Siapa sangka, di tengah kesibukan mengelola keuangan negara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus menghadapi panggilan mendadak dari Presiden Prabowo Subianto. Bukan di Istana Negara, melainkan di kediaman pribadi Presiden di Hambalang. Panggilan ini ternyata dipicu oleh sebuah aduan dari bos Agrinas, sebuah entitas yang tengah menggarap program besar.
H2: Panggilan Mendadak ke Hambalang: Ada Apa dengan Agrinas?
Peristiwa penting ini terjadi pada Kamis, 18 September 2025. Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ia dipanggil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membahas sebuah masalah yang cukup pelik. Meski belum bisa membuka seluruh isi pembicaraan karena masih "agak mentah," satu hal yang pasti adalah pertemuan tersebut berkaitan erat dengan perseteruan antara Kementerian Keuangan dan Agrinas.
Purbaya menjelaskan bahwa pertemuan di Hambalang merupakan bagian dari upaya akselerasi yang dipimpin langsung oleh Presiden. Tujuannya adalah untuk mengatasi program-program yang mengalami hambatan atau gangguan. Salah satu gangguan yang mencuat adalah aduan dari Agrinas, yang memiliki program ribuan hektare tanah namun belum berhasil disertifikasi Hak Guna Usaha (HGU).
H2: Seteru HGU dan PNBP: Kemenkeu Jadi ‘Kambing Hitam’?
Permasalahan utama Agrinas adalah kebutuhan akan surat dari Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa lahan mereka bebas dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tanpa surat ini, proses sertifikasi HGU mereka tidak bisa berjalan mulus. Agrinas kemudian mengadukan kelambatan ini langsung kepada Presiden Prabowo, mengklaim bahwa surat mereka sudah dikirim namun belum diproses oleh Kemenkeu.
"Untuk HGU, dia perlu surat dari Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa itu bebas PNBP," jelas Purbaya. "Dia (Agrinas) komplain ke Presiden (Prabowo), ‘Pak, kami sudah kirim surat ke Kementerian Keuangan, tapi belum diproses’." Keluhan ini seolah menempatkan Kemenkeu sebagai pihak yang menghambat jalannya program.
H2: Menkeu Purbaya Balik Menyerang: "Saya Kan Enggak Tahu Malu!"
Namun, alih-alih merasa malu atau terpojok di hadapan Presiden, Purbaya Yudhi Sadewa justru menunjukkan sikap tegas dan membela diri. Ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak seharusnya dijadikan "kambing hitam" atau "samsak" yang selalu disalahkan atas setiap keterlambatan. Purbaya merasa keberatan jika Agrinas secara sepihak mengklaim Kemenkeu lambat dalam menerbitkan pernyataan bebas PNBP.
Dengan gaya blak-blakan, Purbaya menceritakan responsnya kepada Presiden Prabowo. "Saya kan enggak tahu malu. Saya bilang sama Presiden (Prabowo), ‘Pak Presiden, baru kirim tadi sore. Ya, besok saya keluarkan (pernyataan bebas PNBP). Hari ini saya keluarkan, tapi si Agrinas jangan klaim saya terlambat’." Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kemenkeu tidak akan tinggal diam dan siap membuktikan bahwa mereka bekerja sesuai prosedur.
H2: Memahami HGU dan PNBP: Kenapa Ini Penting?
Untuk memahami inti masalah ini, penting untuk mengetahui apa itu HGU dan PNBP. Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk pertanian, perkebunan, atau perikanan. Sertifikasi HGU sangat krusial bagi perusahaan seperti Agrinas untuk legalitas dan keberlanjutan operasional mereka.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Dalam konteks ini, Agrinas membutuhkan surat bebas PNBP dari Kemenkeu untuk memastikan bahwa lahan yang mereka gunakan tidak dikenakan pungutan tertentu, yang bisa jadi merupakan bagian dari insentif atau kebijakan pemerintah untuk program-program strategis.
H2: Hambalang dan Akselerasi Program: Sinyal dari Presiden
Pemanggilan ke Hambalang, yang dikenal sebagai kediaman pribadi Presiden Prabowo, memberikan sinyal kuat tentang betapa seriusnya Presiden dalam mengawal program-program strategis pemerintah. Ini menunjukkan bahwa Presiden tidak hanya memantau dari jauh, tetapi juga turun tangan langsung untuk mengatasi hambatan birokrasi yang memperlambat jalannya pembangunan. Akselerasi program menjadi prioritas utama, dan Presiden siap menjadi jembatan penyelesaian konflik antarlembaga.
Pertemuan ini juga mengindikasikan bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa semua pihak, baik kementerian/lembaga maupun sektor swasta yang terlibat dalam program pemerintah, bekerja secara efisien dan tidak saling menghambat. Hambalang menjadi saksi bisu bagaimana Presiden mencoba memecahkan kebuntuan dan mendorong percepatan demi tercapainya target pembangunan.
H2: Ancaman Kemenkeu untuk K/L yang ‘Lelet’: Anggaran Bisa Dicabut!
Insiden dengan Agrinas ini tampaknya menjadi titik balik bagi Menteri Keuangan Purbaya. Ia kini berbalik agresif dan berjanji akan mendatangi kementerian/lembaga (K/L) yang penyerapan anggarannya dinilai "lelet" atau lambat. Ini bukan gertakan semata, melainkan sebuah komitmen untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini utamanya akan menyasar K/L yang mengampu program-program besar di pemerintahan Prabowo. Kemenkeu akan melakukan penghitungan potensi serapan anggaran hingga Oktober 2025. Jika ditemukan ada anggaran yang tidak terserap secara optimal, Purbaya tidak akan ragu untuk mengambil anggaran tersebut dan memindahkannya ke program-program lain yang lebih siap dan membutuhkan.
H2: Dampak Kebijakan Agresif Kemenkeu: Efisiensi atau Ketegangan Baru?
Langkah agresif Purbaya ini tentu akan menciptakan dinamika baru dalam birokrasi pemerintahan. Di satu sisi, kebijakan ini diharapkan dapat memacu K/L untuk bekerja lebih cepat dan efisien dalam menyerap anggaran, sehingga program-program pembangunan bisa berjalan sesuai target. Ini adalah upaya nyata untuk mengatasi masalah klasik penyerapan anggaran yang kerap menjadi kendala di akhir tahun.
Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan baru antara Kemenkeu dan K/L lainnya. K/L mungkin merasa tertekan atau bahkan disudutkan jika anggaran mereka dicabut. Tantangannya adalah bagaimana Kemenkeu bisa menerapkan kebijakan ini secara adil dan transparan, sambil tetap menjaga koordinasi yang baik antarlembaga.
H2: Masa Depan Program Besar dan Peran Kemenkeu
Kasus Agrinas dan respons tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo sangat serius dalam mendorong percepatan program-program strategis. Kemenkeu, di bawah kepemimpinan Purbaya, tidak lagi hanya menjadi "penjaga gawang" anggaran, tetapi juga menjadi "pemain tengah" yang aktif mendorong akselerasi dan efisiensi.
Insiden ini menjadi pengingat penting bagi semua K/L dan pihak terkait bahwa koordinasi, komunikasi, dan kecepatan eksekusi adalah kunci. Di era pemerintahan yang menuntut gerak cepat, setiap hambatan birokrasi akan segera diatasi, bahkan jika itu harus melibatkan intervensi langsung dari Presiden. Kita tunggu saja bagaimana drama ini akan berlanjut dan dampaknya terhadap jalannya roda pemerintahan ke depan.
