Luhut Binsar Pandjaitan, sosok yang tak asing lagi di kancah politik dan investasi Indonesia, akhirnya angkat bicara mengenai polemik izin pembangunan Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah. Ia secara terang-terangan mengakui bahwa perizinan fasilitas penting ini telah diputuskan sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pengakuan ini tentu saja menguak tabir di balik salah satu infrastruktur vital yang kini jadi sorotan publik.
Pengungkapan ini datang di tengah berbagai pertanyaan dan perdebatan mengenai status serta legalitas Bandara IMIP. Luhut menjelaskan bahwa keputusan untuk memberikan izin pembangunan lapangan terbang tersebut diambil dalam sebuah rapat kabinet yang ia pimpin bersama sejumlah instansi terkait. Ini bukan sekadar keputusan sepihak, melainkan hasil musyawarah untuk mendukung visi besar.
Mengapa Bandara Khusus Ini Penting? Demi Investasi Triliunan Rupiah
Lantas, apa alasan di balik keputusan penting ini? Luhut menegaskan bahwa izin tersebut diberikan sebagai fasilitas krusial bagi para investor. Tujuannya jelas, untuk mempermudah masuknya investasi di proyek hilirisasi yang masif di Morowali, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.
Pemberian fasilitas semacam ini, menurut Luhut, adalah praktik lazim yang juga dilakukan di negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sendirian dalam upaya menarik modal asing dengan memberikan kemudahan infrastruktur yang mendukung. Tujuannya adalah menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan menarik.
Saat ini, total nilai investasi di sektor hilirisasi Indonesia telah mencapai angka fantastis, yakni US$71 miliar. Khusus untuk Morowali, nilainya bahkan menembus lebih dari US$20 miliar. Angka ini bukan sekadar deretan digit, melainkan cerminan dari potensi ekonomi yang luar biasa.
Investasi sebesar itu tentu saja membawa dampak signifikan bagi perekonomian daerah. Lebih dari 100 ribu tenaga kerja kini menggantungkan hidupnya di kawasan IMIP, mendorong pertumbuhan ekonomi Morowali secara signifikan. Wajar saja jika investor dengan dana sebesar itu mengharapkan fasilitas tertentu, selama tidak melanggar ketentuan nasional.
Polemik Status: Domestik Saja atau Internasional?
Namun, di balik semua kemudahan dan potensi ekonomi, Bandara IMIP juga sempat menjadi sorotan tajam. Salah satu poin krusial yang ditekankan Luhut adalah status awal izin bandara ini. Ia menegaskan bahwa izin khusus yang diberikan kepada Bandara IMIP saat itu hanya untuk melayani penerbangan domestik.
Artinya, bandara ini memang tidak memerlukan fasilitas bea cukai atau imigrasi, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk penerbangan domestik. "Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional," tegas Luhut, mencoba meluruskan persepsi yang berkembang.
Pernyataan Luhut ini muncul sebagai respons atas polemik yang dipicu oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Sjafrie sebelumnya menyebut bahwa sebuah bandara yang tidak memiliki perangkat negara seperti bea cukai dan imigrasi adalah sebuah anomali. Komentar ini sontak memicu perdebatan publik mengenai status dan pengawasan Bandara IMIP.
Bukan Bandara Biasa: Apa Bedanya dengan Maleo Morowali?
Penting untuk membedakan Bandara IMIP dengan Bandara Udara Maleo. Bandara Maleo, yang juga berlokasi di kawasan Morowali, Sulawesi Tengah, diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Desember 2018. Bandara Maleo adalah bandara umum yang melayani penerbangan komersial dan diawasi sepenuhnya oleh negara.
Sementara itu, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) memiliki status khusus. Dikutip dari laman Kementerian Perhubungan, bandara ini memiliki klasifikasi teknis 4B dan dikelola oleh pihak swasta. Meskipun demikian, operasionalnya tetap berada di bawah pengawasan ketat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.
Artinya, Bandara IMIP bukanlah bandara umum yang bisa diakses sembarang orang atau melayani rute komersial reguler. Keberadaannya lebih difokuskan untuk mendukung aktivitas industri dan investasi di kawasan IMIP, memastikan kelancaran logistik dan mobilitas para pelaku usaha.
Masa Depan Bandara IMIP: Siap Sambut Penerbangan Global?
Namun, ada sebuah fakta menarik yang mungkin membuat pernyataan Luhut mengenai "tidak pernah diizinkan internasional" menjadi lebih kompleks. Meskipun Luhut menegaskan status domestik, realitas regulasi terbaru menunjukkan adanya perubahan signifikan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025, Bandara IMIP kini masuk dalam daftar bandara khusus yang dapat melayani penerbangan internasional. Perubahan status ini berlaku efektif per Agustus 2025. Sebuah keputusan yang tentu saja akan mengubah lanskap operasional dan strategis Bandara IMIP di masa mendatang.
Keputusan ini menunjukkan adanya dinamika regulasi yang terus berkembang, seiring dengan kebutuhan dan perkembangan investasi di kawasan tersebut. Dari yang awalnya hanya melayani domestik, kini Bandara IMIP bersiap menyambut penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri. Ini adalah langkah besar yang membuka gerbang Morowali ke kancah global.
Dengan status baru ini, Bandara IMIP akan memainkan peran yang lebih strategis dalam mendukung ekspor produk hilirisasi dan menarik lebih banyak investor asing. Tentu saja, perubahan ini juga akan menuntut penyesuaian infrastruktur dan sistem pengawasan agar sesuai dengan standar penerbangan internasional.
Jadi, meskipun izin awalnya adalah untuk domestik, masa depan Bandara IMIP tampaknya akan lebih cerah dan terbuka untuk dunia. Sebuah bukti bahwa infrastruktur adalah kunci utama dalam menggerakkan roda ekonomi dan investasi, bahkan jika harus melewati berbagai polemik dan penyesuaian regulasi. Kisah Bandara IMIP ini menjadi cerminan bagaimana Indonesia terus beradaptasi demi mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih besar.
