Denpasar, CNN Indonesia – Kabar mengejutkan datang dari Pulau Dewata. Gubernur Bali, Wayan Koster, secara tegas menyatakan niatnya untuk menghentikan operasional platform akomodasi daring populer, Airbnb, di seluruh wilayah Bali. Langkah drastis ini bukan tanpa alasan, Koster menyoroti minimnya kontribusi Airbnb terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali yang vital.
Mengapa Airbnb Jadi Target Utama?
Keputusan ini disampaikan Koster usai menghadiri Musyawarah Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali ke-15 di Denpasar. Menurutnya, praktik akomodasi melalui Airbnb tidak memberikan dampak positif yang signifikan bagi kas daerah. Ini menjadi masalah serius, mengingat PAD adalah tulang punggung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bali.
Koster menjelaskan bahwa banyak akomodasi yang beroperasi melalui platform tersebut tidak berizin dan tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Kondisi ini menciptakan persaingan tidak sehat dengan hotel dan vila berizin yang patuh pada regulasi dan berkontribusi penuh pada perekonomian lokal.
Ancaman Ribuan Unit Ilegal yang Merugikan
Bukan hanya soal kontribusi PAD, Koster juga menyoroti adanya lebih dari 2.000 unit hotel dan vila tidak berizin yang beroperasi di Bali. Angka ini tentu sangat fantastis dan mengkhawatirkan. Keberadaan akomodasi ilegal ini menjadi momok bagi industri pariwisata yang sah.
"Wisatawannya naik, tapi tingkat huniannya juga tidak selaras dengan jumlah wisatawan yang datang ke Bali," ujar Koster. Ia menambahkan bahwa situasi ini tidak hanya merugikan pendapatan daerah, tetapi juga tidak sepenuhnya menghidupi ekonomi lokal Bali. Ini adalah ketimpangan yang harus segera diperbaiki.
Dampak Buruk pada Ekonomi Lokal dan Persaingan Usaha
Kehadiran ribuan unit akomodasi ilegal ini menciptakan gelombang kerugian berantai. Hotel dan vila yang sudah mengantongi izin, membayar pajak, dan mematuhi standar operasional, harus bersaing dengan harga yang jauh lebih murah dari akomodasi tanpa izin. Mereka yang ilegal tidak memiliki beban biaya operasional dan pajak, sehingga bisa menawarkan harga yang tidak masuk akal.
Ini jelas merugikan pelaku usaha pariwisata yang taat aturan. Mereka berinvestasi besar, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada PAD, namun harus menghadapi persaingan yang tidak adil. Koster menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus.
Langkah Tegas: Penertiban Tanpa Ampun Mulai 2026
Gubernur Koster tidak main-main dengan ancamannya. Ia memastikan bahwa penertiban akan dilakukan secara masif dan tanpa kompromi. "Belum lagi yang ilegal, belum lagi yang nakal-nakal semua akan kita tertibkan tidak ada ampun," tegasnya. Ini adalah seruan untuk semua pihak agar kompak mendukung penertiban demi kebaikan Bali.
Target penertiban tidak hanya menyasar unit-unit yang berafiliasi dengan Airbnb, tetapi juga rumah dan vila pribadi yang disewakan kepada orang asing dengan harga murah tanpa membayar pajak. Koster mengungkapkan bahwa data mengenai akomodasi semacam ini sudah ada di tangan pemerintah.
Masa Depan Akomodasi di Bali: Apa Kata Koster?
Rencana penghentian Airbnb dan penertiban akomodasi ilegal ini akan mulai berlaku efektif pada tahun 2026. Ini bukan sekadar ancaman kosong, melainkan sebuah komitmen serius untuk menata kembali sektor pariwisata Bali agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
"Akan diajukan untuk disetop, mulai 2026 akan ditindak," ujarnya. Langkah ini tentu saja memicu banyak pertanyaan dan diskusi di kalangan pelaku pariwisata, wisatawan, dan masyarakat umum. Apa dampaknya bagi wisatawan yang selama ini mengandalkan Airbnb? Bagaimana nasib pemilik properti yang menggantungkan pendapatan dari platform ini?
Visi Koster untuk Pariwisata Bali yang Berkelanjutan
Keputusan Koster ini mencerminkan visinya untuk pariwisata Bali yang lebih berkualitas dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal. Ia ingin memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata sejalan dengan peningkatan kesejahteraan warga dan kelestarian lingkungan. Ini adalah upaya untuk mengembalikan marwah pariwisata Bali yang sempat tergerus oleh praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab.
Dengan menertibkan akomodasi ilegal dan memastikan semua pihak berkontribusi pada PAD, diharapkan Bali bisa membangun fondasi pariwisata yang lebih kuat. Ini bukan hanya tentang pendapatan, tetapi juga tentang keadilan, regulasi, dan keberlanjutan.
Tantangan dan Harapan di Balik Kebijakan Baru
Tentu saja, implementasi kebijakan ini tidak akan mudah. Akan ada tantangan besar, mulai dari penolakan hingga upaya hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun, Koster berharap semua pihak di Bali dapat bersatu padu mendukung langkah ini.
"Kita semua harus kompak. Jadi saya ajak semua kompak di Bali, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi kita semua," pungkasnya. Masa depan pariwisata Bali ada di tangan bersama, dan langkah tegas ini diharapkan menjadi titik balik menuju ekosistem pariwisata yang lebih sehat dan bermanfaat bagi semua.
Pertanyaannya sekarang, bagaimana respons dari Airbnb dan para pemilik properti yang selama ini beroperasi melalui platform tersebut? Dan yang terpenting, bagaimana dampak jangka panjang kebijakan ini terhadap citra Bali sebagai destinasi wisata global? Hanya waktu yang akan menjawab.
