Jakarta di ambang kekacauan lalu lintas besok! Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Garda Indonesia siap melancarkan aksi demonstrasi besar-besaran. Tak hanya itu, mereka juga mengancam akan mematikan aplikasi secara massal, berpotensi melumpuhkan sebagian besar layanan transportasi online di Ibu Kota.
Aksi ini merupakan puncak kekesalan mereka terhadap berbagai kebijakan yang dianggap merugikan, dengan tujuh tuntutan utama yang siap disuarakan di Istana Kepresidenan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), hingga DPR RI. Momen ini diprediksi akan menjadi salah satu protes ojol terbesar yang pernah terjadi, menyoroti ketidakpuasan mendalam di kalangan para pengemudi.
Peringatan Keras dari Garda Indonesia: Jakarta Siaga!
Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, secara tegas telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh warga Jakarta. Ia meminta masyarakat untuk mencari moda transportasi alternatif pada Rabu, 17 September 2025, karena mayoritas driver ojol akan berpartisipasi dalam aksi solidaritas ini. Ini bukan sekadar ajakan, melainkan peringatan serius akan potensi gangguan masif.
Menurut Igun, pemadaman aplikasi secara masif ini adalah bentuk pergerakan demonstrasi yang kuat. Aksi ini tidak hanya akan menyasar Istana, tetapi juga Kemenhub dan DPR RI, menunjukkan keseriusan tuntutan mereka yang ingin didengar oleh seluruh pemangku kebijakan. Solidaritas para driver diharapkan mampu memberikan tekanan signifikan kepada pemerintah.
Bukan Sekadar Aksi Biasa: 7 Tuntutan Mendesak Ojol
Di balik ancaman ‘lumpuhnya’ Jakarta, ada tujuh poin krusial yang menjadi inti perjuangan Garda Indonesia. Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan keresahan mendalam para pengemudi ojol yang merasa hak-hak mereka terabaikan dan kondisi kerja semakin tidak layak. Mereka berharap aksi ini dapat membawa perubahan nyata.
1. RUU Transportasi Online: Prioritas Mendesak
Pertama, Garda mendesak pemerintah dan DPR untuk segera memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026. Keberadaan payung hukum yang jelas dianggap sangat vital untuk melindungi hak-hak pengemudi dan menciptakan ekosistem yang lebih adil bagi semua pihak. RUU ini diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang selama ini belum teratasi.
2. Potongan Aplikator: Dari 20% ke 10%
Kedua, mereka menuntut penurunan potongan aplikator dari 20 persen menjadi 10 persen. Potongan yang terlalu besar ini dinilai sangat memberatkan pengemudi, mengurangi pendapatan bersih mereka secara signifikan di tengah biaya operasional yang terus meningkat, seperti harga bensin dan perawatan kendaraan. Penurunan potongan ini dianggap krusial untuk meningkatkan kesejahteraan driver.
3. Regulasi Tarif Barang dan Makanan: Keadilan untuk Driver
Tuntutan ketiga adalah pembuatan regulasi tarif khusus untuk layanan antar barang dan makanan. Selama ini, tarif yang tidak terstandardisasi seringkali merugikan driver, terutama untuk pengiriman jarak jauh atau dengan beban berat yang tidak sebanding dengan upah yang diterima. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian dan keadilan.
4. Audit Investigatif Potongan 5%: Transparansi Wajib!
Selanjutnya, Garda menuntut audit investigatif atas potongan 5 persen yang selama ini diambil aplikator. Mereka ingin mengetahui ke mana dana tersebut dialokasikan dan memastikan tidak ada praktik yang merugikan pengemudi atau bahkan menyalahi aturan. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan antara driver dan aplikator.
5. Hapus Program Merugikan: Aceng, Slot, Multi Order, Member Berbayar
Tuntutan kelima adalah penghapusan program-program yang dianggap merugikan pengemudi, seperti ‘Aceng’, ‘Slot’, ‘Multi Order’, dan ‘Member Berbayar’. Program-program ini disebut-sebut hanya menguntungkan aplikator dan justru membebani driver dengan berbagai skema yang tidak adil, seringkali memaksa mereka untuk bekerja lebih keras dengan imbalan yang minim.
6. Copot Menhub Dudy Purwagandhi: Desakan Politik yang Kuat
Secara politis, Garda juga menuntut pencopotan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Kemenhub di bawah kepemimpinannya dinilai gagal dalam merespons dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi pengemudi transportasi online, sehingga dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Desakan ini menunjukkan tingkat kekecewaan yang sangat tinggi.
7. Usut Tuntas Kematian Affan Kurniawan: Keadilan untuk Korban
Terakhir, tuntutan yang paling menyentuh adalah desakan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas Tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan Affan Kurniawan. Kasus ini menjadi simbol perjuangan mereka untuk keadilan dan keamanan di jalan bagi seluruh pengemudi ojol, menuntut pertanggungjawaban dan pencegahan agar tragedi serupa tidak terulang.
Hari Perhubungan Nasional yang Penuh Gejolak
Momen demonstrasi ini bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional, sebuah ironi yang disoroti Igun Wicaksono. Menurutnya, hari yang seharusnya menjadi kebanggaan kemajuan Indonesia di bidang perhubungan justru akan menjadi ajang bagi Garda Indonesia menyuarakan kemunduran. Ini adalah bentuk protes simbolis yang kuat.
Kemunduran ini, kata Igun, terjadi semenjak Dudy Purwagandhi diangkat oleh Presiden Prabowo sebagai Menteri Perhubungan. Aksi ini bukan hanya tentang tuntutan spesifik, melainkan juga sebuah kritik keras terhadap kinerja kementerian dan pemerintah secara keseluruhan dalam mengelola sektor transportasi online yang terus berkembang pesat.
Dengan ancaman pemadaman aplikasi massal dan demonstrasi besar-besaran, Garda Indonesia berharap suaranya didengar dan tuntutan mereka segera direspons. Masyarakat Jakarta diimbau untuk bersiap menghadapi potensi gangguan layanan transportasi, sementara pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk merespons tuntutan para pengemudi ojol ini. Apakah tuntutan mereka akan dipenuhi atau justru berujung pada konflik yang lebih besar? Kita tunggu perkembangannya.
