Fakta miris terkuak di Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dari ribuan koperasi yang telah dibentuk, hanya segelintir saja yang benar-benar beroperasi secara aktif. Angka ini memicu sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Anggota Komisi VI DPR RI, Muh Husein Fadlulloh, menyoroti rendahnya jumlah Kopdes Merah Putih yang aktif di Sulsel. Ia mengungkapkan bahwa dari total 3.059 koperasi yang telah dibentuk, hanya 38 di antaranya yang saat ini benar-benar berjalan. Ini adalah disparitas yang sangat mencolok dan menimbulkan pertanyaan besar.
Angka Mencengangkan di Balik Janji Manis Koperasi Desa
Program Kopdes Merah Putih sejatinya digagas untuk memberdayakan ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kemandirian. Dengan jumlah pembentukan yang mencapai ribuan, harapan besar sempat disematkan pada program ini untuk menggerakkan roda ekonomi di pelosok Sulsel.
Namun, realitas di lapangan jauh dari ekspektasi. Angka 38 koperasi aktif dari 3.059 yang dibentuk menunjukkan bahwa lebih dari 98% koperasi tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini bukan hanya sekadar statistik, melainkan cerminan dari potensi ekonomi desa yang belum tergarap maksimal.
Sorotan Tajam dari Senayan: DPR RI Minta Pemerintah Turun Tangan
Muh Husein Fadlulloh, dalam pernyataannya di Makassar pada Jumat (3/10/2025), menegaskan bahwa kondisi ini menjadi fokus utama Komisi VI DPR RI. Menurutnya, kunci keberhasilan program baru seperti Kopdes Merah Putih terletak pada supervisi atau pengawasan yang berkelanjutan dan intensif.
"Saya rasa ini merupakan hal yang memang sedang kita fokuskan. Sebetulnya kunci utamanya adalah bagaimana kita melakukan supervisi," ujar Husein. Ia menekankan bahwa program baru tidak bisa serta-merta langsung sukses tanpa proses bertahap dan pengawasan yang konsisten.
Husein menambahkan bahwa kesuksesan sebuah program tidak instan, layaknya "makan cabai langsung pedas." Dibutuhkan langkah-langkah, pengawasan, dan evaluasi yang terus-menerus untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk lebih aktif. Peran pemerintah daerah sangat krusial dalam melakukan pendampingan dan pengawasan agar program Kopdes Merah Putih dapat berjalan efektif dan berkualitas di lapangan.
"Kita dorong pemerintah daerah untuk turut serta membantu mengawasi dan menyukseskan program dari Kementerian Koperasi dan UKM," tegas Husein, menunjukkan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah.
Biang Kerok Utama: Masalah Permodalan dan Solusi yang Terganjal
Lantas, apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama mandeknya ribuan koperasi ini? Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, memberikan pencerahan dari sisi pemerintah daerah. Menurutnya, masalah utama yang dihadapi adalah permodalan.
"Masalah utama ada di permodalan," ungkap Jufri usai Rapat Koordinasi Regional Koperasi Merah Putih pada Selasa (23/9/2025) lalu. Kekurangan modal menjadi hambatan klasik namun krusial yang kerap menjegal langkah koperasi di berbagai daerah.
Jufri menjelaskan bahwa untuk mengatasi masalah permodalan, koperasi perlu lebih dulu masuk ke Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIM Kopdes). Dengan memiliki akun resmi di SIM Kopdes, koperasi diharapkan akan lebih mudah mengakses pembiayaan dan sumber modal lainnya.
Namun, proses masuk ke SIM Kopdes itu sendiri bisa jadi tantangan bagi koperasi di tingkat desa yang mungkin belum familiar dengan sistem digital atau memiliki keterbatasan akses. Ini menunjukkan bahwa solusi yang ada pun memerlukan pendampingan agar bisa diimplementasikan secara efektif.
Mengapa Koperasi Desa Merah Putih Penting?
Kopdes Merah Putih bukan sekadar nama, melainkan representasi dari semangat pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput. Koperasi ini diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan anggotanya.
Melalui koperasi, masyarakat desa bisa mengumpulkan modal bersama, mengelola usaha secara kolektif, dan mengakses pasar yang lebih luas. Ini adalah model ekonomi kerakyatan yang terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, asalkan dikelola dengan baik.
Potensi besar yang dimiliki Sulsel dengan ribuan desanya seharusnya bisa dioptimalkan melalui Kopdes Merah Putih. Dari pertanian, perikanan, hingga kerajinan tangan, koperasi bisa menjadi wadah untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat daya saing ekonomi desa.
Dampak Jangka Panjang Jika Kondisi Ini Dibiarkan
Jika kondisi "mati suri" ini terus dibiarkan, dampaknya akan sangat merugikan. Pertama, potensi ekonomi desa yang besar akan terbuang sia-sia. Ribuan koperasi yang tidak aktif berarti ribuan peluang usaha dan peningkatan kesejahteraan yang hilang.
Kedua, akan muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Dana dan upaya yang telah dikeluarkan untuk membentuk koperasi ini akan dianggap sia-sia, yang bisa menghambat partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan lainnya di masa depan.
Ketiga, program Kopdes Merah Putih sendiri akan kehilangan relevansinya. Tujuan mulia untuk memberdayakan desa melalui koperasi akan sulit tercapai jika fondasinya rapuh dan tidak didukung oleh operasional yang efektif. Ini juga bisa menjadi preseden buruk bagi program koperasi serupa di daerah lain.
Harapan dan Langkah Konkret ke Depan
Melihat kondisi ini, langkah-langkah konkret dan terukur sangat dibutuhkan. Selain supervisi dan pendampingan yang intensif dari pemerintah daerah, perlu juga ada upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelola koperasi. Pelatihan manajemen, keuangan, dan pemasaran menjadi kunci.
Pemerintah juga perlu memastikan akses permodalan tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah dijangkau oleh koperasi di desa. Sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran ke SIM Kopdes harus diperkuat, bahkan mungkin dengan mendatangi langsung desa-desa yang memiliki koperasi.
Sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya juga harus dipererat. Dengan dukungan yang komprehensif, diharapkan ribuan Kopdes Merah Putih di Sulsel yang kini "mati suri" bisa bangkit dan benar-benar menjadi pilar ekonomi desa yang kokoh.
Masa depan ekonomi kerakyatan di Sulsel sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dan masyarakat menyikapi tantangan ini. Bukan hanya soal membentuk koperasi, tetapi bagaimana menjadikannya hidup, berkembang, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya.
