Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja meluncurkan serangkaian program strategis yang siap menggebrak akselerasi ekonomi di tahun 2025. Paket kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pemulihan ekonomi, serta mendukung sektor-sektor kunci di Indonesia.
Pengumuman penting ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (15/9). Total anggaran yang disiapkan untuk seluruh program ini pada 2025 diperkirakan mencapai angka fantastis: Rp16,23 triliun.
Gebrakan Awal: 8 Program Unggulan Akselerasi Ekonomi 2025
Ini dia rincian delapan program utama yang akan menjadi fokus pemerintah di tahun depan, lengkap dengan manfaat dan estimasi anggarannya. Siap-siap, siapa tahu kamu salah satu penerima manfaatnya!
1. Magang Bergaji UMP untuk Fresh Graduate
Kabar baik untuk para fresh graduate! Pemerintah meluncurkan program magang berdurasi satu tahun yang menargetkan 20 ribu peserta. Program ini khusus ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi yang baru memulai karier.
Peserta magang akan menerima gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan anggaran Rp198 miliar per tahun hingga 2026. Ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan pengalaman kerja sekaligus penghasilan yang layak.
2. Keringanan Pajak PPh 21 untuk Sektor Pariwisata
Sektor pariwisata kembali mendapat angin segar. Sebanyak 552 ribu pekerja di industri padat karya-pariwisata akan menikmati keringanan PPh 21. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi para pekerja.
Insentif ini berlaku selama tiga bulan di sisa tahun pajak 2025, dengan alokasi Rp120 miliar di 2025 dan Rp480 miliar untuk 12 bulan di 2026. Ini adalah langkah konkret pemerintah untuk mendukung pemulihan sektor vital ini.
3. Bantuan Pangan: Beras Gratis untuk Jutaan KPM
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM akan menerima 10 kg beras per bulan, yang sangat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga.
Bantuan ini akan diberikan selama dua bulan (Oktober-November) dan bisa diperpanjang hingga Desember jika anggaran belum optimal. Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp7 triliun, termasuk biaya distribusi.
4. Subsidi Iuran JKK & JKM untuk Pekerja Informal
Pekerja bukan penerima upah (BPU) seperti ojek online, sopir, kurir, dan logistik juga tak luput dari perhatian. Sebanyak 731.361 pekerja ini akan mendapatkan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50 persen selama enam bulan.
Manfaat yang diterima sangat signifikan, meliputi santunan kematian, santunan cacat, hingga beasiswa untuk anak, dengan total manfaat mencapai Rp42 juta. Anggaran sebesar Rp36 miliar akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
5. KPR Impian Lebih Mudah dengan MLT Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memudahkan pekerja memiliki rumah. Program ini menawarkan relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PRP dengan maksimum BI Rate +3 persen dan kredit developer maksimum BI Rate +4 persen.
Relaksasi SLIK OJK juga menjadi bagian dari program ini. Sebanyak 1.050 unit rumah akan menerima manfaat ini, dengan anggaran Rp150 miliar untuk selisih bunga yang ditanggung oleh BPJS.
6. Proyek Padat Karya Tunai: Ribuan Lapangan Kerja Instan
Pemerintah juga menggenjot program Padat Karya Tunai (Cash for Work) melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU). Program ini menargetkan 609.465 orang pekerja.
Proyek-proyek ini akan berlangsung dari September hingga Desember 2025. Anggaran yang disiapkan untuk Kemenhub sebesar Rp1,8 triliun dan KemenPU sebesar Rp3,5 triliun, menciptakan ribuan lapangan kerja dalam waktu singkat.
7. Percepatan Deregulasi PP28: Izin Usaha Makin Gampang
Bagi para pelaku usaha, pemerintah mempercepat aturan turunan PP28 dan integrasi sistem Kementerian/Lembaga serta RDTR Digital ke dalam sistem OSS. Ini bertujuan untuk mempermudah proses perizinan usaha.
Target cakupan wilayah adalah lebih dari 50 daerah pada 2025 dan lebih dari 300 daerah pada 2026. Anggaran yang dialokasikan adalah Rp175 miliar untuk 2025 dan Rp1,05 triliun untuk 2026, demi ekosistem bisnis yang lebih efisien.
8. Program Perkotaan: Jakarta Jadi Pilot Project
Program perkotaan ini fokus pada peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy. Tahap awal pelaksanaan akan dilakukan di DKI Jakarta sebagai pilot project.
Selanjutnya, program ini akan diperluas ke beberapa daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Sumber dana berasal dari dana kontingensi Pemda DKI sebesar Rp2,7 triliun dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
Berlanjut di 2026: 4 Program Insentif Ekonomi yang Diteruskan
Tak hanya berhenti di 2025, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menegaskan kelanjutan beberapa program insentif ekonomi. Ini demi menjaga stabilitas dan mendukung pelaku UMKM, pekerja pariwisata, industri padat karya, hingga pekerja informal.
1. PPh Final 0,5 Persen UMKM Diperpanjang hingga 2029
Kabar gembira untuk UMKM! Pemerintah memperpanjang jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen untuk Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM hingga 2029. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban pajak dan menyederhanakan administrasi.
Anggaran yang disiapkan untuk 2025 sebesar Rp2 triliun, dengan jumlah WP UMKM terdaftar mencapai 542.000. Perpanjangan ini akan diformalkan melalui revisi peraturan pemerintah.
2. Insentif PPh 21 DTP Pariwisata Tetap Ada
Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan akan terus berlanjut. Estimasi anggaran yang disiapkan sekitar Rp480 miliar per tahun.
Tujuannya jelas, yaitu menjaga daya beli pekerja dan terus mendukung pemulihan sektor pariwisata yang sempat terpuruk.
3. PPh 21 DTP untuk Industri Padat Karya
Kebijakan ini menyasar pekerja di industri padat karya seperti alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit. Pekerja dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan berhak atas insentif ini.
Program ini akan menyasar sekitar 1,7 juta pekerja, dengan alokasi anggaran 2025 sebesar Rp800 miliar. Ini adalah bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.
4. Diskon Iuran JKK & JKM BPU Makin Luas
Program subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) akan diperluas di 2026. Sasarannya adalah pekerja sektor informal atau bukan penerima upah, seperti petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga.
Hingga 31 Agustus 2025, jumlah peserta BPU mencapai 9.962.568 orang. Estimasi anggaran untuk 2026 mencapai Rp753 miliar, memastikan lebih banyak pekerja informal terlindungi.
Fokus Utama: 5 Program Penciptaan Jutaan Lapangan Kerja
Pemerintah juga serius mendorong program-program strategis untuk memperluas lapangan kerja di berbagai sektor. Melalui paket ekonomi yang akan dijalankan, setidaknya ada lima program besar yang diproyeksikan menyerap jutaan tenaga kerja di seluruh Indonesia.
1. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Menggerakkan Ekonomi Lokal
Program ini menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi baru. Hingga 14 September 2025, tercatat 81.487 koperasi berbadan hukum, dengan proyeksi menyerap 681 ribu orang.
Targetnya meningkat hingga 1,38 juta orang sampai akhir 2025. Ini adalah upaya untuk menggerakkan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
2. Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP): Sejahterakan Pesisir
Program KNMP ini menargetkan 100 desa dengan estimasi serapan 8.645 tenaga kerja untuk tahun ini. Dalam jangka panjang, pembangunan 4.000 titik KNMP diperkirakan menciptakan hingga 200 ribu lapangan kerja.
Ini adalah langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mengembangkan potensi kelautan.
3. Revitalisasi Tambak Pantura: Potensi Ratusan Ribu Pekerja
Revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara Jawa mencakup area seluas 20.000 hektar. Program ini diproyeksikan menyerap hingga 168 ribu tenaga kerja.
Potensi ekonomi dari sektor perikanan budidaya ini sangat besar, sekaligus membuka banyak peluang kerja baru.
4. Modernisasi Kapal Nelayan: Dorong Produktivitas Bahari
Melalui modernisasi 1.000 kapal nelayan, pemerintah menargetkan penciptaan hampir 200 ribu lapangan kerja baru. Modernisasi ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas para nelayan.
Dengan kapal yang lebih modern, hasil tangkapan diharapkan meningkat, berdampak positif pada pendapatan nelayan.
5. Perkebunan Rakyat: Replanting untuk Masa Depan
Program penanaman kembali 870 ribu hektar lahan perkebunan diproyeksikan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun. Komoditas utama meliputi tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.
Ini adalah investasi jangka panjang untuk sektor pertanian, memastikan keberlanjutan produksi dan kesejahteraan petani.
Visi 2026: Usulan Program Penyerapan Likuiditas Rp200 Triliun
Pemerintah juga mengusulkan program strategis untuk menyerap likuiditas sebesar Rp200 triliun di tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada sektor perumahan serta perluasan kesempatan kerja di bidang kelautan dan perikanan.
1. Kredit Program Perumahan: Wujudkan Rumah Impian
Melalui penempatan dana ke Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), masyarakat dapat mengakses Kredit Program Perumahan sebagaimana diatur dalam Permenko 13/2025.
Target plafon untuk supply mencapai Rp117 triliun (320.000 unit rumah tipe 36), sementara untuk demand Rp13 triliun (113.000 unit rumah). Perkiraan suku bunga untuk debitur hanya 5 persen per tahun dengan subsidi bunga dan penempatan dana pemerintah, atau 6 persen tanpa penempatan dana.
2. Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan
Sektor kelautan dan perikanan akan menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja. Revitalisasi Tambak Pantura seluas 20.413 hektar ditargetkan meningkatkan produksi 1,18 juta ton dengan nilai Rp30,65 triliun.
Selain itu, akan dibangun 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dengan anggaran Rp24,2 triliun, pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi seluas 1.361 hektar, dan modernisasi 1.000 Kapal Perikanan dengan anggaran Rp48 triliun. Semua ini demi mewujudkan potensi maritim Indonesia yang luar biasa.
Dengan berbagai program ini, pemerintah Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya untuk mengakselerasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
