Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) kembali mencuatkan perdebatan sengit. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa pembahasan revisi ini akan mengkaji ulang status pejabat BUMN yang saat ini tidak dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Sebuah perubahan fundamental yang berpotensi mengubah lanskap tata kelola perusahaan pelat merah secara drastis.
Status Pejabat BUMN: Kembali Jadi Penyelenggara Negara?
Dasco menjelaskan bahwa DPR bersama pemerintah telah menangkap berbagai masukan dari masyarakat terkait polemik ini. Masukan-masukan tersebut kini menjadi pertimbangan utama dalam proses pembahasan revisi UU BUMN yang sedang berlangsung. "Itu banyak polemik mengenai, misalnya pejabat BUMN bukan penyelenggara negara. Nah, itu sedang dibahas. Kemungkinan itu akan dikembalikan lagi seperti semula," ujar Dasco di kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/9).
Pernyataan ini tentu saja menarik perhatian, mengingat status pejabat BUMN sebagai "bukan penyelenggara negara" adalah hasil dari perubahan regulasi sebelumnya. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN, secara eksplisit Pasal 9G menegaskan bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN tidak termasuk dalam kategori penyelenggara negara.
Mengapa Status Ini Penting? Implikasi Hukum dan Akuntabilitas
Perubahan status dari "bukan penyelenggara negara" menjadi "penyelenggara negara" bukanlah sekadar formalitas. Kategori "penyelenggara negara" membawa implikasi hukum yang sangat signifikan, terutama terkait dengan akuntabilitas dan pemberantasan korupsi. Pejabat yang menyandang status ini akan tunduk pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya, argumentasi di balik pencabutan status penyelenggara negara adalah untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada BUMN agar dapat bergerak layaknya korporasi swasta. Diharapkan, dengan status ini, BUMN bisa lebih lincah dalam pengambilan keputusan bisnis tanpa terbebani birokrasi atau potensi kriminalisasi yang kerap membayangi pejabat publik. Namun, di sisi lain, ketiadaan status ini juga menimbulkan kekhawatiran akan longgarnya pengawasan dan potensi penyalahgunaan wewenang.
Polemik ini muncul karena masyarakat melihat adanya ketimpangan. Meskipun BUMN bergerak di sektor bisnis, mereka tetap mengelola aset negara dan memiliki dampak besar terhadap hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas yang setara dengan pejabat publik lainnya menjadi sangat relevan. Jika status ini dikembalikan, diharapkan akan ada peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik-praktik di BUMN.
Mengakomodir Putusan MK: Batasan Jabatan Wakil Menteri
Selain status pejabat, revisi UU BUMN kali ini juga akan mengakomodir beberapa putusan penting dari Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu contoh krusial adalah putusan mengenai wakil menteri yang hanya diperbolehkan menjabat sebagai komisaris paling lama dua tahun. Ini adalah langkah progresif untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan fokus utama wakil menteri tetap pada tugas-tugas kementeriannya.
Putusan MK ini lahir dari kekhawatiran akan rangkap jabatan yang bisa mengurangi efektivitas kinerja serta membuka celah untuk praktik kolusi. Dengan adanya batasan waktu ini, diharapkan wakil menteri dapat lebih fokus pada perannya sebagai pejabat pemerintah, sementara posisi komisaris di BUMN dapat diisi oleh individu yang memiliki kompetensi dan dedikasi penuh tanpa beban rangkap jabatan. Integrasi putusan MK ini menunjukkan komitmen DPR untuk menyelaraskan regulasi BUMN dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Peran Danantara dan Transformasi Kementerian BUMN
Revisi UU BUMN juga akan mengatur ulang fungsi-fungsi BUMN, terutama setelah hadirnya Danantara. Dasco mencontohkan bahwa fungsi kementerian yang selama ini menaungi BUMN bakal diubah menjadi sebuah badan, yang perannya hanya sebagai regulator. Ini menandakan adanya restrukturisasi besar dalam tata kelola BUMN di Indonesia.
Konsep Danantara sendiri merupakan upaya untuk menciptakan sebuah entitas yang lebih fokus pada pengelolaan portofolio BUMN, memisahkan fungsi regulator dari fungsi operator. Dengan Kementerian BUMN yang bertransformasi menjadi "badan" dan hanya berperan sebagai regulator, diharapkan akan ada kejelasan peran dan fungsi yang lebih baik. BUMN akan tetap berdiri sendiri, tidak melebur ke Danantara, namun akan berada di bawah payung "Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara" yang baru ini.
Perubahan struktural ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMN. Dengan kementerian yang fokus pada regulasi dan kebijakan makro, serta badan baru yang mengelola portofolio, diharapkan BUMN dapat beroperasi lebih efektif dan memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian negara. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan BUMN dapat bersaing di pasar global dan menjadi lokomotif pembangunan.
Target Penyelesaian dan Harapan ke Depan
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bahwa revisi UU BUMN ini ditargetkan akan coba diselesaikan sebelum penutupan masa sidang DPR. Target yang ambisius ini menunjukkan urgensi dan keseriusan pemerintah serta DPR dalam menata ulang kerangka hukum bagi perusahaan-perusahaan pelat merah. Proses pembahasan yang intensif diharapkan dapat menghasilkan undang-undang yang komprehensif dan menjawab berbagai tantangan yang ada.
Dengan revisi ini, harapan besar diletakkan pada terciptanya BUMN yang lebih akuntabel, transparan, dan profesional. Pengembalian status pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan meminimalkan potensi korupsi. Sementara itu, restrukturisasi peran kementerian dan hadirnya Danantara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing BUMN di kancah nasional maupun internasional. Ini adalah momen krusial bagi masa depan BUMN di Indonesia, yang akan sangat bergantung pada kualitas dan implementasi dari undang-undang yang baru ini.
