Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah bersiap menyongsong gelaran Muktamar X yang dijadwalkan berlangsung pada akhir bulan ini. Atmosfer politik di internal partai berlambang Ka’bah ini mulai memanas, diwarnai beragam spekulasi dan perebutan posisi strategis, terutama kursi ketua umum. Bukan hanya nama-nama internal yang muncul, namun juga figur dari luar partai yang tiba-tiba menyatakan kesiapan.
Situasi ini sontak memicu reaksi keras dari sejumlah kader, yang merasa khawatir akan arah dan identitas partai ke depan. Mereka menegaskan bahwa PPP bukanlah kendaraan politik instan yang bisa ditumpangi begitu saja tanpa melalui proses panjang. Ini adalah sebuah pertarungan ideologi dan warisan.
Muktamar X PPP: Panggung Perebutan Kursi Ketua Umum
Muktamar X PPP adalah agenda krusial yang akan menentukan arah dan kepemimpinan partai untuk periode mendatang. Dalam setiap muktamar, pemilihan ketua umum selalu menjadi magnet utama, menarik perhatian publik dan memunculkan intrik politik yang dinamis. Kali ini, dinamikanya terasa lebih intens.
Berbagai nama mulai digadang-gadang sebagai calon kuat, baik dari kalangan senior partai maupun generasi muda yang siap membawa perubahan. Namun, yang menarik perhatian adalah kemunculan figur-figur non-kader yang tiba-tiba menyatakan minatnya untuk memimpin PPP.
Ketika Figur ‘Instan’ Mencoba Merangsek: Reaksi Keras dari Internal
Fenomena munculnya calon ketua umum dari luar partai bukanlah hal baru dalam kancah politik Indonesia. Namun, di PPP, hal ini memicu gelombang protes dan kekhawatiran mendalam dari para kader yang telah lama berjuang. Mereka merasa identitas partai sebagai "partai kader" terancam.
Salah satu suara yang lantang menyuarakan kegelisahan ini adalah Arbi Irawan, seorang kader PPP. Ia menegaskan bahwa PPP memang terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung dan berjuang bersama, namun ada batasan yang jelas terkait kepemimpinan. "Silakan tokoh luar masuk ke PPP. Kami tidak pernah menolak siapa pun yang ingin bergabung," ujar Arbi.
Agus Suparmanto dan Gelombang Protes Kader
Pernyataan Arbi Irawan ini bukan tanpa alasan. Ia menyoroti deklarasi Agus Suparmanto yang menyatakan siap maju sebagai calon ketua umum PPP. Hal ini sontak menuai reaksi dari internal partai, karena dianggap seolah PPP kekurangan kader berkualitas untuk memimpin.
Bagi Arbi, dan mungkin banyak kader lainnya, langkah ini seolah meremehkan proses kaderisasi yang telah lama menjadi tulang punggung partai. Kepemimpinan PPP, menurutnya, harus melalui jenjang dan perjuangan, bukan sekadar datang tiba-tiba lalu mengklaim kursi pimpinan tertinggi.
Mengapa Kaderisasi Jadi Harga Mati? Menyelami DNA PPP
Arbi Irawan menekankan bahwa memimpin PPP harus melalui proses kaderisasi yang matang. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah esensi yang melekat pada identitas partai. Proses ini memastikan bahwa pemimpin memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah, ideologi, dan nilai-nilai perjuangan PPP.
Tanpa proses kaderisasi yang kuat, partai akan kehilangan arah dan mudah terombang-ambing oleh kepentingan sesaat. Kaderisasi adalah fondasi yang menjaga konsistensi perjuangan dan integritas partai di tengah dinamika politik yang seringkali pragmatis. Ini adalah bentuk investasi jangka panjang.
Warisan Ulama dan Ideologi yang Tak Boleh Luntur
PPP, menurut Arbi, adalah partai kader dengan sejarah panjang perjuangan ulama. Partai ini lahir dari semangat keumatan dan nasionalisme religius, dibangun atas dasar doa, air mata, dan keringat para ulama pendiri. Warisan ini bukan sekadar sejarah, melainkan ruh yang menghidupi partai hingga kini.
Jika kepemimpinan diserahkan kepada figur instan tanpa pemahaman mendalam tentang akar sejarah dan ideologi partai, maka ideologi dan warisan perjuangan PPP terancam luntur. Ini bukan hanya soal posisi, tapi tentang menjaga marwah dan jati diri partai yang telah diperjuangkan puluhan tahun. "PPP bukan partai pinjaman," tegas Arbi, menggarisbawahi kepemilikan emosional dan historis kader terhadap partai.
Tantangan PPP: Antara Tradisi dan Kebutuhan Modern
Kondisi ini menempatkan PPP di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk tetap relevan dan kompetitif di kancah politik modern yang menuntut inovasi dan keterbukaan. Di sisi lain, ada keharusan untuk menjaga tradisi, ideologi, dan nilai-nilai luhur yang telah menjadi identitas partai. Menyeimbangkan keduanya adalah tantangan besar.
Mungkin ada argumen bahwa figur eksternal bisa membawa angin segar, jaringan baru, atau bahkan sumber daya yang dibutuhkan untuk revitalisasi partai. Namun, bagi kader internal, hal ini tidak boleh mengorbankan prinsip dasar kaderisasi dan penghormatan terhadap perjuangan para pendahulu. Mereka percaya bahwa kekuatan sejati partai terletak pada soliditas dan komitmen kader-kader yang telah teruji.
Jalan ke Depan: Menanti Keputusan Muktamar
Debat sengit mengenai calon ketua umum ini menunjukkan betapa pentingnya Muktamar X bagi masa depan PPP. Keputusan yang diambil dalam forum tertinggi partai ini akan sangat menentukan arah gerak PPP dalam menghadapi Pemilu 2024 dan tantangan politik lainnya. Akankah PPP tetap teguh pada prinsip kaderisasi, ataukah akan membuka diri lebih lebar terhadap figur non-kader?
Yang jelas, suara-suara dari kader seperti Arbi Irawan menjadi pengingat penting bahwa identitas dan ideologi partai adalah aset tak ternilai yang harus dijaga. Perebutan kursi ketua umum bukan hanya soal kekuasaan, melainkan juga tentang menjaga warisan, memperkuat fondasi, dan memastikan PPP tetap menjadi partai yang relevan dengan akar perjuangannya. Kita tunggu saja, siapa yang akan memimpin PPP di era selanjutnya.
