Ancaman serius datang dari pucuk pimpinan keuangan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan telah melayangkan ultimatum keras kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), mengancam pembekuan jika kinerja tidak kunjung membaik. Ultimatum ini sontak memicu respons dari Direktur Jenderal Bea Cukai, Djaka Budhi Utama.
Djaka Budhi Utama menegaskan bahwa ancaman tersebut merupakan bentuk koreksi yang sangat dibutuhkan bagi institusinya. Ia secara gamblang menyatakan tidak ingin sejarah kelam pembekuan Bea Cukai pada era 1985-1995 terulang kembali. "Kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai," tegas Djaka.
Ancaman Serius dari Bendahara Negara
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bukanlah gertakan semata. Ia bahkan mengklaim telah meminta izin langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan waktu satu tahun bagi Bea Cukai untuk berbenah. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah citra dan kinerja yang membelit DJBC di mata pimpinan tertinggi negara.
Purbaya tidak menampik bahwa citra Bea Cukai saat ini jauh dari kata baik. Persepsi negatif ini tidak hanya beredar di media massa dan masyarakat luas, tetapi juga sudah sampai ke telinga Presiden Prabowo sendiri. Kondisi ini menuntut perubahan fundamental yang tidak bisa ditawar lagi.
Sejarah Kelam yang Tak Ingin Terulang
Bagi Bea Cukai, ancaman pembekuan bukanlah hal baru. Sejarah mencatat, pada tahun 1985, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, seluruh pegawai instansi ini dirumahkan. Pembekuan tersebut berlangsung selama empat tahun, hingga 1989.
Kala itu, korupsi yang merajalela menjadi alasan utama di balik keputusan drastis tersebut. Tugas-tugas bea dan cukai dialihkan kepada perusahaan swasta asal Swiss, Suisse Generale Surveillance (SGS3). Periode ini menjadi trauma kolektif bagi institusi dan para pegawainya, sebuah catatan kelam yang Djaka Budhi Utama bertekad untuk tidak mengulanginya.
Strategi Pembenahan Internal Bea Cukai
Menanggapi ancaman ini, Djaka Budhi Utama berjanji akan memulai pembenahan dari akar masalahnya. Fokus utama adalah reformasi kultur kerja di lingkungan DJBC. Ia menyadari bahwa citra negatif yang melekat tidak bisa dihilangkan tanpa perubahan budaya kerja yang signifikan.
Selain itu, peningkatan pengawasan di setiap pintu masuk negara, baik pelabuhan maupun bandara, akan menjadi prioritas. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir praktik-praktik ilegal dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Djaka juga berjanji untuk memperbaiki semua aspek pelayanan kepada masyarakat.
Peran Teknologi dan Tantangan Pegawai Nakal
Salah satu upaya konkret yang telah dilakukan Bea Cukai adalah pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini diimplementasikan di sejumlah pintu masuk Indonesia untuk mendeteksi dan menghindari praktik underinvoicing, yaitu upaya memanipulasi nilai barang impor untuk mengurangi pembayaran bea masuk. Meskipun diakui belum sempurna, penggunaan AI ini adalah bagian dari komitmen Bea Cukai untuk terus berinovasi dan meningkatkan transparansi.
Djaka juga tidak menutup mata terhadap keberadaan "oknum" di dalam institusinya. Ia menegaskan bahwa pegawai yang terbukti "bandel" akan ditindak tegas melalui proses yang berlaku, baik dari kepatuhan internal maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. "Yang masih bandel, kita selesaikan, itu saja," ujarnya lugas.
Dukungan Masyarakat dan Harapan Perubahan
Image Bea Cukai sebagai "sarang pungli" adalah stigma yang sangat ingin dihilangkan oleh Djaka. Ia mengakui bahwa persepsi ini telah mengakar kuat di masyarakat. Oleh karena itu, ia memohon dukungan penuh dari publik untuk mendukung upaya pembenahan yang sedang dan akan terus dilakukan.
Dukungan masyarakat sangat krusial dalam menciptakan Bea Cukai yang bersih dan profesional. Tanpa partisipasi aktif dari publik, upaya reformasi internal akan terasa berat dan lambat. Ini adalah ajakan kolaborasi untuk membangun institusi yang lebih baik.
Masa Depan Bea Cukai di Tangan Purbaya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan tenggat waktu yang jelas. Jika dalam setahun Bea Cukai gagal menunjukkan perbaikan signifikan dan masyarakat masih merasa tidak puas, ancaman pembekuan akan menjadi kenyataan. Konsekuensinya tidak main-main: 16 ribu pegawai Bea Cukai terancam dirumahkan.
Purbaya percaya bahwa pegawai Bea Cukai adalah individu-individu pintar dan kompeten yang siap untuk berubah. Namun, kesiapan ini harus dibuktikan dengan tindakan nyata dan hasil yang terukur. Ini adalah momen krusial bagi Bea Cukai untuk membuktikan diri dan mengembalikan kepercayaan publik.
Pelajaran dari Pembekuan Tahun 1985
Pembekuan Bea Cukai pada tahun 1985 oleh Presiden Soeharto adalah respons terhadap tingkat korupsi yang ekstrem. Saat itu, pemerintah merasa perlu mengambil langkah radikal untuk membersihkan institusi yang dianggap telah gagal menjalankan tugasnya. Keputusan ini berdampak besar pada perekonomian dan citra negara di mata internasional.
Pengalihan tugas kepada SGS3, sebuah perusahaan swasta asing, menunjukkan betapa parahnya situasi saat itu. Ini adalah pelajaran berharga tentang pentingnya integritas dan profesionalisme dalam lembaga negara. Kini, sejarah itu mengancam untuk terulang, menjadi pengingat pahit bagi Bea Cukai untuk segera berbenah.
Ancaman dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini adalah momentum penting bagi Bea Cukai. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan sebuah institusi, tetapi juga tentang mengembalikan kepercayaan publik, memastikan kelancaran arus perdagangan, dan menjaga integritas keuangan negara. Waktu satu tahun yang diberikan adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Bea Cukai mampu bertransformasi menjadi lembaga yang bersih, modern, dan melayani.
