Kabar kurang mengenakkan datang dari kondisi keuangan negara kita. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tercatat mengalami defisit yang cukup besar, mencapai Rp321,6 triliun per Agustus 2025. Angka ini setara dengan 1,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara pemasukan dan pengeluaran pemerintah.
Angka Defisit yang Bikin Kaget
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara langsung melaporkan kondisi ini dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Senin (22/9). Ia menjelaskan bahwa defisit ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dinamika ekonomi yang sedang berlangsung. Defisit Rp321,6 triliun ini menjadi sorotan utama, mengingat pentingnya APBN sebagai instrumen vital dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.
Angka defisit ini tentu memicu pertanyaan besar: mengapa keuangan negara bisa sampai ‘minus’ sebanyak ini? Jawabannya terletak pada perbandingan antara pendapatan yang berhasil dikumpulkan negara dan jumlah uang yang telah dibelanjakan.
Pendapatan Negara Belum Optimal: Target Jauh dari Harapan?
Penyebab utama defisit ini adalah pendapatan negara yang belum mencapai target optimal. Hingga akhir Agustus 2025, kas negara baru mengumpulkan Rp1.638,7 triliun. Jumlah tersebut hanya sekitar 57,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2025. Ini menandakan ada tantangan besar dalam upaya mengumpulkan penerimaan.
Penerimaan pajak, sebagai tulang punggung pendapatan, menyumbang Rp1.330 triliun dari total pendapatan tersebut. Angka ini menunjukkan betapa krusialnya peran pajak dalam menopang keuangan negara. Sementara itu, sektor kepabeanan dan cukai berhasil mengumpulkan Rp122,9 triliun, yang berasal dari aktivitas ekspor-impor dan pengenaan cukai pada barang tertentu.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turut berkontribusi dengan angka Rp306,8 triliun per 31 Agustus 2025. PNBP ini berasal dari berbagai sumber, mulai dari layanan pemerintah, sumber daya alam, hingga keuntungan BUMN. Meskipun demikian, total penerimaan masih belum mampu menutupi kebutuhan belanja yang terus meningkat.
Penurunan aktivitas ekonomi, fluktuasi harga komoditas global, atau bahkan perubahan kebijakan fiskal bisa menjadi faktor di balik angka penerimaan yang belum mencapai target. Pemerintah perlu mengevaluasi secara mendalam untuk mengidentifikasi area mana yang perlu diperkuat agar target pendapatan bisa tercapai di sisa tahun anggaran.
Belanja Negara yang Tetap ‘Gacor’
Di sisi lain, pengeluaran pemerintah justru menunjukkan angka yang lebih besar dari pendapatan. Total belanja negara mencapai Rp1.960,3 triliun per Agustus 2025. Angka ini setara dengan 55,6 persen dari pagu anggaran yang telah disiapkan, menunjukkan bahwa pemerintah terus menjalankan program-programnya sesuai rencana.
Belanja ini dialokasikan untuk berbagai program dan kebutuhan yang vital bagi negara. Rinciannya, pemerintah pusat menghabiskan Rp1.388,8 triliun untuk operasional dan program-programnya. Ini termasuk gaji aparatur sipil negara, pembangunan infrastruktur, subsidi, serta berbagai proyek strategis nasional.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp571,5 triliun. Dana ini disalurkan ke pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur lokal. Belanja ini mencakup berbagai sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, hingga bantuan sosial untuk masyarakat.
Tujuannya tentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, besarnya belanja ini tanpa diimbangi pendapatan yang memadai, menjadi pemicu utama terjadinya defisit.
Keseimbangan Primer: Ada Titik Terang di Tengah Defisit?
Menariknya, di tengah defisit APBN, ada satu indikator yang menunjukkan hasil positif: keseimbangan primer. Keseimbangan primer tercatat surplus Rp22 triliun. Angka ini setara dengan 20 persen terhadap APBN tahun ini. Keseimbangan primer adalah selisih antara pendapatan dan belanja negara, tidak termasuk pembayaran bunga utang.
Surplus pada keseimbangan primer bisa diartikan sebagai sinyal bahwa secara operasional, pemerintah mampu menutupi pengeluaran rutinnya tanpa harus berutang baru untuk membayar bunga utang lama. Ini menunjukkan adanya fundamental fiskal yang cukup sehat sebelum mempertimbangkan beban utang masa lalu. Meski demikian, defisit APBN secara keseluruhan tetap menjadi tantangan yang harus diatasi.
Apa Dampak Defisit APBN Bagi Kita?
Defisit APBN bukan sekadar angka di laporan keuangan pemerintah, melainkan memiliki implikasi langsung bagi kehidupan kita sehari-hari. Ketika pendapatan negara lebih kecil dari pengeluaran, pemerintah biasanya akan mencari sumber pembiayaan lain untuk menutupi selisih tersebut. Salah satu cara yang paling umum adalah dengan berutang, baik dari dalam maupun luar negeri.
Peningkatan utang ini tentu akan menjadi beban bagi generasi mendatang, yang harus menanggung pembayaran pokok dan bunganya. Selain itu, defisit yang terus-menerus bisa memicu inflasi jika pemerintah terpaksa mencetak uang baru, atau bahkan menghambat pembangunan jika proyek-proyek vital harus ditunda karena keterbatasan dana. Ini bisa berarti lapangan kerja yang lebih sedikit, fasilitas publik yang kurang memadai, atau harga barang yang lebih tinggi.
Oleh karena itu, menjaga kesehatan APBN adalah kunci untuk stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Defisit yang tidak terkendali dapat mengikis kepercayaan investor dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.
Langkah Pemerintah Selanjutnya: Strategi Mengatasi ‘Minus’
Melihat kondisi defisit ini, pemerintah tentu tidak akan tinggal diam. Berbagai strategi perlu dipertimbangkan untuk menyehatkan kembali APBN. Salah satunya adalah dengan menggenjot penerimaan negara melalui optimalisasi pajak, bea cukai, dan PNBP. Ini bisa dilakukan dengan perluasan basis pajak, penegakan hukum yang lebih baik, atau inovasi dalam layanan perpajakan agar lebih mudah diakses masyarakat.
Di sisi pengeluaran, efisiensi dan prioritisasi belanja menjadi sangat krusial. Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak maksimal dan tepat sasaran, menghindari pemborosan, dan mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang paling strategis. Mencari sumber pembiayaan yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko utang juga menjadi agenda penting.
Pemerintah bisa mempertimbangkan penerbitan surat utang negara dengan tenor yang lebih panjang atau mencari pinjaman dari lembaga multilateral dengan bunga rendah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap keputusan fiskal dibuat demi kepentingan terbaik rakyat.
Kondisi defisit APBN per Agustus 2025 ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang prudent dan berkelanjutan. Meskipun ada tantangan, upaya pemerintah untuk menyeimbangkan neraca keuangan harus terus didukung. Mari kita pantau bersama bagaimana langkah-langkah selanjutnya akan diambil untuk memastikan APBN tetap sehat dan mampu menopang kemajuan Indonesia.
