Jakarta, CNN Indonesia – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menjadi perbincangan hangat. Kali ini, sorotan tertuju pada ‘duel’ anggaran antara Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi program tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas mengancam akan menarik kembali anggaran MBG jika tidak terserap optimal, namun Kepala BGN Dadan Hindayana justru menunjukkan sikap tak gentar, bahkan memamerkan dukungan finansial luar biasa dari Presiden Prabowo.
Kepala BGN Tak Gentar dengan Ancaman Menkeu
Dadan Hindayana, sosok yang memimpin BGN, menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak khawatir dengan ultimatum yang dilayangkan oleh Menkeu Purbaya. Ia optimistis bahwa penyerapan anggaran sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan untuk program MBG di tahun 2025 akan berjalan sesuai rencana dan terserap sepenuhnya. "Saya gak khawatir terkait dengan itu (ancaman Menkeu Purbaya). Karena penyerapan kita insyaallah akan selesai, apalagi Rp71 triliun pasti terserap (di 2025)," tegas Dadan dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9). Pernyataan ini menunjukkan kepercayaan diri tinggi dari BGN dalam mengelola dana jumbo tersebut.
BGN Pamer Anggaran Tambahan Rp100 Triliun dari Presiden Prabowo
Bukan hanya percaya diri, Dadan bahkan mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan yang berpotensi meredakan ketegangan anggaran. Ia membeberkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan anggaran tambahan sekitar Rp100 triliun khusus untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis pada tahun ini. Angka ini jauh melampaui kebutuhan BGN.
Dadan menjelaskan, BGN sejatinya hanya membutuhkan tambahan sekitar Rp50 triliun untuk tahun 2025. Sisa Rp50 triliun dari total Rp100 triliun yang disiapkan Presiden Prabowo, dengan sukarela direlakan BGN untuk dialokasikan ke program-program lain di luar MBG. "Pak Presiden (Prabowo) sudah membuat stand by Rp100 triliun (anggaran tambahan MBG). Saya sudah sampaikan jauh hari ke pak presiden, kita tidak akan bisa menggunakan anggaran tambahan Rp100 triliun," cerita Dadan, menggambarkan dialognya dengan Presiden. "Jadi, yang Rp50 triliun silakan digunakan untuk kepentingan lain. Kami sudah sampaikan itu dan pak presiden cukup kaget, ‘Jadi, saya masih punya Rp50 triliun?’. ‘Silakan pak untuk kegiatan lain’," imbuhnya, menunjukkan efisiensi yang ingin dicapai BGN.
Penyerapan Anggaran MBG dan Dana yang Masih Diblokir
Saat ini, realisasi penyerapan anggaran untuk program MBG sudah mencapai angka yang signifikan, yaitu hampir Rp17 triliun. Angka ini menjadi bukti awal komitmen BGN dalam menjalankan program tersebut. "Sekarang (realisasi penyerapan anggaran MBG) sudah hampir Rp17 triliun. Jadi, kami tidak risau yang gitu-gitu (ancaman Menkeu Purbaya) karena kami tahu apa yang harus kami lakukan," tambah Dadan, menegaskan bahwa BGN memiliki strategi jelas.
Namun, di balik optimisme tersebut, Dadan juga menyinggung adanya kendala lain. Ia menyebutkan bahwa sekitar Rp9,1 triliun anggaran BGN masih berstatus ‘tanda bintang’ atau diblokir oleh Kementerian Keuangan. Kondisi ini berarti dana tersebut belum dapat digunakan, menambah kompleksitas dalam pengelolaan anggaran BGN.
Menkeu Purbaya: Fokus pada Efisiensi Belanja Pemerintah
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru menjabat sejak Senin (8/9), memang dikenal sebagai sosok yang menaruh perhatian besar pada kecepatan dan efisiensi belanja pemerintah. Sejak awal masa jabatannya, Purbaya telah menegaskan komitmennya untuk memelototi setiap kementerian/lembaga (K/L) yang menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang lambat atau ‘lelet’. Fokus utamanya adalah memastikan tidak ada dana pemerintah yang menganggur.
Program MBG oleh Badan Gizi Nasional menjadi salah satu yang paling banyak diadukan dan menjadi perhatian khusus Purbaya. Oleh karena itu, sang Bendahara Negara ini merasa perlu untuk memberikan ultimatum tegas kepada BGN, sebagai langkah preventif untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran. Purbaya ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat.
Ultimatum Menkeu Purbaya: Dana Tak Terserap Akan Ditarik
Ultimatum Purbaya bukan sekadar gertakan. Ia secara gamblang menjelaskan bahwa jika hingga akhir Oktober 2025 penyerapan anggaran MBG tidak sesuai target, pihaknya tidak akan ragu untuk mengambil kembali dana tersebut. "Kalau di akhir Oktober (2025) kita bisa hitung dan antisipasi penyerapannya (anggaran MBG) hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya," tegas Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9). Dana yang ditarik tersebut, menurut Purbaya, akan dialokasikan ke sektor lain yang lebih membutuhkan, atau digunakan untuk mengurangi defisit anggaran negara dan utang pemerintah.
Purbaya juga menambahkan bahwa pada dasarnya, tidak ada uang negara yang boleh menganggur atau ‘di-earmark’ hingga akhir tahun tanpa penyerapan yang jelas. Ia menekankan pentingnya fleksibilitas anggaran untuk memastikan efektivitas belanja negara. "Kalau dia (Badan Gizi Nasional) bisa lebih cepat (menyerap anggaran MBG), ditambah lagi uangnya, tapi hitungan kita enggak mungkin kelihatannya (menyerap 100 persen anggaran Rp71 triliun). Makanya, kita mau lihat dan kita perbaiki, kita bantu kalau bisa," sambungnya, menunjukkan bahwa Kemenkeu juga siap memberikan dukungan jika BGN menghadapi kendala.
Lampu Hijau dari Presiden Prabowo untuk Re-alokasi Anggaran
Yang lebih penting lagi, Purbaya mengklaim bahwa langkah tegasnya ini telah mengantongi lampu hijau langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden disebut telah memberikan persetujuan penuh untuk memindahkan anggaran MBG yang tidak terserap pada tahun ini ke pos-pos lain yang dianggap lebih prioritas. Ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran adalah prioritas tinggi bagi pemerintahan saat ini, dan Menkeu Purbaya memiliki dukungan penuh dari pucuk pimpinan negara untuk menjalankan tugasnya.
Implikasi ‘Duel’ Anggaran bagi Program Makan Bergizi Gratis
"Duel" anggaran antara Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional ini menggambarkan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan negara, terutama untuk program-program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis. Di satu sisi, ada desakan untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam penyerapan anggaran. Di sisi lain, ada optimisme dan keyakinan dari pelaksana program bahwa dana akan terserap optimal, bahkan dengan ‘cadangan’ yang disiapkan Presiden.
Masyarakat tentu berharap agar polemik anggaran ini tidak menghambat tujuan utama program MBG, yaitu memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak. Dengan adanya ancaman penarikan dana dan diiringi dengan optimisme BGN serta dukungan Presiden, publik akan terus menanti bagaimana drama anggaran ini akan berakhir dan seberapa efektif program MBG akan berjalan di lapangan.
