Ketegangan di perbatasan Kamboja dan Thailand kembali memanas, memicu kekhawatiran akan pecahnya konflik baru di Asia Tenggara. Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, secara terbuka menuding pasukan Thailand telah mengusir warga negaranya yang bermukim di wilayah perbatasan. Tuduhan serius ini muncul menyusul bentrokan yang kembali terjadi pada Rabu, 17 September 2025, menambah daftar panjang perselisihan antara kedua negara tetangga tersebut.
Awal Mula Ketegangan: Klaim Pengusiran Warga
Insiden terbaru ini bermula ketika Hun Manet mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan militer Thailand. Ia menuduh pasukan Negeri Gajah Putih itu telah melakukan pengusiran paksa terhadap warga Kamboja dari rumah dan lahan mereka di sepanjang garis perbatasan. Situasi ini tentu saja memicu kemarahan di Phnom Penh dan meningkatkan suhu politik di kawasan.
Menurut laporan yang dirilis oleh kantor PM Kamboja, sebanyak 25 keluarga tidak dapat kembali ke kediaman mereka karena dihalangi oleh pasukan Thailand. Hun Manet menegaskan bahwa tindakan ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kedaulatan wilayah Kamboja. Kondisi ini membuat puluhan keluarga tersebut terpaksa mengungsi, meninggalkan harta benda dan mata pencaharian mereka.
Surat Terbuka untuk PBB: Ribuan Jiwa Terancam?
Tidak tinggal diam, Hun Manet langsung mengambil langkah diplomatik yang signifikan. Ia mengirimkan surat resmi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, pada tanggal 17 September 2025. Dalam surat tersebut, PM Kamboja merinci tuduhan pengusiran dan mendesak PBB untuk segera turun tangan.
Dalam surat yang dirilis di laman resmi Facebook PM Kamboja, Hun Manet secara gamblang menyatakan, "25 keluarga diusir dari rumah dan ladang mereka." Lebih jauh, ia juga mengungkapkan kekhawatiran yang lebih besar. Hun Manet menyebutkan bahwa pasukan Thailand mengancam akan melakukan penggusuran lanjutan, yang berpotensi berdampak pada ribuan jiwa yang tinggal di sepanjang perbatasan kedua negara. Ini bukan sekadar insiden kecil, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas dan kemanusiaan.
Ambisi Wilayah Thailand: Klaim Hun Manet
Tuduhan Hun Manet tidak berhenti pada pengusiran warga sipil. Ia juga menuding pasukan Thailand memiliki niat tersembunyi untuk menguasai wilayah Kamboja. "Berdasarkan sumber yang kredibel, militer Thailand berniat menggunakan kekuatan untuk menguasai wilayah di 17 lokasi lain dari Pursat ke Koh Kong, yang berada di barat dan barat daya Kamboja," ungkap Hun Manet dalam suratnya kepada PBB.
Klaim ini menambah dimensi baru pada konflik yang sudah kompleks. Jika benar, ini menunjukkan bahwa perselisihan perbatasan bukan hanya tentang demarkasi, tetapi juga tentang perebutan kendali atas wilayah strategis. Situasi ini tentu saja memperkeruh suasana dan membuat solusi damai semakin sulit dicapai.
Versi Thailand: Klaim Pendudukan Ilegal dan Kekerasan
Namun, pihak Thailand memiliki narasi yang berbeda. Juru bicara militer Thailand, Winthai Suvaree, menolak tuduhan Kamboja dan justru menyalahkan warga sipil Kamboja. Menurutnya, warga Kamboja telah menduduki wilayah Thailand secara ilegal dan terlibat dalam tindakan kekerasan. Ia menegaskan bahwa tindakan militer Thailand adalah respons yang sah untuk menjaga kedaulatan wilayah mereka.
Winthai Suvaree juga menuduh Kamboja gagal mengintervensi warganya untuk berunjuk rasa secara damai. "Warga [Kamboja] membawa tongkat kayu panjang sebagai senjata darurat, menunjukkan niat untuk melukai pejabat Thailand dan melanggar penghalang Thailand," ungkap Winthai. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak memiliki pandangan yang sangat kontradiktif mengenai akar permasalahan dan siapa yang bertanggung jawab atas eskalasi konflik.
Kronologi Bentrok Terbaru: Gas Air Mata dan Peluru Karet
Bentrok terbaru yang terjadi pada Rabu (17/9) dilaporkan cukup intens. Pasukan Thailand meluncurkan gas air mata dan peluru karet ke arah warga sipil Kamboja yang melakukan protes di perbatasan. Aksi represif ini mengakibatkan jatuhnya korban luka-luka.
Menurut laporan, nyaris 30 orang, termasuk tentara dan biksu, mengalami luka-luka akibat tembakan peluru karet dan efek gas air mata. Jumlah korban yang tidak sedikit ini menunjukkan betapa seriusnya bentrokan tersebut. Insiden ini tentu saja memperparah luka lama dan membuat upaya perdamaian semakin terjal.
Sejarah Konflik Perbatasan yang Tak Kunjung Usai
Konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand bukanlah hal baru. Kedua negara ini memiliki sejarah panjang perselisihan mengenai demarkasi wilayah yang belum tuntas, terutama di sekitar kuil kuno Preah Vihear. Sengketa ini telah memicu beberapa kali bentrokan bersenjata serius di masa lalu, bahkan hingga menelan korban jiwa.
Pada Juli lalu, kedua negara sebenarnya telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata setelah perang selama empat hari di perbatasan. Namun, kesepakatan itu tampaknya tidak bertahan lama. Kini, kedua belah pihak kembali saling tuding melanggar gencatan senjata, menunjukkan betapa rapuhnya perdamaian di wilayah tersebut. Akar masalah yang belum terselesaikan membuat setiap insiden kecil berpotensi memicu eskalasi yang lebih besar.
Peran Malaysia sebagai Mediator: Harapan Redanya Ketegangan
Melihat situasi yang memanas, Hun Manet segera menghubungi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. PM Kamboja meminta Anwar Ibrahim untuk mendesak Thailand agar menahan diri dan mencari solusi damai. Malaysia memang memiliki rekam jejak sebagai mediator yang cukup berhasil dalam konflik sebelumnya antara Kamboja dan Thailand.
Pada perang perbatasan sebelumnya, Malaysia memainkan peran kunci dalam meredakan ketegangan dan memfasilitasi dialog antara kedua negara. Harapan kini tertumpu pada upaya diplomatik Malaysia untuk kembali menjadi penengah. Keterlibatan pihak ketiga yang netral sangat dibutuhkan untuk mencegah konflik ini semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih parah bagi stabilitas regional.
Dampak Regional dan Seruan Kemanusiaan
Konflik yang terus berulang di perbatasan Kamboja-Thailand ini bukan hanya masalah bilateral, tetapi juga memiliki dampak regional yang signifikan. Sebagai anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), stabilitas kedua negara sangat penting bagi citra dan kekuatan kolektif kawasan. Eskalasi konflik dapat mengganggu kerja sama regional dan menarik perhatian internasional yang tidak diinginkan.
Lebih dari itu, seruan kemanusiaan menjadi sangat mendesak. Ribuan warga sipil yang tinggal di perbatasan hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Mereka adalah korban pertama dari setiap bentrokan yang terjadi. Komunitas internasional, termasuk PBB dan negara-negara tetangga, diharapkan dapat memberikan tekanan diplomatik yang kuat untuk memastikan perlindungan warga sipil dan mendorong kedua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan. Tanpa solusi yang langgeng, warga di perbatasan akan terus menjadi sandera dari sengketa yang tak berujung ini.
