Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) sekaligus Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA), Ma’mun Murod, melontarkan desakan keras kepada pemerintah Indonesia. Ia meminta agar Indonesia bersikap tegas menolak keikutsertaan pesenam asal Israel dalam kejuaraan senam dunia yang akan datang. Pernyataan ini sontak menarik perhatian publik, mengingat Indonesia akan menjadi tuan rumah ajang bergengsi tersebut.
Kejuaraan senam internasional ini dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober mendatang di Jakarta. Ajang ini berpotensi diikuti oleh atlet-atlet terbaik dari berbagai negara di dunia, termasuk Israel. Namun, bagi Ma’mun Murod, kehadiran atlet dari negara tersebut tidak bisa diterima begitu saja, dan ia memiliki alasan kuat di baliknya.
Desakan Tegas dari Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah
Ma’mun Murod bukan sosok sembarangan. Sebagai rektor UMJ, salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, dan juga Ketua Forum Rektor PTMA yang menaungi ratusan kampus Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, suaranya memiliki bobot signifikan. Desakannya ini mencerminkan pandangan kolektif dari lingkungan akademisi dan organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Pernyataan ini bukan sekadar opini pribadi, melainkan sebuah seruan moral yang didasari oleh prinsip-prinsip kebangsaan dan kemanusiaan. Ma’mun Murod menekankan bahwa sikap penolakan ini sejalan dengan fondasi politik luar negeri Indonesia yang telah lama dipegang teguh.
Bukan Sekadar Olahraga: Menjaga Konsistensi Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Menurut Ma’mun, penolakan terhadap Israel adalah cerminan nyata dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang "bebas dan aktif". Prinsip ini mengamanatkan Indonesia untuk tidak memihak blok manapun, namun aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan.
Dalam konteks ini, keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga di Indonesia dianggap bertentangan dengan prinsip tersebut. Ini bukan hanya tentang kompetisi fisik, melainkan tentang komitmen moral bangsa terhadap keadilan global dan penolakan terhadap praktik penjajahan.
Amanat Konstitusi dan Solidaritas Palestina yang Tak Tergoyahkan
Ma’mun Murod menegaskan bahwa penolakan terhadap Israel merupakan refleksi dari amanat Pembukaan UUD 1945. Konstitusi kita secara jelas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kehadiran Israel, yang dianggap Ma’mun sebagai representasi penjajahan, secara langsung bertentangan dengan amanat luhur tersebut.
Lebih lanjut, ia menyoroti posisi Indonesia yang selama ini konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Hubungan historis antara Indonesia dan Palestina bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, melainkan ikatan emosional dan moral yang mendalam. Palestina, melalui Mufti Besar Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.
"Palestina telah memberikan sumbangsih luar biasa bagi kemerdekaan Indonesia," kata Ma’mun. Oleh karena itu, sudah selayaknya Indonesia menjaga konsistensi sikap dalam setiap konteks, termasuk dalam dunia olahraga. Solidaritas ini adalah utang moral yang harus terus dijaga dan diperjuangkan.
Mitos "Olahraga Bebas Politik" yang Kerap Dipatahkan Sejarah
Seringkali muncul pandangan bahwa politik seharusnya tidak dibawa ke dunia olahraga. Namun, Ma’mun Murod menilai pernyataan tersebut kerap bersifat sepihak dan tidak proporsional. Sejarah telah membuktikan bahwa dunia olahraga tidak pernah sepenuhnya terpisah dari gejolak politik dan kemanusiaan.
Ia memberikan beberapa contoh konkret yang menunjukkan bagaimana politik dan isu kemanusiaan seringkali memengaruhi partisipasi suatu negara dalam ajang olahraga internasional. Ini membuktikan bahwa argumen "olahraga harus netral" tidak selalu berlaku secara universal.
Studi Kasus: Ketika Sanksi Politik Menghantam Dunia Olahraga
Ma’mun Murod mengingatkan kembali kasus Yugoslavia yang dilarang mengikuti Piala Eropa 1992 akibat kasus genosida yang terjadi saat itu. Bahkan, keikutsertaannya digantikan oleh Denmark, yang secara mengejutkan justru berhasil menjadi juara. Ini adalah bukti nyata bahwa sanksi politik bisa berdampak langsung pada partisipasi olahraga.
Contoh lain yang lebih baru adalah Rusia. Negara ini dibatalkan keikutsertaannya di berbagai kejuaraan internasional, termasuk Olimpiade dan Piala Dunia, karena konflik dengan Ukraina. Keputusan ini menunjukkan bahwa komunitas internasional dapat bertindak tegas ketika isu politik dan kemanusiaan dianggap melampaui batas.
Standar Ganda Internasional yang Mencolok Mata
Ironisnya, Ma’mun menjelaskan bahwa perlakuan berbeda justru tampak terhadap Israel. Hingga kini, Israel tetap diperbolehkan ikut dalam berbagai ajang olahraga dunia, seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Eropa. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang konsistensi standar yang digunakan oleh dunia internasional.
"Ini jelas tidak adil. Standar yang digunakan dunia internasional menjadi tidak konsisten," ujarnya. Menurutnya, jika negara-negara lain bisa dikenakan sanksi karena isu politik dan kemanusiaan, mengapa Israel mendapatkan perlakuan istimewa? Ketidakadilan ini menjadi dasar kuat bagi Indonesia untuk mengambil sikap tegas.
Pilihan Sulit Indonesia: Antara Komitmen Moral dan Tekanan Internasional
Desakan Ma’mun Murod menempatkan pemerintah Indonesia di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada komitmen moral dan konstitusional untuk menentang penjajahan dan mendukung Palestina. Di sisi lain, ada potensi tekanan dari komunitas internasional jika Indonesia menolak kehadiran atlet Israel.
Namun, bagi Ma’mun, pilihan ini seharusnya tidak sulit. Komitmen moral bangsa dan amanat konstitusi harus menjadi prioritas utama. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mengambil sikap berani di kancah internasional, bahkan jika itu berarti menghadapi tantangan. Keputusan ini akan menjadi ujian bagi konsistensi politik luar negeri Indonesia.
Seruan Moral untuk Keadilan Global
Oleh karena itu, Ma’mun Murod menegaskan kembali bahwa pemerintah Indonesia perlu bersikap tegas menolak keikutsertaan pesenam Israel dalam kejuaraan senam dunia yang akan digelar di Jakarta. Ia tidak hanya berbicara sebagai rektor, tetapi juga sebagai Ketua Forum Rektor PTMA, mewakili suara banyak akademisi dan intelektual.
"Dalam kapasitas saya sebagai Ketua Forum Rektor PTMA, saya meminta dengan sangat agar pemerintah Indonesia menolak kehadiran atlet Israel," tegas Ma’mun. Ia menggarisbawahi bahwa sikap ini bukan sekadar politik praktis, tetapi bagian integral dari komitmen moral bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan dan keadilan universal. Keputusan pemerintah dalam beberapa waktu ke depan akan sangat dinantikan, dan akan menjadi cerminan sejati dari nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa ini.
