Dunia musik dan politik kembali dihebohkan dengan kabar mengejutkan dari grup rap asal Irlandia Utara, Kneecap. Trio yang dikenal dengan lirik-lirik provokatif dan berbahasa Irlandia ini baru saja mengumumkan langkah hukum serius terhadap pemerintah Kanada. Keputusan ini diambil setelah anggota parlemen Kanada, Vince Gasparro, secara terang-terangan melarang mereka masuk ke negara tersebut dengan tuduhan yang sangat sensitif: mendukung terorisme.
Awal Mula Kontroversi: Larangan Masuk Kanada
Kontroversi ini bermula awal pekan ini ketika Kneecap, yang terdiri dari Móglaí Bap, Mo Chara, dan DJ Próvaí, dilarang memasuki wilayah Kanada. Larangan ini sontak membatalkan jadwal tur mereka yang seharusnya berlangsung di Toronto dan Vancouver pada Oktober 2025. Padahal, grup ini sudah memiliki basis penggemar yang cukup besar dan sangat menantikan penampilan mereka.
Keputusan pelarangan ini bukan tanpa alasan, setidaknya menurut pihak Kanada. Pemerintah mengklaim bahwa pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Kneecap bertentangan dengan nilai-nilai Kanada dan telah menimbulkan kekhawatiran mendalam. Namun, detail spesifik mengenai pernyataan mana yang dimaksud masih menjadi perdebatan sengit.
Tuduhan Serius dari Anggota Parlemen Kanada
Puncak dari polemik ini terjadi ketika Vince Gasparro, Sekretaris Parlemen untuk Pemberantasan Kejahatan, merilis sebuah video di X/Twitter pada Senin (15/9). Dalam video tersebut, Gasparro dengan tegas menyatakan bahwa Kneecap telah "memperkuat kekerasan politik dan secara terbuka menunjukkan dukungan untuk organisasi teroris seperti Hizbullah dan Hamas." Ini adalah tuduhan yang sangat berat, apalagi ditujukan kepada seniman.
Gasparro tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa tindakan Kneecap "bukanlah ekspresi seni atau kritik politik yang sah." Menurutnya, apa yang dilakukan grup rap ini adalah "dukungan berbahaya terhadap kekerasan dan kebencian," sebuah pernyataan yang langsung memicu badai di media sosial dan dunia hiburan. Tuduhan ini jelas menempatkan Kneecap dalam posisi yang sangat sulit, mengancam reputasi dan karir mereka secara global.
Pembelaan Tegas dari Kneecap: "Ini Upaya Membungkam Kami!"
Tidak tinggal diam, Kneecap segera merespons tuduhan tersebut dengan langkah yang lebih ekstrem. Melalui unggahan di Instagram pada Jumat (19/9), mereka mengumumkan telah menginstruksikan pengacara untuk memulai tindakan hukum terhadap Gasparro dan pemerintah Kanada. "Hari ini kami telah menginstruksikan pengacara kami untuk memulai tindakan hukum terhadap Anda," tulis Kneecap, menunjukkan keseriusan mereka.
Grup ini juga menegaskan akan membela diri secara gigih terhadap apa yang mereka sebut sebagai "tuduhan tak berdasar." Mereka percaya bahwa larangan ini adalah upaya untuk membungkam penentangan mereka terhadap "genosida yang dilakukan oleh Israel." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Kneecap melihat isu ini sebagai bagian dari perjuangan politik yang lebih besar, bukan sekadar masalah imigrasi.
Kneecap secara konsisten membantah mendukung Hamas maupun Hizbullah. Mereka berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak pernah menghasut atau membenarkan kekerasan dalam bentuk apa pun. Bagi mereka, musik adalah medium untuk menyuarakan pandangan, bukan untuk mempromosikan kebencian atau terorisme.
Insiden Bendera Hizbullah dan Kasus Mo Chara
Salah satu pemicu utama tuduhan ini kemungkinan besar adalah insiden yang melibatkan salah satu anggota mereka, Mo Chara. Ia saat ini menghadapi tuduhan terorisme yang diajukan pada bulan Mei lalu. Tuduhan tersebut muncul setelah Mo Chara diduga mengibarkan bendera Hizbullah di atas panggung dalam sebuah pertunjukan di London pada November 2023.
Mo Chara telah hadir di pengadilan bulan lalu, di mana ia disambut oleh banyak pendukungnya dan para pendukung kemerdekaan Palestina. Kasusnya sendiri telah ditunda hingga 26 September mendatang, menambah daftar panjang masalah hukum yang harus dihadapi grup ini. Kneecap berargumen bahwa rekaman dari pertunjukan di Inggris tersebut telah diambil di luar konteks, dan menggambarkan tindakan hukum tersebut sebagai "festival pengalihan perhatian" dari isu yang lebih besar.
Latar Belakang Kneecap: Lebih dari Sekadar Musik
Kneecap bukan sekadar grup rap biasa. Mereka dikenal karena lirik-lirik mereka yang seringkali satir, provokatif, dan secara terbuka membahas isu-isu politik serta sosial di Irlandia Utara. Menggunakan bahasa Irlandia (Gaeilge) dalam musik mereka, Kneecap telah menjadi simbol kebanggaan budaya dan perlawanan bagi banyak orang.
Gaya mereka yang blak-blakan dan keberanian mereka dalam menyuarakan isu-isu sensitif telah menarik perhatian, baik positif maupun negatif. Mereka seringkali menggunakan platform mereka untuk mengkritik kebijakan pemerintah dan mendukung gerakan-gerakan sosial, termasuk perjuangan Palestina. Hal inilah yang mungkin membuat mereka menjadi target empuk bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan pandangan mereka.
Implikasi Politik dan Hukum yang Lebih Luas
Kasus Kneecap ini menyoroti perdebatan panjang mengenai batas antara kebebasan berekspresi artistik dan kekhawatiran keamanan nasional. Di satu sisi, seniman memiliki hak untuk menyuarakan pandangan mereka, bahkan jika itu kontroversial. Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari ancaman terorisme dan ujaran kebencian.
Insiden ini juga menunjukkan bagaimana isu konflik di Timur Tengah, khususnya konflik Israel-Palestina, dapat memicu polarisasi di berbagai belahan dunia, termasuk dalam dunia seni. Organisasi Yahudi di Kanada sendiri telah mendesak pemerintah untuk menolak masuk Kneecap sejak Juni, menunjukkan adanya tekanan kuat dari berbagai pihak. Kasus ini berpotensi menjadi preseden penting tentang bagaimana negara-negara Barat akan menangani seniman yang memiliki pandangan politik yang kuat dan kontroversial.
Masa Depan Tur dan Pertarungan di Meja Hijau
Dengan langkah hukum yang telah diambil, masa depan tur Kneecap di Kanada, dan mungkin di negara-negara lain, menjadi tidak pasti. Namun, mereka tampaknya tidak gentar. Kneecap bahkan berjanji bahwa jika mereka memenangkan gugatan di pengadilan, mereka akan menyumbangkan setiap sen yang mereka peroleh untuk membantu ribuan anak di Gaza. Ini adalah pernyataan yang kuat, menunjukkan komitmen mereka terhadap isu kemanusiaan yang mereka perjuangkan.
Pertarungan hukum ini diperkirakan akan menjadi proses yang panjang dan rumit, melibatkan argumen tentang kebebasan berbicara, definisi dukungan terorisme, dan interpretasi konteks artistik. Kasus ini tidak hanya akan menarik perhatian para penggemar musik, tetapi juga para ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, dan pengamat politik di seluruh dunia. Kita tunggu saja bagaimana drama hukum dan politik ini akan berlanjut di meja hijau.
