Polemik mengenai dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank kembali memanas. Angka yang fantastis, mencapai puluhan triliun rupiah, menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. Perbedaan data antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun sempat menimbulkan tanda tanya besar di benak publik.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akhirnya buka suara. Ia menjelaskan secara gamblang mengapa data uang pemda di bank yang dimiliki Kemendagri berbeda dengan angka yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Tito, perbedaan ini bukan karena ada dana yang hilang atau disembunyikan, melainkan dipicu oleh dua faktor utama yang sangat fundamental dalam pengelolaan keuangan.
Mendagri Tito Karnavian Buka Suara
Tito Karnavian menegaskan bahwa data perbankan, terutama yang berkaitan dengan dana pemda, memiliki sifat yang sangat dinamis. Angka-angka tersebut bisa berubah drastis dari waktu ke waktu, bahkan dalam hitungan hari atau jam. Oleh karena itu, perbedaan data yang mencapai Rp18 triliun antara Kemendagri dan Kemenkeu hanyalah persoalan perbedaan waktu pencatatan.
Ia menjelaskan bahwa data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya, yang menyebutkan angka Rp233 triliun, bersumber dari informasi Bank Indonesia (BI) pada periode Agustus-September. Sementara itu, data yang tercatat di Kemendagri menunjukkan angka Rp215 triliun. Selisih ini terjadi karena sebagian dana tersebut sudah terpakai dan dibelanjakan oleh pemerintah daerah di berbagai wilayah.
Faktor Pertama: Dinamika Waktu Pencatatan yang Berbeda
Faktor pertama yang menjadi biang kerok perbedaan data ini adalah dinamika waktu pencatatan. Tito memberikan contoh konkret dengan kasus uang Pemprov Jawa Barat. Berdasarkan data BI yang dipegang oleh Purbaya, Jawa Barat disebut masih mengendapkan dana sebesar Rp4,1 triliun di bank.
Angka tersebut merupakan catatan per 31 Agustus. Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memiliki catatan yang lebih baru, menunjukkan bahwa uang yang mengendap kini hanya tersisa Rp2,7 triliun. Perbedaan ini jelas terjadi karena sebagian dana tersebut sudah terbelanjakan untuk berbagai program dan kegiatan pembangunan di Jawa Barat dalam rentang waktu antara dua pencatatan tersebut.
Artinya, ketika satu pihak mencatat pada tanggal tertentu, pihak lain mungkin mencatat pada tanggal yang berbeda, di mana sudah ada transaksi keuangan yang terjadi. Ini adalah hal yang wajar dalam sistem keuangan yang bergerak cepat. Dana yang tadinya terlihat mengendap, bisa saja sudah dialokasikan untuk proyek-proyek penting yang sedang berjalan.
Faktor Kedua: Kesalahan Input Data oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Selain persoalan waktu pencatatan, Tito juga mengungkap faktor kedua yang tak kalah penting, yaitu kesalahan input data oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kesalahan manusiawi ini ternyata bisa berdampak besar pada akurasi data di tingkat nasional. Salah satu contoh kasus yang diungkap Tito adalah uang Pemkot Banjarbaru.
Sebelumnya, Kota Banjarbaru disebut-sebut mengendapkan dana fantastis sebesar Rp5,1 triliun di bank. Angka ini sontak menimbulkan keheranan, mengingat anggaran tahunan Kota Banjarbaru sendiri hanya sekitar Rp1,6 triliun. Mustahil bagi sebuah kota kecil untuk memiliki dana mengendap sebesar itu, jauh melampaui total anggarannya dalam setahun.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, terkuaklah bahwa kesalahan terjadi pada proses input data oleh BPD Kalsel. Rupanya, dana sebesar Rp5,1 triliun itu adalah simpanan milik provinsi, bukan milik Kota Banjarbaru. Namun, petugas BPD salah menginputnya, sehingga dana tersebut dilaporkan sebagai simpanan Kota Banjarbaru dan tercatat di BI atas nama kota tersebut. Kesalahan kecil ini, jika tidak diklarifikasi, bisa menimbulkan persepsi yang salah di mata publik dan pemerintah pusat.
Awal Mula Ketegangan: Menkeu Purbaya vs. Gubernur Dedi Mulyadi
Sebelum penjelasan dari Mendagri Tito, isu uang pemda yang mengendap di bank ini sempat menjadi polemik panas di ruang publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mempertanyakan alasan pemda hanya menyimpan anggaran mereka di bank dan tidak segera menggunakannya untuk program-program pembangunan. Ia khawatir dana tersebut tidak termanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.
Pernyataan Purbaya ini sempat memicu "perang" argumen di media massa, terutama dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pria yang akrab disapa KDM itu dengan tegas membantah ucapan Purbaya yang menyebut Jawa Barat mengendapkan triliunan rupiah di bank. Dedi Mulyadi bahkan menantang untuk menyerahkan data jika memang ada uang Rp4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito.
Ia mengaku sudah bolak-balik menanyakan ke Bank BJB dan mengumpulkan staf untuk mencari tahu kebenaran data tersebut. Namun, hasil penelusuran internal menunjukkan bahwa tidak ada dana sebesar itu yang tersimpan dalam bentuk deposito atau di kas daerah (Kasda). Polemik ini menunjukkan betapa krusialnya akurasi data dalam pengelolaan keuangan negara, terutama antara pusat dan daerah.
Mengapa Data Akurat Penting untuk Pembangunan Daerah?
Perbedaan data, sekecil apapun, dapat memiliki implikasi besar terhadap perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Jika data yang digunakan tidak akurat, kebijakan yang diambil bisa jadi tidak tepat sasaran. Dana yang seharusnya bisa menggerakkan roda ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru terlihat "menganggur" karena kesalahan pencatatan.
Data yang akurat dan terbarukan sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ini juga membantu pemerintah pusat dalam memantau efektivitas penggunaan anggaran dan memberikan dukungan yang tepat kepada daerah yang membutuhkan. Tanpa data yang valid, sulit untuk mengukur kinerja dan membuat keputusan yang berbasis bukti.
Solusi dan Harapan ke Depan
Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta lembaga perbankan. Diperlukan sinkronisasi data yang lebih baik dan real-time antara Kemendagri, Kemenkeu, BI, dan BPD. Pelatihan bagi petugas BPD dalam proses input data juga perlu ditingkatkan untuk meminimalisir kesalahan manusiawi.
Dengan adanya sistem pelaporan yang lebih terintegrasi dan akurat, diharapkan polemik serupa tidak terulang di masa mendatang. Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap rupiah anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci menuju tata kelola keuangan yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh pelosok negeri.
