu berjanji akan memberikan tanggapan lengkap Israel terhadap langkah-langkah pengakuan terbaru ini setelah ia kembali dari perjalanannya ke Amerika Serikat minggu ini. Kunjungan ini sangat penting, mengingat ia dijadwalkan akan berpidato di Majelis Umum PBB dan bertemu dengan Presiden AS, Donald Trump. Pertemuan ini diperkirakan akan menjadi ajang bagi Netanyahu untuk menggalang dukungan dan menjelaskan posisinya di hadapan pemimpin dunia.
Pidatonya di Majelis Umum PBB akan menjadi platform krusial bagi Netanyahu untuk menyampaikan pandangan Israel secara langsung kepada komunitas internasional. Ia diharapkan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membela kebijakan Israel dan menolak narasi yang mendukung pengakuan negara Palestina. Pertemuan dengan Presiden Trump juga akan menjadi momen penting untuk mengamankan dukungan AS, yang selama ini menjadi sekutu terkuat Israel.
Eks Menhan Ikut Menyerang: Sindir Sejarah Kolonial Inggris
Tidak hanya Netanyahu, Mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, juga menunjukkan reaksi serupa. Dalam sebuah unggahan di platform X, Gallant dengan tegas menyatakan bahwa "negara Palestina tidak akan pernah didirikan." Pernyataan ini menggarisbawahi konsensus di antara sebagian besar elite politik Israel mengenai isu Palestina.
Gallant bahkan menyindir warisan kolonial Inggris, yang baru-baru ini mengakui kenegaraan Palestina. Ia mengatakan, "Mandat Inggris berakhir 77 tahun yang lalu. Kekuasaan penindasan Inggris dari masa itu dikenang dengan baik dan tidak akan lagi menentukan apa pun bagi Negara Israel." Sindiran ini menunjukkan ketidakpuasan Israel terhadap campur tangan negara-negara Eropa dalam konflik tersebut, mengingat sejarah panjang keterlibatan Inggris di wilayah tersebut.
Gelombang Pengakuan dari Sekutu Lama Israel
Pengakuan kenegaraan Palestina oleh Inggris, Kanada, dan Australia menjadi sorotan utama menjelang pertemuan Majelis Umum PBB pekan ini. Langkah ini sangat signifikan karena ketiga negara tersebut selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Israel. Keputusan mereka untuk mengakui Palestina menandai pergeseran penting dalam dinamika hubungan internasional dan menunjukkan adanya tekanan yang meningkat terhadap Israel.
Pergeseran sikap dari sekutu lama Israel ini datang di tengah rencana Israel untuk memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki, serta intensifikasi perangnya di Gaza, Palestina. Kedua isu ini telah memicu gelombang kecaman internasional yang meluas, mendorong beberapa negara untuk mengambil langkah konkret dalam mendukung Palestina. Pengakuan ini bisa diartikan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Israel yang dianggap melanggar hukum internasional.
Israel Makin Terisolasi di Tengah Konflik Gaza
Pengumuman dari kekuatan utama Barat ini menunjukkan bahwa Israel semakin terisolasi secara internasional. Terutama, seiring dengan eskalasi konflik di Gaza yang telah menelan puluhan ribu korban jiwa warga Palestina. Angka kematian yang terus meningkat, yang telah mencapai lebih dari 65.200 warga Palestina, telah memicu kemarahan global dan seruan untuk menghentikan kekerasan.
Situasi di Gaza telah menciptakan krisis kemanusiaan yang parah, dengan jutaan orang mengungsi dan menghadapi kelaparan. Laporan-laporan mengenai serangan Israel terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil telah memicu investigasi internasional dan tuduhan pelanggaran hukum perang. Kondisi ini secara signifikan telah merusak citra Israel di mata dunia, bahkan di antara negara-negara yang sebelumnya sangat mendukungnya.
Hadiah untuk Hamas? Debat Pengakuan di Panggung Dunia
Israel dan Amerika Serikat berulang kali menegaskan bahwa mengakui kenegaraan Palestina di tengah perang yang sedang berlangsung di Gaza akan menjadi "hadiah" bagi Hamas. Mereka berpendapat bahwa langkah tersebut akan memperkuat posisi Hamas dan menghambat upaya perdamaian di masa depan. Pandangan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa pengakuan tanpa syarat dapat memberikan legitimasi kepada kelompok yang mereka anggap teroris.
Namun, di Majelis Umum PBB di New York, AS, pekan depan, lebih banyak negara telah berjanji untuk mengakui negara Palestina, termasuk Prancis. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada keberatan dari Israel dan AS, momentum untuk pengakuan Palestina terus tumbuh. Perdebatan mengenai apakah pengakuan ini akan membantu atau justru memperkeruh situasi perdamaian akan menjadi topik hangat di forum internasional tersebut.
Langkah-langkah pengakuan ini mencerminkan pergeseran geopolitik yang signifikan, di mana negara-negara Barat mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan Israel. Meskipun Netanyahu bersikeras bahwa negara Palestina "tidak akan pernah ada," tekanan internasional yang terus meningkat bisa saja mengubah dinamika konflik yang telah berlangsung puluhan tahun ini. Dunia menanti, bagaimana Israel akan menanggapi gelombang pengakuan yang semakin kuat ini.
