Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa langsung membuat gebrakan signifikan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Ia dengan tegas menolak opsi penambahan pajak baru atau pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk mengejar target pendapatan negara. Strateginya justru berfokus pada pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Purbaya sangat percaya diri bahwa setiap kenaikan 0,5 persen pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mendatangkan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp100 triliun. Untuk mencapai target ambisius ini, ia telah memindahkan separuh Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke lima bank komersial. Langkah ini diharapkan dapat memicu likuiditas dan menggerakkan roda perekonomian yang sempat lesu.
Menkeu Purbaya Tegas: Tak Ada Pajak Baru, BPN Ditunda!
"Belum, belum saya pikirkan (pembentukan BPN), saya belum tahu," tegas Purbaya usai rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Selasa (16/9). Ia menambahkan bahwa rencana pembentukan BPN belum disentuh sama sekali olehnya.
Mengenai pajak, bea cukai, dan berbagai pungutan lainnya, Purbaya menyatakan akan fokus pada perbaikan sistem yang sudah ada. "Kita akan coba sisir. Ada masalah apa di sana kita akan perbaiki," sambungnya, menunjukkan komitmen pada efisiensi daripada ekspansi.
Sikap ini menegaskan bahwa pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengambil jalan pintas dengan membebani rakyat melalui pajak baru. Purbaya memilih pendekatan yang lebih fundamental, yaitu memperkuat fondasi ekonomi secara keseluruhan. Keputusan ini tentu menjadi angin segar bagi pelaku usaha dan masyarakat yang khawatir akan potensi kenaikan beban pajak.
Strategi Jitu: Rp100 Triliun dari Setiap 0,5% Pertumbuhan Ekonomi
Purbaya menjelaskan bahwa masalah penerimaan pajak sebenarnya akan teratasi secara alami jika ekonomi Indonesia tumbuh lebih cepat. Tingginya pertumbuhan ekonomi, menurutnya, secara otomatis akan mendatangkan pajak yang lebih banyak. Ini adalah filosofi inti dari strategi yang ia usung.
Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu bahkan percaya diri akan ada penerimaan pajak Rp100 triliun yang dikantongi pemerintah dari setiap pertumbuhan ekonomi 0,5 persen. Angka ini bukan sekadar perkiraan, melainkan hasil perhitungan yang didasarkan pada rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kalau kita anggap rasio pajak ke produk domestik bruto (PDB)-nya konstan, setiap kenaikan 0,5 persen dari pertumbuhan ekonomi, saya akan dapat pajak tambahan sekitar berapa ya? Kalau saya enggak salah hitung, Rp100 triliun lebih (penerimaan pajak)," tuturnya. Ini menunjukkan bahwa Purbaya melihat pertumbuhan ekonomi sebagai mesin utama pendorong pendapatan negara.
Ia menegaskan, "Jadi, saya taruh bibit uang (Rp200 triliun) di bank dengan harapan ekonomi jalan, supaya pada akhirnya pendapatan pajak saya naik." Pendekatan ini bukan melalui intensifikasi atau ekstensifikasi pajak, melainkan karena ekonomi yang tumbuh lebih cepat dan sehat.
Gebrakan Rp200 Triliun: Membangkitkan Ekonomi dari Kelesuan
Menkeu Purbaya memang langsung membuat gebrakan sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9). Langkah pertamanya adalah mengambil separuh saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp200 triliun yang sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia (BI).
Dana jumbo ini kemudian dipindahkan ke lima bank komersial pada Jumat (12/9), hanya beberapa hari setelah ia resmi menjabat. Keputusan ini menunjukkan kecepatan dan ketegasan Purbaya dalam mengambil tindakan strategis untuk perekonomian.
Anak buah Prabowo itu mengklaim tambahan likuiditas di perbankan bakal membalikkan arah perekonomian yang lesu. Purbaya beranggapan permasalahan ekonomi Indonesia belakangan ini muncul imbas keringnya M0 atau uang beredar di masyarakat. M0 yang kering berarti kurangnya uang tunai dan giro yang siap digunakan untuk transaksi, yang bisa menghambat aktivitas ekonomi.
Bagaimana Injeksi Likuiditas Bekerja?
Pemindahan dana Rp200 triliun dari BI ke bank-bank komersial ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan likuiditas sistem perbankan. Dengan lebih banyak dana yang tersedia, bank memiliki kapasitas lebih besar untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat dan dunia usaha.
Kredit yang lebih mudah diakses dan dengan bunga yang mungkin lebih kompetitif diharapkan akan mendorong investasi baru dan ekspansi bisnis. Para pengusaha akan lebih berani mengambil pinjaman untuk mengembangkan usahanya, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produksi.
Pada gilirannya, peningkatan investasi dan aktivitas bisnis ini akan memicu konsumsi masyarakat. Dengan adanya lapangan kerja baru dan pendapatan yang meningkat, daya beli masyarakat akan terangkat, sehingga roda ekonomi bergerak lebih cepat dan dinamis. Ini adalah siklus positif yang diharapkan Purbaya dapat tercipta.
5 Bank Pilihan Menkeu untuk Menggerakkan Roda Ekonomi
Untuk memastikan dana Rp200 triliun ini tersebar dan efektif dalam menggerakkan ekonomi, Purbaya memilih lima bank besar di Indonesia. Bank-bank ini memiliki jangkauan luas dan peran penting dalam sistem keuangan nasional.
Berikut adalah daftar bank yang menerima suntikan dana dari pemerintah:
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: Rp55 triliun
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: Rp55 triliun
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Rp55 triliun
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk: Rp25 triliun
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk: Rp10 triliun
Pemilihan bank-bank ini, yang mayoritas adalah bank BUMN, menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan mereka dalam menyalurkan dana secara efisien. Mereka diharapkan menjadi ujung tombak dalam menyalurkan likuiditas ke sektor-sektor produktif di seluruh pelosok negeri.
Optimisme di Tengah Tantangan Ekonomi Global
Langkah berani Menkeu Purbaya ini datang di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi. Banyak negara menghadapi tantangan inflasi, perlambatan pertumbuhan, dan gejolak geopolitik. Namun, Purbaya memilih untuk fokus pada kekuatan internal ekonomi Indonesia.
Strategi ini juga menunjukkan visi pemerintahan Prabowo Subianto yang ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan tidak menambah beban pajak dan memastikan ketersediaan likuiditas, diharapkan kepercayaan investor dan pelaku pasar akan meningkat.
Ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah siap mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing maupun domestik, yang pada akhirnya akan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Harapan Baru untuk Perekonomian Indonesia
Secara keseluruhan, strategi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ini menawarkan harapan baru bagi perekonomian Indonesia. Dengan menolak pajak baru dan fokus pada stimulasi pertumbuhan ekonomi melalui injeksi likuiditas, pemerintah menunjukkan komitmen untuk membangun ekonomi yang kuat dari dalam.
Pendekatan ini tidak hanya meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang. Jika target pertumbuhan 0,5 persen yang menghasilkan Rp100 triliun pajak tambahan tercapai, ini akan menjadi bukti keberhasilan strategi yang inovatif ini.
Masyarakat dan dunia usaha kini menantikan dampak positif dari kebijakan ini. Diharapkan, ekonomi akan benar-benar "meledak" seperti yang diyakini Purbaya, membawa kemakmuran dan stabilitas bagi seluruh rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan baru.
