Senin, 15 September 2025, menjadi hari yang cukup menarik di tengah hiruk pikuk pembahasan anggaran negara. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, membuat sebuah keputusan yang bisa dibilang mengejutkan banyak pihak. Di hadapan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Erick Thohir dengan tegas menyatakan tidak akan meminta tambahan anggaran untuk kementeriannya di tahun 2026.
Keputusan ini tentu saja menarik perhatian, mengingat lazimnya kementerian atau lembaga negara lain selalu berupaya mengajukan penambahan anggaran. Namun, Erick Thohir justru memilih untuk "nrimo" atau menerima pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp280 miliar. Sebuah sikap yang jarang terlihat dalam dinamika pembahasan anggaran di Senayan.
Keputusan Mengejutkan di Rapat Kerja DPR
Rapat Kerja (Raker) antara Komisi VI DPR RI dan Menteri BUMN Erick Thohir yang berlangsung di Jakarta Pusat pada Senin (15/9) menjadi saksi bisu keputusan ini. Dengan lugas, Erick Thohir menyampaikan bahwa pihaknya telah menyepakati pagu anggaran dan tidak ada permintaan penyesuaian. Ini menunjukkan komitmen kuat terhadap efisiensi dan pengelolaan keuangan yang prudent.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, turut mengonfirmasi hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2026 sudah diputuskan dalam surat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada 11 September 2025. Isi surat tersebut sangat jelas: pagu Kementerian BUMN tidak mengalami penyesuaian alias tetap di angka Rp280 miliar.
Dengan demikian, Raker tersebut tidak lagi diwarnai pemaparan panjang lebar mengenai usulan anggaran. Komisi VI DPR RI langsung menyetujui besaran pagu anggaran yang telah ditetapkan. Ini adalah momen langka di mana pembahasan anggaran berjalan begitu cepat dan tanpa drama, berkat sikap tegas dari Menteri BUMN.
Nurdin Halid secara resmi membacakan persetujuan tersebut, "Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN tahun anggaran 2026 berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran TA 2026 Nomor S-505/MK.03/2025 dan B.621/D.9/PP.04.03/07/2025 tanggal 24 Juli 2025, hal pagu anggaran belanja kementerian/lembaga dan dana alokasi khusus sebesar Rp280.311.060.000." Persetujuan ini disambut dengan pernyataan "setuju" dari para anggota Komisi VI DPR RI.
Filosofi ‘Nrimo’ ala Erick Thohir
Sikap "nrimo" yang ditunjukkan Erick Thohir ini bukan tanpa alasan. Sejak menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick dikenal sebagai sosok yang berani mengambil keputusan strategis dan fokus pada efisiensi serta restrukturisasi. Ia kerap menekankan pentingnya BUMN untuk mandiri dan tidak terus-menerus bergantung pada suntikan dana negara.
Keputusan untuk tidak meminta tambahan anggaran ini bisa diinterpretasikan sebagai sinyal kuat bahwa Kementerian BUMN merasa cukup dengan alokasi yang ada. Ini juga menunjukkan kepercayaan diri terhadap kemampuan pengelolaan internal dan sumber daya yang dimiliki. Filosofi ini sejalan dengan upayanya untuk menjadikan BUMN lebih profesional dan akuntabel.
Sebagai figur publik yang juga menjabat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memiliki rekam jejak dalam mengelola organisasi dengan pendekatan yang terukur. Ia seringkali menekankan pentingnya optimalisasi aset dan peningkatan kinerja tanpa harus selalu mengandalkan dana tambahan. Ini adalah cerminan dari gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan berorientasi pada hasil.
Sikap "nrimo" ini juga bisa menjadi contoh bagi kementerian atau lembaga lain untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran. Di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan pembangunan yang tinggi, efisiensi anggaran menjadi kunci. Erick Thohir seolah ingin menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang matang, pagu yang ada sudah cukup untuk menjalankan program-program prioritas.
Anggaran Rp280 Miliar: Cukupkah untuk BUMN?
Pertanyaan besar yang muncul kemudian adalah, apakah anggaran sebesar Rp280,31 miliar ini cukup untuk menjalankan roda Kementerian BUMN di tahun 2026? Angka ini, meskipun terlihat besar, sebenarnya relatif kecil jika dibandingkan dengan total aset dan peran strategis BUMN dalam perekonomian nasional. Namun, perlu diingat bahwa anggaran ini adalah untuk operasional kementerian, bukan untuk seluruh BUMN secara langsung.
Anggaran Rp280,31 miliar tersebut dialokasikan untuk dua program utama. Pertama, program dukungan manajemen senilai Rp197,82 miliar. Program ini mencakup berbagai kegiatan administratif, operasional kantor, gaji pegawai, serta dukungan teknis yang memastikan jalannya fungsi kementerian secara efektif. Ini adalah tulang punggung operasional sehari-hari.
Kedua, program pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp82,48 miliar. Bagian ini sangat krusial karena Kementerian BUMN memiliki tugas besar untuk mengawasi ratusan perusahaan pelat merah. Program ini mencakup kegiatan seperti penyusunan kebijakan, evaluasi kinerja BUMN, restrukturisasi, serta inisiatif strategis untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi BUMN.
Dengan pagu yang tetap, Kementerian BUMN dituntut untuk lebih kreatif dan efisien dalam menjalankan kedua program ini. Ini berarti setiap rupiah yang dialokasikan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, menghindari pemborosan, dan fokus pada prioritas yang benar-benar memberikan dampak positif. Ini adalah tantangan sekaligus peluang untuk menunjukkan kapabilitas manajemen yang tinggi.
Dampak dan Implikasi bagi BUMN di Tahun 2026
Keputusan ini memiliki implikasi yang cukup signifikan bagi ekosistem BUMN. Pertama, ini mendorong kementerian untuk lebih fokus pada efisiensi internal. Dengan anggaran yang terbatas, setiap unit kerja di Kementerian BUMN harus berpikir keras untuk mencapai target dengan sumber daya yang ada. Ini bisa memicu inovasi dalam pengelolaan program dan proyek.
Kedua, ini bisa menjadi sinyal positif bagi publik dan investor. Sikap tidak meminta tambahan anggaran menunjukkan bahwa Kementerian BUMN memiliki keyakinan terhadap kemampuan BUMN untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri. Ini juga mencerminkan tata kelola yang baik dan komitmen terhadap transparansi anggaran.
Ketiga, keputusan ini bisa memperkuat posisi tawar Kementerian BUMN dalam mendorong reformasi di tubuh BUMN. Dengan tidak bergantung pada anggaran tambahan, kementerian memiliki legitimasi lebih untuk menuntut kinerja optimal dan akuntabilitas dari perusahaan-perusahaan BUMN. Ini adalah langkah maju menuju BUMN yang lebih sehat dan profesional.
Di sisi lain, tantangan tentu saja ada. Dengan anggaran yang tetap, Kementerian BUMN harus memastikan bahwa program pengembangan dan pengawasan tidak terganggu. Mereka harus mampu mengidentifikasi prioritas utama dan mengalokasikan sumber daya secara cerdas agar upaya restrukturisasi dan peningkatan kinerja BUMN tetap berjalan optimal.
Secara keseluruhan, keputusan Erick Thohir untuk tidak meminta tambahan anggaran di tahun 2026 adalah sebuah gebrakan yang patut diapresiasi. Ini bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang filosofi kepemimpinan, komitmen terhadap efisiensi, dan visi untuk menjadikan BUMN lebih mandiri dan berkontribusi nyata bagi bangsa. Kita tunggu saja bagaimana Kementerian BUMN akan mengelola pagu Rp280 miliar ini untuk mencapai target-target ambisiusnya di tahun depan.
