Kursi kepemimpinan Wali Kota New York yang baru saja direbut Zohran Mamdani kini tengah jadi sorotan tajam. Pasalnya, politikus Partai Republik, termasuk mantan Presiden Donald Trump, berupaya keras menggagalkan jabatannya. Mereka bahkan menuntut pencabutan status kewarganegaraan Mamdani.
Drama politik ini bukan sekadar perebutan kekuasaan biasa. Tuduhan serius mulai dari komunisme hingga dukungan terorisme dilontarkan tanpa henti. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang imigran yang sukses menembus panggung politik Amerika Serikat harus menghadapi badai tuduhan yang mengancam masa depannya.
Siapa Sebenarnya Zohran Mamdani?
Zohran Mamdani adalah sosok yang menarik perhatian publik. Pria berusia 34 tahun ini lahir di Uganda dan berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1998, saat usianya baru tujuh tahun. Perjalanannya menuju kewarganegaraan AS baru tuntas pada tahun 2018.
Ia kemudian meniti karier politik dan berhasil terpilih sebagai Wali Kota New York, sebuah pencapaian luar biasa bagi seorang keturunan Afrika dan Asia Selatan. Namun, kemenangannya justru memicu gelombang perlawanan sengit dari kubu Republik.
Tuduhan Serius dari Partai Republik
Sejak Mamdani mulai mencalonkan diri, sejumlah anggota Partai Republik sudah melancarkan serangan. Mereka meminta penyelidikan terhadap proses naturalisasi Mamdani dan menyerukan agar kewarganegaraannya dicabut, bahkan hingga dideportasi.
Salah satu tokoh yang paling vokal adalah anggota Kongres dari Partai Republik, Andy Ogles. Ia menuduh Mamdani berbohong dalam dokumen naturalisasinya dan mendukung paham komunis serta "aktivitas terorisme" tanpa bukti konkret.
“Komunis” dan “Teroris”: Apa Dasar Tuduhannya?
Tuduhan paling mencolok adalah klaim bahwa Mamdani adalah seorang komunis. Mantan Presiden Donald Trump bahkan ikut menyulut tuduhan ini, memperkeruh suasana politik yang sudah panas. Ogles menegaskan, jika Mamdani berbohong, ia tidak berhak menjadi warga negara, apalagi memimpin kota besar seperti New York.
"Sistem naturalisasi AS MENGHARUSKAN setiap keterkaitan dengan komunisme atau aktivitas teroris diungkapkan. Saya ragu ia melakukannya. Jika ini terbukti, kirim dia dengan penerbangan pertama kembali ke Uganda," ujar Ogles dengan nada keras. Ia bahkan mendesak Jaksa Agung AS, Pam Bondi, untuk segera menyelidiki Mamdani.
Tak hanya Ogles, Randy Fine, anggota Partai Republik dari Florida, juga ikut menyebarkan informasi yang menyesatkan. Dalam sebuah wawancara di Newsmax, Fine menuduh Mamdani memalsukan status kewarganegaraannya. Ia menyebut Mamdani sebagai "barbar" yang tidak memenuhi syarat menjadi warga negara.
Tuduhan "aktivitas terorisme" juga mencuat, berakar pada lirik rap yang ditulis Mamdani pada tahun 2017. Lirik tersebut menyinggung "Holy Land Five," merujuk pada lima pria dari yayasan amal Muslim Holy Land Foundation. Yayasan ini pada tahun 2008 dihukum karena memberikan dukungan material kepada kelompok Hamas Palestina.
Namun, banyak pengacara menilai bukti dalam kasus Holy Land Foundation itu lemah dan banyak bergantung pada kesaksian tidak langsung. Ini menjadi poin penting yang sering diabaikan oleh para penuduh Mamdani.
Selain itu, Ogles dan Fine juga menuduh Mamdani tidak mengungkapkan keanggotaannya dalam Democratic Socialists of America (DSA) saat mengajukan naturalisasi. Mereka menganggap DSA sebagai organisasi komunis, yang seharusnya mendiskualifikasi Mamdani dari kewarganegaraan.
Fakta di Balik Klaim Kontroversial
Di tengah badai tuduhan ini, penting untuk melihat fakta-fakta yang ada. Apakah klaim-klaim dari Partai Republik ini memiliki dasar yang kuat? Sejumlah investigasi dan pendapat ahli justru menunjukkan hal yang berbeda.
PolitiFact, sebuah organisasi pengecek fakta independen, tidak menemukan bukti kredibel bahwa Mamdani berbohong dalam aplikasi naturalisasi kewarganegaraannya. Ini adalah pukulan telak bagi narasi yang dibangun oleh para penuduh.
DSA Bukan Partai Komunis, Ini Penjelasannya
Tuduhan bahwa DSA adalah partai komunis adalah salah satu klaim yang paling mudah dibantah. Menurut Harvey Klehr, pakar sejarah komunisme Amerika dari Universitas Emory, sosialisme demokratis justru muncul sebagai alternatif dari komunisme.
Klehr menjelaskan bahwa sosialisme demokratis umumnya "menolak permusuhan komunisme terhadap demokrasi perwakilan serta penolakan terhadap kepemilikan negara atas alat produksi." Ini berarti DSA bukanlah partai komunis dalam pengertian tradisional yang dilarang.
Lebih lanjut, keanggotaan DSA tidak menjadi penghalang untuk memperoleh kewarganegaraan AS. Tidak mencantumkan organisasi politik sah dalam formulir naturalisasi bukanlah penipuan, kecuali jika pengungkapan tersebut akan menyebabkan penolakan. DSA jelas bukan organisasi terlarang.
Lirik Rap dan Kebebasan Berekspresi
Mengenai lirik rap yang menyinggung Holy Land Five, para ahli hukum imigrasi berpendapat bahwa ini termasuk dalam kategori kebebasan berekspresi. Selama tidak disertai dukungan material yang nyata terhadap organisasi teroris yang ditetapkan pemerintah, lirik tersebut tidak dapat dijadikan dasar pencabutan kewarganegaraan.
Kebebasan berbicara adalah hak fundamental di AS. Menggunakan lirik sebagai bukti "dukungan terorisme" tanpa konteks yang kuat dan bukti tindakan nyata adalah upaya yang sangat lemah secara hukum.
Amandemen ke-14: Salah Tafsir atau Sengaja Menyesatkan?
Klub Partai Republik Muda New York mengambil pendekatan berbeda dengan mengutip Amandemen ke-14 Konstitusi AS. Amandemen ini melarang siapa pun yang "terlibat dalam pemberontakan atau pemberontakan bersenjata" atau "memberikan bantuan kepada musuh negara" untuk memegang jabatan publik.
Kelompok GOP negara bagian mengklaim Mamdani memberikan "dukungan dan kenyamanan" kepada musuh AS melalui dukungannya terhadap kelompok "pro-Hamas" dan karena ia menyerukan perlawanan terhadap agen Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Namun, para pakar hukum imigrasi menegaskan bahwa seruan untuk menolak kebijakan ICE tidak memenuhi kriteria Amandemen ke-14. Amandemen ini hanya berlaku untuk tindakan pemberontakan atau dukungan terhadap musuh perang, bukan kritik terhadap kebijakan domestik atau kebijakan imigrasi.
Bisakah Kewarganegaraan Mamdani Dicabut?
Pertanyaan krusialnya adalah: apakah Amerika Serikat benar-benar bisa mencabut status kewarganegaraan Mamdani di Negeri Paman Sam? Secara hukum, pencabutan kewarganegaraan (denaturalization) adalah proses yang sangat sulit dan jarang terjadi.
Pemerintah harus membuktikan bahwa individu tersebut memperoleh kewarganegaraan melalui penipuan atau penyembunyian fakta material yang, jika diungkapkan, akan mencegah mereka menjadi warga negara. Dengan tidak adanya bukti kredibel bahwa Mamdani berbohong atau menyembunyikan informasi yang relevan, upaya pencabutan kewarganegaraan ini tampaknya akan menghadapi hambatan hukum yang besar.
Apa Selanjutnya? Implikasi Politik dan Hukum
Kasus Zohran Mamdani ini bukan hanya tentang satu individu, tetapi juga mencerminkan polarisasi politik yang mendalam di Amerika Serikat. Upaya Partai Republik untuk menggagalkan seorang pejabat terpilih dengan tuduhan yang lemah dapat dilihat sebagai taktik politik yang agresif.
Ini juga menyoroti bagaimana isu imigrasi dan identitas dapat dimainkan dalam arena politik. Meskipun tuduhan-tuduhan ini mungkin tidak memiliki dasar hukum yang kuat, dampaknya terhadap opini publik dan karier politik Mamdani bisa sangat signifikan.
Mamdani kini harus menghadapi tantangan ganda: memimpin kota besar seperti New York sambil melawan serangan politik yang berupaya mencabut hak-hak dasarnya. Bagaimana drama ini akan berakhir? Hanya waktu yang bisa menjawab, tetapi satu hal yang pasti, pertarungan ini akan terus menjadi sorotan publik.
