Pengakuan resmi negara Palestina oleh Inggris, Kanada, dan Australia telah memicu badai kemarahan di kalangan menteri sayap kanan Israel. Langkah diplomatik ini langsung dibalas dengan tuntutan keras agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera menganeksasi wilayah Tepi Barat, sebuah tindakan yang bisa mengubah peta geopolitik Timur Tengah.
Tuntutan ini datang di tengah ketegangan yang memuncak dan konflik berkepanjangan, menunjukkan betapa sensitifnya isu kenegaraan Palestina bagi kedua belah pihak. Reaksi Israel yang ekstrem ini menggarisbawahi perpecahan mendalam antara pandangan internasional dan ambisi politik domestik di Tel Aviv.
Kemarahan Menteri Sayap Kanan Israel: Tuntut Aneksasi Tepi Barat
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, menjadi salah satu suara paling lantang yang menuntut tindakan balasan segera. Menurutnya, pengakuan negara Palestina oleh tiga negara besar itu harus dibalas dengan penerapan kedaulatan Israel secara penuh di wilayah yang ia sebut sebagai "Yudea dan Samaria," nama biblika yang digunakan Israel untuk Tepi Barat.
Ben Gvir tidak main-main. Ia bahkan berencana mengajukan proposal ini dalam sidang kabinet mendatang, menunjukkan keseriusan dan urgensi dari tuntutan tersebut. Baginya, ini bukan hanya masalah politik, tetapi juga masalah kedaulatan dan identitas nasional Israel.
Ben Gvir: Balas dengan Kedaulatan Penuh di ‘Yudea dan Samaria’
"Pengakuan oleh Inggris, Kanada, dan Australia atas negara Palestina… membutuhkan tindakan balasan segera: penerapan kedaulatan yang cepat di Yudea dan Samaria dan pembubaran penuh Otoritas Palestina," tegas Ben Gvir dalam pernyataannya. Tuntutan pembubaran Otoritas Palestina (PA) ini merupakan langkah yang sangat drastis, mengingat PA adalah badan pemerintahan yang bertanggung jawab atas sebagian wilayah Tepi Barat.
Langkah ini, jika dilakukan, akan secara efektif menghapus entitas politik Palestina yang ada dan secara fundamental mengubah status quo di wilayah tersebut. Ini adalah deklarasi perang politik terhadap konsep solusi dua negara yang selama ini didukung oleh komunitas internasional.
Smotrich: Era Mandat Telah Berakhir, Hapus ‘Kebodohan’ Negara Palestina
Senada dengan Ben Gvir, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich juga mendesak aneksasi Tepi Barat. Melalui akun media sosial X miliknya, Smotrich menegaskan bahwa Israel tidak lagi berada di bawah kendali negara-negara lain, terutama bekas kekuatan kolonial seperti Inggris.
"Masa-masa ketika Inggris dan negara-negara lain menentukan masa depan kita sudah berakhir. Mandat telah berakhir, dan satu-satunya respons terhadap langkah anti-Israel ini adalah kedaulatan atas tanah air bersejarah orang-orang Yahudi di Yudea dan Samaria, dan menghapus selamanya kebodohan negara Palestina dari agenda," tulis Smotrich. Pernyataan ini menunjukkan penolakan tegas terhadap campur tangan asing dan konsep negara Palestina itu sendiri.
Smotrich bahkan secara langsung mendesak Perdana Menteri Netanyahu untuk segera mengambil tindakan. "Tuan Perdana Menteri, waktunya sekarang dan ada di tangan Anda," tambahnya, menempatkan tekanan politik yang signifikan pada pemimpin Israel tersebut.
Gelombang Pengakuan Internasional: Inggris, Kanada, Australia Bersatu
Pengakuan kenegaraan Palestina oleh ketiga negara ini bukanlah langkah yang terisolasi, melainkan bagian dari upaya terkoordinasi menjelang pertemuan Majelis Umum PBB pekan ini. Langkah ini muncul di tengah rencana Israel untuk memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki dan mengintensifkan perangnya di Gaza, Palestina, yang semakin memperumit situasi.
Keputusan ini mencerminkan meningkatnya frustrasi di komunitas internasional terhadap kebuntuan proses perdamaian dan kondisi di wilayah Palestina. Dengan mengakui Palestina, negara-negara ini berharap dapat menghidupkan kembali prospek solusi dua negara yang telah lama terhenti.
Kanada: Israel Sistematis Halangi Prospek Negara Palestina
Perdana Menteri Kanada, dalam sebuah pernyataan, mengumumkan pengakuan negara Palestina dan "menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi negara Palestina dan negara Israel." Pernyataan ini menunjukkan harapan Kanada untuk perdamaian yang adil bagi kedua belah pihak.
Namun, Kanada juga tidak ragu untuk mengkritik Israel. Perdana Menteri Kanada menambahkan bahwa pemerintah Israel secara "sistematis bekerja untuk mencegah prospek negara Palestina agar tidak pernah bisa didirikan." Tuduhan ini sangat serius, menyoroti pandangan bahwa tindakan Israel telah menghambat upaya perdamaian.
Kanada juga menegaskan bahwa pengakuan ini bertujuan untuk memberdayakan pihak-pihak yang mencari hidup berdampingan secara damai. "Mengakui Negara Palestina, yang dipimpin oleh Otoritas Palestina, memberdayakan mereka yang mencari hidup berdampingan secara damai dan mengakhiri Hamas. Ini sama sekali tidak melegitimasi terorisme, atau menjadi hadiah untuk itu," kata Perdana Menteri Kanada, seperti dilansir Al Jazeera.
Australia dan Inggris: Harapan Baru untuk Solusi Dua Negara
Pada saat yang sama, Australia juga mengumumkan pengakuan kenegaraan Palestina. Dalam pernyataan oleh Perdana Menteri Anthony Albanese, Australia mengatakan pengakuannya, bersama Kanada dan Inggris, adalah bagian dari upaya internasional untuk solusi dua negara. Ini menunjukkan konsensus di antara negara-negara ini mengenai pentingnya solusi politik.
Pengakuan dari Kanada dan Australia ini dikoordinasikan dengan Inggris, di mana Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan pengakuan resmi negaranya terhadap negara Palestina tak lama setelah pengumuman dari Ottawa dan Canberra. Starmer mengatakan pengakuan itu akan "menghidupkan kembali harapan untuk perdamaian bagi Palestina dan Israel, dan solusi dua negara."
Apa Dampaknya? Netanyahu di Antara Tekanan Domestik dan Internasional
Tuntutan aneksasi Tepi Barat oleh menteri sayap kanan Israel menempatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, ia menghadapi tekanan kuat dari koalisi pemerintahannya yang ultra-nasionalis untuk mengambil tindakan tegas sebagai balasan atas pengakuan Palestina. Mengabaikan tuntutan ini bisa mengancam stabilitas pemerintahannya.
Di sisi lain, melakukan aneksasi Tepi Barat akan memicu kecaman keras dari komunitas internasional, termasuk dari sekutu terdekat Israel seperti Amerika Serikat. Langkah tersebut akan secara efektif mengakhiri prospek solusi dua negara, memperburuk isolasi diplomatik Israel, dan berpotensi memicu eskalasi konflik lebih lanjut di wilayah tersebut.
Masa Depan Tepi Barat dan Solusi Dua Negara di Ujung Tanduk
Wilayah Tepi Barat, yang diduduki Israel sejak perang 1967, adalah inti dari konflik Israel-Palestina. Palestina memimpikan Tepi Barat sebagai bagian integral dari negara masa depan mereka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Namun, keberadaan permukiman Israel yang terus berkembang di sana menjadi hambatan utama bagi terwujudnya negara Palestina yang berdaulat dan berkesinambungan.
Pengakuan Palestina oleh tiga negara Barat yang berpengaruh ini adalah sinyal kuat bahwa komunitas internasional semakin tidak sabar dengan status quo. Namun, reaksi keras dari Israel menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian masih sangat panjang dan penuh rintangan. Keputusan Netanyahu dalam menghadapi tekanan ini akan sangat menentukan arah masa depan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Dunia kini menanti, apakah Israel akan memilih jalur konfrontasi atau mencari celah untuk dialog dan perdamaian.
