Senin, 22 Sep 2025 10:10 WIB
Dunia dikejutkan oleh sebuah pengumuman bersejarah yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik Timur Tengah. Untuk pertama kalinya, beberapa negara Barat yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Amerika Serikat, secara resmi mengakui kenegaraan Palestina di Sidang Majelis Umum PBB.
Keputusan ini sontak memicu beragam reaksi, namun yang paling menonjol adalah respons cepat dan tegas dari kelompok perlawanan Palestina, Hamas. Mereka langsung angkat bicara, menyambut langkah tersebut dengan campuran kegembiraan dan tuntutan yang lebih keras.
Pengakuan ini datang di tengah eskalasi konflik yang tak kunjung usai, serta rencana Israel untuk memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki. Momen ini jelas menjadi titik balik yang signifikan dalam perjuangan panjang rakyat Palestina.
Langkah Bersejarah yang Dinanti: Pengakuan dari Barat
Keputusan untuk mengakui negara Palestina bukanlah hal sepele. Inggris, Kanada, Portugal, dan Australia, yang secara tradisional memiliki hubungan kuat dengan Amerika Serikat dan Israel, kini bergabung dalam barisan negara-negara yang mendukung kedaulatan Palestina. Ini adalah sebuah pergeseran diplomatik yang sangat mencolok.
Pengakuan ini dilakukan menjelang pertemuan penting Majelis Umum PBB, memberikan bobot politik yang luar biasa pada isu Palestina di panggung global. Langkah ini juga dilihat sebagai respons terhadap situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza dan kebijakan Israel yang semakin agresif.
Bagi banyak pengamat, tindakan ini menunjukkan adanya tekanan internasional yang semakin besar terhadap Israel. Negara-negara Barat seolah ingin mengirim pesan bahwa solusi dua negara harus tetap menjadi prioritas, meskipun jalan menuju sana masih sangat terjal.
Suara Keras Hamas: Antara Kemenangan dan Tuntutan Tegas
Hamas, melalui pernyataan resminya, menyebut pengakuan ini sebagai "langkah penting." Mereka menegaskan bahwa ini adalah penegasan hak-hak fundamental rakyat Palestina atas tanah dan tempat-tempat suci mereka, serta upaya mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi. Ini adalah validasi atas perjuangan mereka, meskipun Hamas sendiri tidak diakui oleh banyak negara Barat. Mereka melihatnya sebagai pengakuan atas narasi Palestina yang telah lama diabaikan.
Mahmud Mardaw, seorang pejabat senior Hamas, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kepada AFP, ia menyatakan, "Perkembangan ini merupakan kemenangan bagi hak-hak Palestina dan keadilan perjuangan kami." Ini adalah momen langka di mana Hamas merasakan dukungan signifikan dari komunitas internasional, setidaknya secara simbolis.
Namun, kegembiraan itu tidak datang tanpa syarat. Hamas segera mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan lembaga-lembaganya, untuk "menghentikan segala bentuk kerja sama dan koordinasi" dengan Israel. Mereka menuntut isolasi total terhadap negara Zionis tersebut.
Lebih jauh, Hamas juga menuntut agar Israel segera dijatuhi "tindakan hukuman" atas tindakan mereka. Mereka bahkan mendesak agar para pemimpin Israel dibawa ke pengadilan internasional "atas kejahatan mereka terhadap kemanusiaan." Ini adalah seruan yang sangat keras dan menantang.
Dalam komunike yang dikeluarkan pada Minggu (21/9), Hamas menegaskan bahwa pengakuan ini harus disertai dengan "aksi nyata." Mereka tidak ingin ini hanya menjadi deklarasi simbolis tanpa dampak konkret di lapangan.
Tindakan nyata yang dimaksud Hamas mencakup penghentian segera "perang genosida yang dilancarkan terhadap rakyat kami di Jalur Gaza." Mereka juga menuntut agar komunitas internasional menghadapi "proyek aneksasi serta yudaisasi yang sedang berlangsung di Tepi Barat dan Yerusalem."
Ini menunjukkan bahwa bagi Hamas, pengakuan kenegaraan hanyalah langkah awal. Perjuangan sebenarnya adalah menghentikan kekerasan, mengamankan wilayah, dan menegakkan kedaulatan penuh di seluruh tanah Palestina yang diduduki.
Di Balik Layar: Mengapa Pengakuan Ini Penting?
Pengakuan dari negara-negara Barat sekutu AS ini memiliki bobot geopolitik yang sangat besar. Selama ini, negara-negara tersebut cenderung mengikuti garis kebijakan AS yang lebih berhati-hati dalam isu pengakuan Palestina, seringkali menunda hingga tercapai kesepakatan damai dengan Israel.
Pergeseran ini bisa jadi merupakan indikasi bahwa kesabaran global terhadap status quo mulai menipis. Konflik yang tak berkesudahan dan penderitaan rakyat Palestina, terutama di Gaza, telah memicu gelombang simpati dan tekanan politik dari berbagai pihak.
Pengakuan ini juga bisa menjadi dorongan moral yang signifikan bagi rakyat Palestina. Meskipun belum mengubah kondisi di lapangan secara langsung, ini memberikan harapan bahwa aspirasi mereka untuk memiliki negara berdaulat semakin diakui oleh dunia.
Bagi solusi dua negara, langkah ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ini menegaskan kembali prinsip kenegaraan Palestina sebagai dasar perdamaian. Di sisi lain, tanpa tindakan konkret dari Israel, pengakuan ini mungkin hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan.
Tantangan ke Depan: Dari Pengakuan Menuju Kedaulatan Penuh
Meskipun pengakuan ini merupakan kemenangan diplomatik, jalan menuju negara Palestina yang berdaulat penuh masih panjang dan penuh rintangan. Israel kemungkinan besar akan menolak keras langkah ini, menganggapnya sebagai intervensi dan hadiah bagi kelompok perlawanan.
Reaksi Israel bisa beragam, mulai dari penarikan duta besar, sanksi terhadap Otoritas Palestina, hingga intensifikasi operasi militer di wilayah pendudukan. Hal ini tentu akan memperkeruh suasana dan semakin mempersulit upaya perdamaian.
Tantangan praktis juga tidak sedikit. Sebuah negara Palestina yang berdaulat memerlukan perbatasan yang jelas, kendali penuh atas wilayahnya, keamanan, dan ibu kota yang diakui secara internasional. Semua ini masih menjadi poin-poin sengketa yang sangat kompleks.
Masa depan konflik ini akan sangat bergantung pada bagaimana komunitas internasional menindaklanjuti pengakuan ini. Apakah ini akan menjadi momentum untuk menekan Israel agar menghentikan ekspansi permukiman dan mengakhiri blokade Gaza? Atau hanya akan menjadi deklarasi simbolis tanpa kekuatan nyata?
Peran PBB dan lembaga-lembaga internasional akan krusial dalam mengawal proses ini. Tekanan diplomatik, sanksi, dan upaya mediasi akan sangat dibutuhkan untuk mengubah pengakuan di atas kertas menjadi realitas di lapangan.
Pengakuan kenegaraan Palestina oleh sekutu-sekutu AS adalah sebuah peristiwa yang tak terduga dan berpotensi mengubah arah sejarah. Reaksi Hamas yang kuat menunjukkan bahwa ini bukan hanya kemenangan simbolis, tetapi juga seruan untuk tindakan nyata. Dunia kini menanti, apakah langkah berani ini akan membawa perdamaian atau justru memperdalam konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun.
