Masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan tajam, memicu perdebatan publik yang kian memanas. Kali ini, media kenamaan Inggris, The Guardian, melontarkan prediksi yang cukup menggegerkan. Mereka menyebut mega proyek ambisius ini terancam menjadi "kota hantu" di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Proyek IKN yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) awalnya diimpikan sebagai solusi atas padatnya Jakarta dan simbol kemajuan Indonesia. Namun, laporan terbaru dari media internasional ini justru menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran baru.
Sorotan The Guardian: IKN Terancam ‘Kota Hantu’
Artikel The Guardian yang berjudul "Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city’" mengungkap kekhawatiran serius. Media tersebut menyoroti pembangunan IKN yang disebut tersendat, hanya tiga tahun setelah proyek ini diluncurkan secara ambisius. Kondisi ini memicu spekulasi tentang kelanjutan proyek raksasa tersebut.
The Guardian secara gamblang menuliskan, "Beberapa orang mulai khawatir bahwa ibu kota itu akan menjadi kota hantu." Pernyataan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi pemerintah Indonesia yang terus berupaya meyakinkan publik tentang keberlanjutan IKN.
Pendanaan Anjlok Drastis, Sinyal Bahaya?
Salah satu poin krusial yang disoroti The Guardian adalah penurunan drastis pendanaan negara untuk IKN. Anggaran yang semula mencapai £2 miliar pada tahun 2024, kini dipangkas lebih dari separuhnya menjadi hanya £700 juta untuk tahun 2025. Penurunan signifikan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen finansial pemerintah baru.
Pemangkasan anggaran sebesar ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa prioritas pemerintah telah bergeser. Ini juga berpotensi memperlambat laju pembangunan yang sudah berjalan, menimbulkan efek domino pada keseluruhan proyek.
Prabowo Belum Kunjungi IKN, Status ‘Kota Politik’ Muncul
Sejak resmi menjabat, Presiden Prabowo Subianto tercatat belum sekalipun mengunjungi IKN. Absennya kunjungan ini menjadi perhatian The Guardian, mengingat pentingnya dukungan politik dan simbolis dari kepala negara untuk proyek sebesar IKN.
Media Inggris itu juga menyoroti langkah Prabowo yang "diam-diam menurunkan status Nusantara" menjadi ibu kota politik. Istilah ini menimbulkan kebingungan akan makna dan prioritas hukumnya, serta mengaburkan visi IKN sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang komprehensif.
Gelombang Pengunduran Diri dan Target Populasi yang Jauh Panggang dari Api
Kekhawatiran semakin memuncak setelah kepala dan wakil kepala badan yang mengawasi pembangunan IKN memutuskan mengundurkan diri pada tahun 2024. Peristiwa ini tentu saja menambah daftar panjang pertanyaan tentang stabilitas dan arah proyek IKN ke depan, serta menunjukkan adanya masalah internal yang serius.
Pengunduran diri pejabat tinggi ini bisa diartikan sebagai indikasi ketidakpastian atau ketidaksepakatan dalam manajemen proyek. Ini juga berpotensi menghambat koordinasi dan pengambilan keputusan yang krusial untuk kelanjutan pembangunan.
Sepinya IKN: Hanya Ribuan Orang dari Jutaan Target
Target ambisius pemerintah untuk mendiami IKN dengan 1,2 juta orang pada tahun 2030 tampaknya masih jauh dari kenyataan. Hingga saat ini, hanya sekitar 2.000 pegawai negeri sipil (PNS) dan 8.000 pekerja konstruksi yang benar-benar tinggal di sana. Angka ini sangat kontras dengan proyeksi awal dan menunjukkan tantangan besar dalam menarik penduduk.
Disparitas antara target dan realitas ini menimbulkan keraguan akan daya tarik IKN sebagai kota hunian. Jika tidak ada cukup penghuni, infrastruktur yang dibangun megah pun akan terasa sia-sia.
Infrastruktur Megah, Jalanan Kosong Melompong
Meskipun blok apartemen, gedung kementerian, rumah sakit, jalan raya, sistem air, dan bandara telah dibangun, jalanan di IKN sebagian besar masih kosong. Pemandangan ini menguatkan kesan sepi yang disorot The Guardian, di mana hanya segelintir tukang kebun dan wisatawan "kepo" yang terlihat berkeliaran.
Kontras antara infrastruktur modern dan sepinya aktivitas manusia menciptakan gambaran yang mengkhawatirkan. Kota yang seharusnya berdenyut kehidupan ini justru terasa seperti panggung kosong, menunggu aktor-aktornya tiba.
Suara Pakar: IKN Sudah Jadi ‘Kota Hantu’
Pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, turut angkat bicara menanggapi situasi ini. Ia berpendapat bahwa IKN saat ini sudah bisa dikategorikan sebagai "kota hantu" berdasarkan kondisi di lapangan. Terlebih, sebutan ibu kota politik yang disematkan dinilai tidak memiliki makna hukum yang jelas di Indonesia, menambah ketidakpastian statusnya.
Penilaian dari pakar hukum ini memberikan bobot serius pada kekhawatiran yang diungkapkan The Guardian. Ini menunjukkan bahwa masalah IKN bukan hanya sekadar isu pembangunan, melainkan juga menyentuh aspek legal dan politis yang fundamental.
"Mati Segan, Hidup Tak Mau" untuk Prabowo?
Herdiansyah bahkan menyimpulkan bahwa IKN bukan lagi prioritas utama bagi Prabowo. "Secara politis, ia bak mati segan, hidup tak mau," ujarnya, seperti yang disitat The Guardian. Pernyataan ini menggambarkan dilema politik yang mungkin dihadapi pemerintahan baru terkait proyek ini, di mana kelanjutan IKN terasa dilematis.
Situasi ini menempatkan Prabowo dalam posisi sulit, antara melanjutkan warisan pendahulunya atau mengarahkan sumber daya ke prioritas lain. Pilihan yang diambil akan sangat menentukan nasib IKN ke depan.
Optimisme Pemerintah: Basuki Hadimuljono Buka Suara
Di tengah badai kritik dan kekhawatiran, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, tetap menunjukkan optimisme yang kuat. Ia membantah bahwa mandeknya pembangunan IKN disebabkan oleh pengaruh politis, menegaskan bahwa proyek ini akan terus berjalan. Basuki mencoba meyakinkan publik bahwa pemerintah memiliki komitmen penuh.
Optimisme ini penting untuk menjaga semangat para pekerja dan investor. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengubah optimisme menjadi bukti nyata di lapangan.
Komitmen Prabowo dan Ketersediaan Dana
Basuki mengutip pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan, "Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan ini lebih cepat." Ia juga menambahkan, "Dananya sudah ada, komitmen politiknya juga sudah ada. Kenapa kita harus ragu?" Pernyataan ini mencoba menepis keraguan publik dan menunjukkan adanya dukungan penuh dari pucuk pimpinan.
Meski demikian, tantangan untuk mewujudkan komitmen ini di tengah pemangkasan anggaran dan berbagai isu lainnya tetap besar. Ketersediaan dana saja tidak cukup tanpa eksekusi yang efektif dan dukungan yang konsisten.
Jeritan Warga Lokal dan Dampak Lingkungan
Namun, optimisme pemerintah tampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lokal. The Guardian juga mencatat keluhan dari warga sekitar IKN yang merasakan dampak negatif dari pembangunan yang tersendat ini. Kehidupan mereka yang semula diuntungkan kini justru terancam.
Suara-suara dari masyarakat lokal ini menjadi pengingat bahwa pembangunan sebesar IKN memiliki dimensi sosial yang tidak boleh diabaikan. Dampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga harus menjadi perhatian utama.
Ekonomi Lesu, Pekerja Mengeluh
Semula, kehadiran ribuan pekerja konstruksi sempat menguntungkan usaha-usaha kecil di sekitar IKN, menciptakan geliat ekonomi lokal. Namun, setelah pemerintahan berganti, banyak usaha terpaksa tutup karena sepinya pembeli dan berkurangnya aktivitas. Para pekerja konstruksi yang masih bertahan pun mengeluhkan upah yang berkurang padahal jam kerja bertambah, menunjukkan kondisi kerja yang semakin sulit.
Kondisi ini menciptakan lingkaran setan, di mana sepinya IKN berdampak pada ekonomi lokal, yang pada gilirannya membuat IKN semakin tidak menarik bagi pekerja dan investor.
Kerusakan Ekologis yang Tak Terbantahkan
Selain dampak ekonomi, kerusakan ekologis juga menjadi sorotan serius. Hutan-hutan yang kadung ditebang untuk pembangunan IKN menimbulkan kekhawatiran mendalam dari kelompok lingkungan hidup. "Masyarakat lokal kehilangan ekonomi dan lingkungannya," kata Fathur Roziqin Fen dari Walhi, menyoroti hilangnya sumber daya alam dan mata pencarian tradisional.
Pembangunan masif ini telah mengubah lanskap alam secara drastis, menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Dampak ekologis ini bisa jadi tak terpulihkan dan akan dirasakan oleh generasi mendatang.
Bantahan Pemerintah Terhadap Isu Lingkungan
Pemerintah RI sendiri membantah bahwa pembangunan IKN telah mengakibatkan dampak negatif yang signifikan bagi lingkungan. Mereka mengklaim telah melibatkan masyarakat adat dan memberikan kompensasi yang layak atas tanah mereka. Namun, klaim ini masih menjadi perdebatan sengit di kalangan aktivis lingkungan dan masyarakat adat.
Perbedaan pandangan antara pemerintah dan kelompok lingkungan menunjukkan kompleksitas masalah ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan dampak lingkungan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik.
Masa Depan IKN: Antara Harapan dan Tantangan Berat
Laporan The Guardian ini menjadi cermin betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi IKN. Dari masalah pendanaan yang dipangkas, komitmen politik yang dipertanyakan, hingga dampak sosial dan lingkungan yang nyata, semuanya menjadi PR besar bagi pemerintahan Prabowo. Proyek ini membutuhkan lebih dari sekadar optimisme untuk bisa berjalan lancar.
Pemerintahan baru harus menunjukkan strategi konkret dan langkah-langkah mitigasi yang jelas untuk mengatasi setiap masalah yang muncul. Tanpa pendekatan yang komprehensif, IKN akan terus dihantui keraguan.
Akankah IKN Bangkit atau Benar-benar Jadi ‘Kota Hantu’?
Pertanyaan besar kini menggantung di udara: akankah IKN mampu bangkit dari bayang-bayang "kota hantu" dan mewujudkan visi awalnya sebagai ibu kota modern yang berkelanjutan? Atau justru prediksi The Guardian akan menjadi kenyataan, meninggalkan proyek raksasa ini sebagai monumen ambisi yang tak terselesaikan? Hanya waktu dan kebijakan konkret dari pemerintah yang bisa menjawab.
Nasib IKN akan menjadi salah satu ujian terberat bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Keputusan dan tindakan yang diambil dalam beberapa tahun ke depan akan menentukan apakah IKN akan menjadi kebanggaan bangsa atau justru menjadi pelajaran berharga tentang ambisi yang terlalu besar.
