Selama ini, kita sering mendengar perbandingan antara China sebagai negara komunis dan Amerika Serikat sebagai negara kapitalis. Anggapan umum menyebut China membela pekerja, sementara AS mewakili kepentingan pemodal. Tapi, bagaimana jika semua itu salah besar?
Menurut Dan Wang dalam bukunya yang provokatif, Breakneck: China’s Quest to Engineer the Future, pandangan tradisional ini sudah kedaluwarsa. Ia justru mengklaim Partai Komunis China adalah partai kanan yang menyamar sebagai partai kiri.
Faktanya, di China, buruh dilarang berserikat dan hanya mendapat jaring pengaman sosial yang minim. Sebaliknya, Amerika yang kapitalis justru memberikan kebebasan berserikat dan jaminan hari tua yang jauh lebih dermawan. Sebuah ironi yang bikin kita geleng-geleng kepala, kan?
Menguak Teori Insinyur vs. Pengacara
Dan Wang bukanlah pengamat sembarangan. Sebagai analis teknologi China di Gavekal Dragonomics, ia menghabiskan waktu bertahun-tahun di Hong Kong, Beijing, dan Shanghai dari 2017-2023. Lahir di Kunming, China, dan kemudian berimigrasi ke Kanada lalu AS, Wang punya pemahaman mendalam tentang kedua negara.
Dalam bukunya, Wang mengajukan argumen yang sangat meyakinkan. Ia bilang, kategorisasi abad ke-20 seperti Komunis, Kapitalis, atau Neo-Liberal sudah tidak relevan lagi untuk menjelaskan perbedaan fundamental antara China dan Amerika.
Lalu, apa bedanya? Menurut Wang, China adalah negara yang diperintah oleh para insinyur, sedangkan Amerika Serikat dikuasai oleh para pengacara. Implikasinya jelas: Negara Insinyur membangun, sementara Negara Pengacara cenderung menghambat.
China: Negara Para Insinyur yang Haus Pembangunan
Di bawah kendali para insinyur, China berhasil mencapai kemajuan fisik yang luar biasa. Coba lihat saja para pemimpin tertinggi di Biro Politik (Politburo) Partai Komunis China; hampir semuanya adalah insinyur.
Sekjen Partai Komunis Xi Jinping, misalnya, adalah Insinyur Teknik Kimia lulusan Universitas Tsinghua. Pendahulunya, Hu Jintao, juga seorang insinyur lulusan Uni Soviet. Fondasi supremasi para insinyur ini diletakkan oleh Deng Xiaoping yang memulai liberalisasi ekonomi China pada tahun 1978.
Deng Xiaoping melakukan koreksi besar terhadap salah urus kepemimpinan Mao Zedong. Hasilnya? Pembangunan infrastruktur di China melesat tak terkendali.
Ambil contoh proyek High Speed Rail (HSR) Beijing-Shanghai. Proyek ini disetujui pada tahun 2008 dan selesai hanya dalam tiga tahun, yaitu pada 2011. Bandingkan dengan proyek HSR San Francisco-Los Angeles yang disetujui di tahun yang sama, namun hingga kini belum ada tanda-tanda selesai.
Panjang jaringan HSR China bahkan melebihi total panjang jaringan HSR Spanyol dan Jepang yang masing-masing berada di peringkat kedua dan ketiga dunia. Ini menunjukkan betapa cepat dan masifnya pembangunan di sana.
Tidak hanya HSR, jaringan jalan tol antarprovinsi China yang dimulai pada tahun 1993 kini dua kali lebih panjang dari jaringan jalan tol Amerika Serikat. Kapasitas pelabuhan dan pembangkit listrik tenaga surya China juga jauh mengungguli AS.
Wang bahkan bercerita pengalamannya naik HSR sambil membawa sepeda dari Shanghai ke Guizhou, provinsi terpencil di China barat daya. Ia takjub melihat jaringan HSR menembus pegunungan dan melintasi lembah yang dalam. Jalanan di Guizhou pun mulus, dan penduduk setempat bangga dengan kemajuan negara mereka.
Xi Jinping sendiri sangat menekankan pentingnya membangun infrastruktur dan industri manufaktur. Ia tidak ingin China mengalami de-industrialisasi seperti Amerika, karena itu akan melemahkan penguasaan teknologi.
Menurut Wang, aspek terpenting dari teknologi adalah process knowledge, yaitu pengetahuan atas proses manufaktur yang terus diasah. Contohnya adalah ketika Apple menunjuk Foxconn sebagai pabrikan iPhone di Shenzhen, yang kemudian melahirkan jaringan pabrikan luas seperti pabrik mobil listrik BYD.
Desain produk Apple mungkin dari California, tapi proses pembuatannya di Shenzhen dan kota-kota lain menjadi benih penyebaran teknologi di China.
Amerika Serikat: Negara Para Pengacara yang Mengendalikan Dampak
Lalu, bagaimana dengan Amerika Serikat? Negara ini menjadi "Negara Pengacara" sebagai reaksi atas pembangunan fisik yang masif di tahun 1960-an hingga 1970-an. Pembangunan itu menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang membuat masyarakat geram.
Akibatnya, muncullah para pemimpin lulusan Fakultas Hukum yang dipilih karena keahlian mereka dalam mengendalikan dampak buruk pembangunan. Fokusnya bukan lagi membangun secepat mungkin, melainkan memastikan pembangunan tidak merusak lingkungan atau merugikan masyarakat.
Sisi Gelap Negara Insinyur China
Meski pembangunan fisiknya menakjubkan, pemerintahan insinyur di China juga punya sisi gelap. Wang mencatat proyek-proyek arahan pemerintah yang akhirnya tak terpakai atau terbengkalai, seperti beberapa bandar udara di Guizhou dan distrik finansial di Tianjin.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika "Negara Insinyur" melakukan rekayasa sosial. Contoh terburuk adalah kebijakan satu anak yang berlangsung dari 1980 hingga 2015. Jutaan perempuan China dimandulkan, dipaksa aborsi pada trimester ketiga, bahkan ada kasus pembunuhan bayi baru lahir.
Pemaksaan ini terjadi karena kepercayaan berlebihan para pemimpin China pada proyeksi pertumbuhan penduduk dari seorang insinyur pakar rudal, mengabaikan masukan dari pejabat lokal dan ilmuwan sosial.
Sejak kebijakan satu anak dicabut pada 2016, pemerintah China kini justru berusaha melakukan rekayasa sosial sebaliknya. Aparat dan propaganda negara dikerahkan agar wanita melahirkan tiga anak.
Ketika COVID-19 melanda, Wang juga merasakan betapa ketatnya pengawasan negara pada penduduk Shanghai, yang bahkan menimbulkan perlawanan masyarakat—sesuatu yang jarang terjadi di China.
Xi Jinping juga membenci sektor finansial, kripto, media sosial, dan e-commerce. Ia menganggap sektor-sektor ini semu, mendorong konsumsi, dan tidak berguna bagi tujuan strategis jangka panjang China.
Dengan kekuasaan mutlaknya, Xi Jinping dalam sekejap bisa membuat industri-industri ini mati suri. Ia melarang IPO Ant Financial milik Jack Ma, mengekang sektor real-estate, dan melarang industri bimbingan belajar. Efeknya? Ketakutan, ketidakpastian, dan frustrasi di kalangan pebisnis.
Tanpa kekangan lembaga hukum maupun masyarakat, pemerintah China dapat dengan sepihak menentukan sektor usaha mana yang boleh hidup dan mana yang akan dibiarkan layu.
Refleksi untuk Indonesia: Belajar dari Kecepatan China
Dengan segala kelemahan sistem pemerintahannya, capaian China dalam bidang teknologi, ekonomi, dan pengurangan kemiskinan tetap menakjubkan. Aspek paling mengagumkan adalah singkatnya rentang waktu antara liberalisasi ekonomi pada 1978 hingga China menjadi negara adidaya seperti sekarang.
Shenzhen, yang pada 1980-an hanyalah pemukiman petani dan nelayan, kini menjadi pusat industri dunia. Di awal liberalisasi, China hanya menghasilkan barang pabrikan sederhana. Sekarang, semua sektor industri dalam klasifikasi PBB ada di China.
Betapa cepatnya tenaga kerja di China menyerap dan menyempurnakan teknologi. China memang sering dituduh mencuri teknologi negara lain, seperti teknologi HSR dari Jepang dan Prancis. Namun, dalam sejarah, China bukan satu-satunya negara yang melakukan pencurian teknologi. Industri tekstil AS pada abad ke-19 juga maju pesat setelah mencuri teknologi Inggris.
Mencuri atau mempelajari teknologi orang lain juga memerlukan keahlian. Kemampuan tenaga kerja China untuk menyerap dan memperbaiki teknologi dimungkinkan oleh sistem pendidikannya yang baik. Dengan pendidikan yang mumpuni, tenaga kerja China mudah beradaptasi dengan kemajuan teknologi.
Resensi buku ini ditulis oleh Anton Alifandi, seorang Risk Analyst yang tinggal di London.
