Gelombang demonstrasi besar yang melanda Indonesia belakangan ini kerap dikaitkan dengan kinerja pemerintahan. Namun, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, punya pandangan berbeda yang cukup mengejutkan. Menurut Mari, protes massal ini sama sekali bukan tentang 10 bulan terakhir kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia justru menyoroti akar masalah yang jauh lebih dalam dan kompleks.
Mengapa Demonstrasi Terjadi? Bukan Hanya Soal Pemerintahan Sekarang
Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa demonstrasi yang terjadi bukan sekadar reaksi sesaat terhadap kebijakan terbaru. Ia melihatnya sebagai akumulasi dari persoalan ekonomi yang sudah mengakar kuat sejak satu dekade terakhir. Pengangguran yang merajalela dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tak kunjung usai menjadi pemicu utama.
"Ini adalah kondisi dan situasi ekonomi yang diwariskan," ungkap Mari dalam acara Indonesia Update di YouTube ANU Indonesia Project, Jumat (12/9). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa masalah yang dihadapi masyarakat saat ini adalah warisan dari kebijakan dan kondisi ekonomi di masa lalu.
Bayangan Pandemi dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi yang Memprihatinkan
Meskipun Indonesia kerap membanggakan pertumbuhan ekonomi di level 5 persen, Mari Elka Pangestu mempertanyakan kualitasnya. Angka tersebut, menurutnya, belum mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat, terutama yang berkualitas.
Dampak pandemi COVID-19 juga masih terasa kuat, bahkan lebih parah dari yang diperkirakan. Mari mencatat, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini 8,6 persen lebih rendah dari proyeksi pra-pandemi, menunjukkan pemulihan yang belum optimal. Ini berarti, ekonomi Indonesia belum benar-benar bangkit sepenuhnya dari keterpurukan akibat krisis kesehatan global.
"Kita akan melihat dampak buruknya terhadap lapangan kerja," tegas Mari. Ia menambahkan bahwa kondisi ini menjadi alasan kuat di balik banyaknya protes dan demonstrasi yang terjadi, karena masyarakat merasakan langsung kesulitan ekonomi.
‘Paradoks Indonesia’: Angka Ekonomi Apik, Rakyat Gelisah
Mari Elka Pangestu memperkenalkan istilah ‘Paradoks Indonesia’, sebuah fenomena yang mirip dengan ‘Paradoks Chili’. Ini menggambarkan situasi di mana data statistik ekonomi suatu negara terlihat cemerlang dan stabil, namun di sisi lain, justru memicu ketidakpuasan mendalam di kalangan warganya.
Paradoks ini, menurut Mari, sedang terjadi di Tanah Air. Pemerintah mungkin berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan menunjukkan angka-angka yang positif, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kegelisahan dan kesulitan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ada jurang antara data di atas kertas dan realitas hidup sehari-hari.
Lapangan Kerja Bergaji Rendah dan Kelas Menengah yang Terancam
Analisis Mari menunjukkan bahwa sebagian besar lapangan kerja baru yang tercipta di Indonesia berada di sektor-sektor bergaji rendah. Sektor pertanian, retail, serta akomodasi dan food and beverages (FnB) menyumbang 12,9 juta lapangan kerja, atau sekitar 82 persen dari total penciptaan lapangan kerja.
Ironisnya, sektor-sektor ini dikenal dengan upah yang minim, sehingga meskipun ada pekerjaan, kesejahteraan belum terjamin. Dampaknya, 10 juta penduduk kelas menengah terancam turun kasta, bahkan mendekati garis kemiskinan atau disebut ‘rentan’ (near poor). Ini adalah pergeseran sosial yang sangat mengkhawatirkan.
Pengeluaran rumah tangga kelas menengah untuk kebutuhan pokok seperti makanan juga meningkat signifikan. Padahal, dalam kondisi normal, pengeluaran untuk makanan cenderung menurun seiring dengan peningkatan pendapatan. Ini adalah indikator serius yang menunjukkan adanya tekanan ekonomi pada kelompok masyarakat yang seharusnya stabil.
PHK Meningkat, Persaingan Kerja Kian Ketat
Peningkatan angka PHK menjadi salah satu pemicu utama kegelisahan publik. Mari Elka Pangestu menyoroti bagaimana minimnya lapangan kerja yang layak, sementara jumlah pencari kerja terus bertambah setiap tahunnya.
Fenomena ribuan pelamar untuk hanya segelintir lowongan pekerjaan bukan lagi hal asing di Indonesia. Kondisi ini menciptakan persaingan yang sangat ketat dan memicu frustrasi di kalangan angkatan kerja, terutama bagi lulusan baru dan mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan.
"Ada gambar memperlihatkan 10 lowongan pekerjaan, ribuan orang melamar. Itu sangat sering diberitakan," imbuh Mari, menggambarkan betapa peliknya situasi pasar kerja saat ini.
Tuntutan ’17+8′ dan Gelombang Protes yang Memuncak
Gelombang demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus 2025, mulai dari tanggal 25, 28, 29, hingga 30 Agustus, menjadi puncak dari akumulasi kekecewaan ini. Protes ini menyebar di berbagai wilayah Indonesia, menunjukkan adanya keresahan yang merata di masyarakat.
Salah satu tuntutan utama yang disuarakan, baik di jalanan maupun media sosial, adalah kritik terhadap gaji dan tunjangan fantastis anggota DPR RI yang tembus ratusan juta rupiah. Tuntutan ini kemudian dikenal dengan kode ’17+8′, yang secara simbolis mewakili aspirasi rakyat agar wakil mereka lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Pandangan Mari Elka Pangestu ini memberikan perspektif baru mengenai gejolak sosial yang terjadi. Ini bukan sekadar isu politik sesaat, melainkan cerminan dari ketidakpuasan mendalam terhadap kondisi ekonomi yang belum berpihak pada rakyat. Pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, dituntut untuk tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan makro. Namun juga harus mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan dan lapangan kerja berkualitas, agar ‘Paradoks Indonesia’ ini tidak terus berlanjut dan memicu gejolak yang lebih besar.
