Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini bikin geger jagat birokrasi. Ia tak segan melancarkan inspeksi mendadak (sidak) yang tak terduga, bukan ke lapangan, melainkan langsung menelepon layanan Kring Pajak 1500200. Hasilnya? Purbaya mengaku merasa "dikibuli" oleh anak buahnya sendiri di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Insiden ini sontak menjadi sorotan, menunjukkan betapa seriusnya sang Bendahara Negara dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Kecurigaan Purbaya terhadap laporan "serba baik" dari bawahannya kini menjadi tamparan keras bagi budaya birokrasi yang mungkin masih mempraktikkan "Asal Bapak Senang" (ABS).
Menkeu Purbaya: Sidak Dadakan, Hasilnya Bikin Kaget!
Momen langka ini terjadi saat Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sedang bertugas di luar negeri. Purbaya memanfaatkan kesempatan ini untuk secara langsung mengecek kesiapan internal DJP, yang selama ini selalu dilaporkan "bagus-bagus terus" kepadanya. Ia ingin memastikan bahwa laporan di atas kertas sejalan dengan realitas di lapangan.
Aksi "nyeleneh" ini bahkan sempat diunggah di akun TikTok resmi @ditjenpajakri pada Kamis (18/9). Video tersebut langsung jadi sorotan, menunjukkan Purbaya menelepon langsung Kring Pajak dengan ekspresi serius. Keberanian seorang Menteri Keuangan untuk melakukan sidak secara pribadi melalui telepon ini menunjukkan tingkat kepeduliannya terhadap kualitas layanan.
Usai sidak via telepon, Purbaya tak bisa menyembunyikan kekesalannya dan kecurigaannya. "Jadi, mereka ngibulin saya juga kayaknya," ujarnya blak-blakan dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9). Pernyataan ini jelas mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara informasi yang ia terima dengan pengalaman langsungnya.
Budaya “Asal Bapak Senang” di Kemenkeu?
Pernyataan Menkeu Purbaya ini mengindikasikan adanya dugaan praktik "Asal Bapak Senang" (ABS) di lingkungan Kemenkeu, khususnya DJP. Budaya ABS adalah fenomena di mana bawahan cenderung melaporkan hal-hal yang menyenangkan atau positif kepada atasan, meskipun kenyataannya tidak selalu demikian, demi menjaga citra baik atau menghindari teguran.
Purbaya secara spesifik menyoroti sistem Coretax, sebuah sistem inti perpajakan yang krusial. Ia mendengar bahwa anak buahnya selalu melaporkan Coretax sudah stabil dan berfungsi dengan baik. Namun, di sisi lain, ia menerima keluhan yang berbeda dari para wajib pajak yang merasa prosesnya masih lambat dan belum optimal.
"Kalau kata orang (Ditjen) Pajak, itu (coretax) bagus, sudah stabil katanya. Walaupun, kata teman-teman yang bayar (wajib pajak) itu masih lama katanya," tegasnya, menyoroti perbedaan mencolok antara laporan internal dan pengalaman pengguna. Disparitas ini menjadi pemicu utama kecurigaan Purbaya terhadap kebenaran informasi yang diterimanya.
Kecurigaan ini bukan sekadar masalah kecil, melainkan menyangkut integritas dan efisiensi pelayanan publik. Jika laporan yang diterima pimpinan tidak akurat, maka keputusan yang diambil pun bisa jadi tidak tepat, berujung pada kerugian bagi masyarakat dan negara. Purbaya menyadari betul pentingnya data yang valid untuk perbaikan sistem.
Janji Tegas Sang Bendahara Negara
Tak tinggal diam, Purbaya berjanji akan menertibkan pegawai-pegawai yang masih mempraktikkan budaya ABS. Ia ingin memastikan bahwa masalah yang ada benar-benar terselesaikan, bukan hanya ditutupi dengan laporan manis. Ini adalah langkah krusial untuk membangun birokrasi yang transparan dan akuntabel.
Meskipun tidak merinci sanksi yang akan diberikan, Purbaya menegaskan komitmennya untuk melakukan perubahan fundamental. "Yang ABS-ABS pelan-pelan akan kita ubah menjadi tidak ABS, yang penting problem-nya solve," sindirnya, menunjukkan bahwa fokus utamanya adalah penyelesaian masalah, bukan sekadar pencitraan.
Ia juga berjanji akan melakukan sidak langsung ke sistem Coretax untuk membuktikan kebenaran laporan yang diterimanya. Langkah ini menunjukkan keseriusan Purbaya dalam memperbaiki layanan pajak dan memastikan bahwa investasi pada sistem baru benar-benar memberikan manfaat optimal bagi wajib pajak. Ini adalah janji yang patut ditunggu realisasinya.
Reaksi Publik dan Sorotan di Media Sosial
Video sidak Purbaya di TikTok DJP memang tidak secara eksplisit menyatakan kepuasan Menkeu, namun narasi yang menyertainya cukup menggambarkan ketegangan dan drama di balik layar. Unggahan tersebut berhasil menarik perhatian publik, terutama wajib pajak yang sering berinteraksi dengan layanan DJP.
"’Menkeu PYS tiba-tiba ngetes bawahannya dengan telepon ke Kring Pajak 1500200 untuk mengecek keandalan sistem contact centre DJP. Deg-degan gak tuh yang nerima telponnya?’ tulis keterangan video tersebut." Kalimat ini secara cerdas menangkap suasana tegang yang mungkin dirasakan oleh petugas Kring Pajak saat menerima telepon dari orang nomor satu di Kementerian Keuangan.
Kehadiran Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang mendampingi Purbaya juga menambah bobot momen ini. Ini bukan sekadar aksi personal, melainkan upaya kolektif pimpinan Kemenkeu untuk memastikan kualitas layanan. Sidak ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas di lembaga pemerintahan, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Insiden ini bukan sekadar sidak biasa, melainkan tamparan keras bagi birokrasi yang masih nyaman dengan budaya ABS. Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan bahwa ia tak segan turun tangan langsung, bahkan dengan cara yang tak terduga, demi memastikan pelayanan publik yang prima. Langkah ini diharapkan dapat memicu perbaikan signifikan dalam kualitas layanan pajak dan sistem Coretax.
Harapannya, langkah tegas ini bisa memicu perubahan positif di DJP dan Kemenkeu secara keseluruhan. Demi layanan publik yang lebih baik, efisien, dan bebas dari praktik "Asal Bapak Senang" yang merugikan masyarakat. Ini adalah momentum penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
